Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) menyampaikan hasil gelar perkara terkait kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (17/9). Listyo diharapkan bersikap imparsial jika menjabat sebagai kapolri nanti. | SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO
20 Jan 2021, 03:20 WIB

Menanti Komitmen Kapolri Baru

Kapolri harus komitmen tak memihak terutama kepada minoritas yang memiliki sumber daya besar.

M NASIR DJAMIL, Anggota DPR RI Fraksi PKS

Kabar Listyo Sigit Prabowo, selanjutnya disingkat LSP, menjadi calon kuat kapolri, penulis dengar sejak LSP mendapat promosi menjadi Kabareskrim Polri, akhir 2019. Kabar itu menyebutkan, selain regenerasi, Presiden Jokowi ingin hingga akhir 2024 tak ada pergantian kapolri.

Rencananya, pekan ini Komisi III DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap LSP sebagai bagian tak terpisahkan dalam memberi persetujuan atau tidak persetujuan terhadap calon kapolri yang diajukan Presiden.

Selain usianya yang masih relatif muda saat dicalonkan menjadi kapolri, boleh jadi LSP termasuk perwira tinggi Polri yang beruntung. Sebab tidak semua mantan ajudan Presiden mendapat kesempatan menjadi pimpinan di Polri ataupun TNI.

Terkait

Misalnya, Jenderal (Purn) Kunarto yang menjadi ajudan Presiden Soeharto dari 1979 sampai 1986. Kunarto menjadi kapolri periode 1991-1993. Lalu Jenderal (Purn) Dibyo Widodo yang pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto pada 1992, jadi kapolri era 1996-1998.

 
Selain usianya yang masih relatif muda saat dicalonkan menjadi kapolri, boleh jadi LSP termasuk perwira tinggi Polri yang beruntung. 
 
 

Jenderal (Purn) Sutanto menjadi ajudan Soeharto pada 1995 sampai 1998. Ia menjadi kapolri periode 2005 hingga 2008. Dari nama-nama itu, sangat mungkin selain faktor kedekatan juga integritas  dan loyalitas menjadi acuan Presiden, termasuk LSP.

Menjadi kapolri di tengah demokrasi liberal dan politik post-truth (budaya politik yang mengutamakan emosi dan keluar dari inti kebijakan) tentu “ngeri-ngeri sedap”. Maka, bukan hanya moralitas dan akuntabilitas, kompetensi kerja menjadi tak terelakkan.

Lalu apa agenda kapolri ke depan? Tentu melanjutkan estafet pendahulunya. Jenderal Idham Azis memang tak banyak tampil di publik dan mengunjungi anak buahnya di pelosok nusantara. Pandemi Covid-19 membuat Kapolri Idham Azis tak leluasa bergerak.

Namun, Idham Azis memaksimalkan perwira menengah Polri yang telah sekolah pimpinan tinggi menduduki posisi sesuai jenjang dan karier. Menggapai citra positif dilakukan meski sedikit “ternoda” karena publik menilai hukum "tajam" untuk kalangan tertentu.

Rekam jejak

Prestasi adalah salah satu kata kunci menjadi calon Kapolri. Lalu bagaimana rekam jejak LSP?  Karier LSP melejit setelah menjadi ajudan Presiden Jokowi  pada 2014. Dua tahun setelah itu ia mejadi kapolda Banten.

 
Karier LSP melejit setelah menjadi ajudan Presiden Jokowi  pada 2014. Dua tahun setelah itu ia mejadi kapolda Banten.
 
 

Meskipun awalnya mendapat penolakan, LSP mampu “melunakkan” hati ulama dan habaib di Banten. Setelah sukses di Banten, LSP ditarik menjadi Kadiv Propam Mabes Polri. Kerjanya  “memplototi” kinerja anggota Polri yang melakukan “abuse of power”.

Tanda-tanda akan menjadi calon kapolri semakin terlihat saat akhir 2019,  LSP menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Di sinilah LSP mulai menunjukkan “taringnya” untuk memulai “pertarungan” menuju kursi kapolri.

Ia berhasil mengungkapkan ribuan kasus terkait peredaran narkoba. Hampir 50 ribu pelaku kejahatan menjadi tersangka.

LSP dan timnya membongkar praktik suap “red notice” oleh Djoko Tjandra dan menangkapnya di Malaysia setelah buron 11 tahun, yang melibatkan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Karo Korwas PPPNS Bareskrim Brigjen Polisi Prasetijo.

Sebelumnya, LSP mengungkap dan menangkap dua pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang tak jelas nasibnya sejak 2017.

 
Pertanyaan mendasar yang kita alamatkan ke  LSP saat menjadi kapolri adalah pekerjaan rumah mana yang masih perlu ditajamkan dan prioritas  seperti apa yang akan diutamakan? 
 
 

Teranyar, LSP mengambil kasus Habib Rizieq Shihab dari Polda Metro Jaya. Tragedi Km 50 jalan tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan enam anggota FPI kini masih menjadi misteri meskipun Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasinya.

Pekerjaan rumah

Pertanyaan mendasar yang kita alamatkan ke LSP saat menjadi kapolri adalah pekerjaan rumah mana yang masih perlu ditajamkan dan prioritas  seperti apa yang akan diutamakan? Saat menjadi kapolri, Idham Azis mengerjakan program prioritas.

Di antaranya, mewujudkan SDM unggul, pemantapan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, penataan kelembagaan, penguatan pengawasan dan pemantapan menajemen media.

Tantangan tugas kepolisian baik secara internal maupun internal merupakan tolok ukur perumusan agenda kapolri yang ideal untuk menangani masalah saat ini dan pada masa datang. Apalagi dalam strategi besar, Polri ingin menjadi organisasi berkelas dunia.

 
LSP dan Polri perlu bekerja keras mengantisipasi agar tak ada gejolak besar selama pandemi Covid-19 masih menghantui negeri.
 
 

Lagi-lagi, Polri dihadapkan pada upaya menjadi bagian mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Ekonomi yang kian menunjukkan kontraksi dan diprediksi mengalami minus pertumbuhan, tentu berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Artinya LSP dan Polri perlu bekerja keras mengantisipasi agar tak ada gejolak besar selama pandemi Covid-19 masih menghantui negeri. Ekonomi dan politik bagaikan dua sisi mata uang. LSP dan Polri harus punya strategi mumpuni agar keduanya bisa bersinergi.

Bidang-bidang kepolisian diharapkan bisa memitigasi agar daya rusak akibat krisis dapat dianitisipasi. Untuk menggerakkan institusi Polri yang besar, LSP harus memiliki sejumlah kriteria absolut.

Yakni, beriman (sesuai keyakinan agama yang dianutnya), amanah, berani, transformatik, cerdas dan pandai berstrategi  terutama dalam menyikapi situasi sosial dan politik yang semakin dinamis, kompetensi yang mumpuni.

Selain itu memiliki komitmen dan konsistensi, mampu berkomunikasi dengan jajaran di cabang-cabang kekuasaan, menjadi perekat soliditas institusi, dan semampunya menjadi teladan bagi seluruh anggota Polri.

 
Energi besar LSP dan Polri mesti  diimbangi kemauan politik mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan. 
 
 

Energi besar LSP dan Polri mesti diimbangi kemauan politik mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan. Sebab, setiap anggota Polri memiliki diskresi kepolisian; kebebasan mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri.

Jika tidak dilakukan secara terukur dan teratur, maka diskresi itu berefek negatif bagi Polri. Kepercayaan publik ini menjadi modal penting, jika mengalami distorsi maka bukan saja menyengsarakan masyarakat tapi juga menghancurkan kualitas hidup publik.

Polmas dan poldem

Di ujung tulisan ini, penulis ingin menitipkan harapan soal pemolisian masyarakat (polmas) dan pemolisian demokrasi (poldem). Program ini penting untuk dilanjutkan dan ditingkatkan intensitasnya.

Kedua bidang ini, belakangan belum menjadi primadona karena dinilai kurang seksi. Padahal, polmas memberikan isyarat tegas bahwa polisi tidak bisa bekerja sendirian menanggulangi berbagai kejahatan di tengah masyarakat.

 
Hal terpenting, bersikap imparsial atau  tidak memihak terutama kepada minoritas yang memiliki sumber daya yang besar.
 
 

Polmas adalah cara polisi menggerakkan langkah preemtif dan preventif. Praktik Polmas sudah teruji di beberapa daerah. Itu bukti, dalam penanggulangan kriminalitas, polisi  tak cukup memadai jika hanya mengandalkan kemampuan sendiri.

Karena itu, perlu sikap aktif kepolisian membangun sistem kemitraan yang terbuka, kuat, dan profesional dengan masyarakat. Bukan hanya menjadikan masyarakat sebagai “satuan pengaman” yang berorientasi kepentingan jangka pendek.

Adapun poldem, polisi diharapkan mampu menjawab tantangan pemolisian berbasis kepentingan masyarakat, bukan hasrat penguasa, bersandar pada hukum bukan pada kekuasaan, serta melindungi dan menghormati supremasi hak asasi manusia. 

Karena itu, dalam mewujudkan poldem, kapolri harus bekerja sesuai prinsip demokrasi yaitu profesional, mengacu HAM, nilai etika dan norma masyarakat dan lembaga, mempunyai prioritas utama dalam mengamankan dan melindungi kehidupan masyarakat.

Selain itu, melayani tanpa pamrih dan bertanggung jawab kepada masyarakat, perlindungan polisi terhadap nyawa dan harta benda, tindak tanduk polisi harus sesuai martabat manusia serta HAM.

Hal terpenting, bersikap imparsial atau tidak memihak terutama kepada minoritas yang memiliki sumber daya yang besar. Selamat bertugas Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 


×