JAKARTA -- Total ada 73 kabupaten dan kota di Pulau Jawa-Bali yang menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 25 Januari. PPKM ini diharapkan bisa menekan penularan Covid-19 yang situasinya kian mengkhawatirkan dengan terus naiknya angka positivity rate atau tingkat positif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan PPKM memang dicetuskan pemerintah pusat. Namun, kata dia, pelaksanaannya diatur kembali oleh masing-masing kepala daerah. “Catatan presiden, kedisiplinan yang harus ditegakkan dan kedisiplinan ini harus dengan operasi yustisi, baik dari Satpol PP, Polri, maupun TNI,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (11/1).

PPKM dilakukan oleh daerah yang memenuhi salah satu dari empat kriteria. Pertama, yakni tingkat kasus aktifnya di atas rata-rata nasional, tingkat kematian di atas angka nasional, tingkat kesembuhan di bawah angka nasional, dan tingkat keterisian tempat tidur (BOR) rumah sakit di atas angka nasional.

Sebanyak 73 kabupaten dan kota tersebut ada di tujuh provinsi. Selain DKI Jakarta, provinsi lainnya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, dan Bali. Airlangga meminta masyarakat mengurangi mobilitas dalam dua pekan ke depan.

Airlangga mewanti-wanti bahwa puncak lonjakan kasus Covid-19 sebagai imbas dari libur akhir tahun akan terjadi dalam pekan ini atau pekan depan. Lonjakan ini, kata dia, hanya bisa ditekan kembali apabila masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan dan membantu pemerintah menyukseskan PPKM.

Pemprov DKI membatasi kapasitas bekerja dari kantor atau work from office (WFO) maksimal 25 persen terkait pembatasan yang dilakukan. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan operasional perkantoran melebihi kapasitas yang telah ditentukan.

Satpol PP juga akan melakukan pengawasan terhadap tempat usaha, seperti restoran dan kafe untuk memastikan bahwa tempat-tempat tersebut beroperasi melayani makan di tempat maksimal pukul 19.00 WIB. Satpol PP DKI Jakarta menerjunkan ribuan personel untuk melakukan pengawasan atau patroli selama pelaksanaan PPKM. “Yang ditugaskan dari kami jumlahnya hampir 2.000 personel,” kata Arifin.

Pada hari pertama pemberlakuan PPKM, penumpang kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek mengalami penurunan sebesar 13 persen. Vice President Corporate Secretary PT KCI Anne Purba mengatakan, jumlah pengguna KRL pada Senin (11/1) pagi sebanyak 95.440 orang. Jumlah itu menurun dibandingkan Senin pekan lalu yang mencapai 109.297 orang.

Transjakarta juga membatasi jam operasional bus hingga pukul 20.00 WIB mulai Senin (11/1). Plt Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta Angelina Betris mengatakan, kapasitas bus juga dibatasi maksimal 50 persen. Bus gandeng diisi maksimal 60 orang, 30 orang untuk bus sedang, 15 orang untuk bus kecil, dan lima orang untuk angkutan mikro. 

Di Bandung, Jawa Barat, tidak terdapat posko check point di wilayah perbatasan Kota Bandung untuk mengecek arus lalu lintas pengendara. Berdasarkan pantauan, pengendara yang melaju dari arah Kabupaten Bandung menuju Kota Bandung melaju dengan lancar tanpa hambatan. Check point yang pernah didirikan di gerbang keluar Tol Kopo saat kebijakan PSBB tidak tampak.

Suasana kawasan Alun-alun Kota Bandung, lebih lengang di saat pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di Jalan Dalem Kaum, Senin (11/1). Meski tidak ada pembatasan aktivitas masyarakat, namun petugas akan mengingatkan setiap pengunjung atau pedagang yang abai protokol kesehatan. - (Edi Yusuf/Republika)

SHARE    

Aktivitas kendaraan roda dua dan empat pada pukul 09.30 WIB relatif berjalan normal seperti hari-hari biasa. Kepadatan kendaraan di Jalan Kopo Cirangrang terjadi seperti pada hari biasanya. Namun, di Jalan Kopo Cirangrang, tepatnya di depan kompleks pergudangan Bizpark terdapat belasan orang Satpol PP dan aparat kepolisian yang melakukan operasi yustisi protokol kesehatan. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, ada 11 kabupaten/kota di Jatim yang menerapkan PPKM. Selain WFO maksimal 25 persen, kegiatan belajar mengajar diharuskan dilakukan daring atau dari rumah. Semua jenjang pendidikan tidak diperkenankan mengadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko menyatakan, kepolisian menerjunkan ribuan personel gabungan untuk mengawasi PPKM. Perinciannya, personel Polri sebanyak 837 orang, TNI sebanyak 355 orang, dan jajaran dari Pemprov Jatim sebanyak 492 orang.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat