Petugas medis beraktivitas di ruang Instalasi Gawat Darurat di RS Darurat Covid-19 Secapa AD, Jalan Hegarmanah, Kota Bandung, Selasa (12/1). Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama TNI AD mengubah barak Secapa AD menjadi RS Darurat Covid-19 dan diharapkan | ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
14 Jan 2021, 03:00 WIB

DKI Ubah Fungsi Rumah Sakit Khusus

DKI mengupayakan agar ketersediaan tempat tidur rumah sakit bagi pasien Covid-19 tetap terjamin.

JAKARTA -- Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan berbagai upaya agar ketersediaan tempat tidur rumah sakit (RS) bagi pasien Covid-19 tetap terjamin. Kepala Dinkes DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah refungsi atau mengbah fungsi rumah sakit. 

Dia menjelaskan, rumah sakit khusus daerah yang awalnya hanya memberi perawatan terhadap kesehatan jiwa akan diubah menjadi RS yang melayani Covid-19. Langkah sudah mulai diterapkan, salah satunya pada RS khusus Duren Sawit Jakarta Timur. 

"Itu adalah rumah sakit kita yang memiliki kapasitas tempat tidur untuk Covid lebih dari 200. Padahal, tadinya itu rumah sakit khusus untuk kesehatan jiwa, bukan rumah sakit umum. Tapi kami telah merefungsi," kata dia, saat dikonfirmasi, Rabu (13/1).

Dinkes mencatat kapasitas tempat tidur di ruang isolasi maupun ruang Intensive Care Unit (ICU) RS rujukan pasien Covid-19 di DKI hampir penuh. Per 12 Januari 2021, keterisian di ruang ICU sebesar 83 persen dan di ruang isolasi 88 persen. Idealnya, angka keterisian RS adalah 60 persen.

Terkait

"Jadi, tempat tidurnya (isolasi) 7.546 per 12 Januari, kemudian ICU ada 1.012. Keterpakaiannya untuk isolasi 88 persen, dan ICU 83 persen," kata dia.

photo
Kondisi ruang isolasi di Indonesia. - (Kementerian Kesehatan)

Upaya lainnya, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Mulai dari swasta, rumah sakit milik BUMN, TNI, dan Polri untuk menambah kapasitas tempat tidur. Contohnya, kata dia, Rumah Sakit Universitas Kristen Krida Wacana (RS Ukrida) Jakarta Barat yang diresmikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin (11/1). 

Widyastuti menyebut, RS Ukrida merupakan hasil kolaborasi RS swasta, RS BUMN, dan Dinkes DKI yang didukung oleh Kemenkes. Kolaborasi seperti ini, kata dia, masih akan terus dilakukan.

"Strategi ini belum selesai. Kalau ini sukses, kami akan replikasi seandainya ada rumah sakit-rumah sakit swasta atau rumah sakit lain yang bisa kita terapkan dengan pola kolaborasi tadi," katanya.

Widyastuti juga memastikan akan tetap menjaga keseimbangan penggunaan RS. Sebab, tidak hanya pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan. 

Selain di DKI, sejumlah daerah lain juga mengalalami hal serupa. Di Kota Bandung, Jawa Barat, keterisian ruang isolasi sudah mencapai lebih dari 90 persen. Pasien Covid-19 yang mengalami gejala ringan dan sedang diimbau isolasi mandiri. 

photo
Petugas medis beraktivitas di ruang perawatan pasien Covid-19 di RS Darurat Covid-19 Secapa AD, Jalan Hegarmanah, Kota Bandung, Selasa (12/1). Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama TNI AD mengubah barak Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) menjadi RS Darurat Covid-19 yang memiliki daya tampung sekitar 180 pasien dan diharapkan meringankan beban rumah sakit rujukan di Jawa Barat yang saat ini tingkat keterisian ruang isolasi pasien mencapai 77,87 persen - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

"Rumah sakit tetap memberikan pelayanan, tapi mengantre untuk masuk ke kamar dan seterusnya. Untuk itulah tanpa gejala ringan, sedang sebetulnya tidak perlu di rumah sakit," ujar Kepala Dinkes Kota Bandung, Ahyani Raksanagara, kemarin.

Menurut dia, sejak pertama Covid-19 ditetapkan, kapasitas tempat tidur sudah ditingkatkan hingga 400 persen. Yaitu dari 300 tempat tidur menjadi 1.200-an. 

Ahyani mengakui, jika angka penularan tidak dapat dikendalikan, rumah sakit akan kewalahan. Karena itu, Pemkot Bandung fokus pada pencegahan. "Karena ini balapan, kasus baru dengan dengan penyediaan fasilitas kesehatan. Jadi, fokus pencegahan jangan fokus di hilir penyediaan fasilitas kesehatan, itu akan bobol terus," katanya.

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito juga meminta pemerintah daerah serius mengendalikan kasus positif Covid-19. Hal itu terkait lonjakan kasus positif belakangan yang mencapai 11 ribu kasus.

“Pemerintah daerah harus lebih serius mengawasi masyarakatnya yang tidak taat protokol kesehatan. Ingat, berapa pun tempat tidur yang tersedia tidak akan cukup apabila masyarakat tidak disiplin terhadap protokol kesehatan,” kata Wiku, Selasa (12/1).

Ia juga meminta daerah segera berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat pusat jika fasilitas kesehatan sudah hampir penuh. Sebab, pemerintah harus mengambil langkah antisipasi. Meningkatnya kasus menyebabkan kapasitas di RS semakin penuh, menaikan angka kematian, bahkan bisa melumpuhkan sistem kesehatan. 


×