JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan proses pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19. Tujuannya untuk menjaga agar implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan regulasi dan tata kelola.

"Sesuai dengan mandat, kami akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19 telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu (9/1).

Agung mengungkapkan hal tersebut usai melakukan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membahas pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19.

Diskusi dalam pertemuan yang diselenggarakan atas permohonan audiensi dari Kementerian BUMN ini, juga meliputi berbagai permasalahan yang terindikasi sebagai risiko dalam kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin. "Permasalahan tersebut meliputi antara lain risiko finansial dalam pengadaan dan distribusi vaksin serta isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait keamanan, efikasi, dan efek samping, serta pelaksanaan distribusi vaksin kepada masyarakat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit," kata Ketua BPK.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan 426 juta vaksin Covid-19 untuk sekitar 181 juta jiwa penduduk Indonesia. Pengadaan vaksin itu antara lain berasal dari perusahaan farmasi Cina Sinovac sebanyak 125,5 juta dosis, pabrikan vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax sebanyak 50 juta dosis serta kerja sama multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI) sebanyak 50 juta dosis.

Menurut rencana, gelombang pertama vaksinasi dilakukan pada Januari-April 2021 dengan rincian untuk 1,3 juta orang petugas kesehatan di 34 provinsi, 17,4 juta petugas publik dan lansia sebanyak 21,5 juta orang.Selanjutnya, pada gelombang kedua pada April 2021-Maret 2022 yaitu 63,9 juta masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi dan sebanyak 77,4 juta bagi masyarakat lain dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin.

Nakes jadi prioritas

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Deden Deni menyampaikan, pada tahap awal vaksinasi Covid-19, jumlah vaksin yang didapat oleh Pemkot Tangsel dari Pemerintah Provinsi Banten berjumlah 1.450. Keseluruhan dosis vaksin tersebut akan diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes) di wilayah Tangsel.

“Jumlah vaksinnya, kuota kita di Tangsel dari Provinsi kurang lebih 1.450. Untuk tahap awal semuanya untuk tenaga kesehatan. Tahap berikutnya untuk aparat dan masyarakat biasa,” kata Deden di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Jumat (8/1). Para nakes yang menerima vaksin disebut sudah didata, diantara syaratnya adalah mereka yang berusia antara 18 tahun hingga 50 tahun.

Adapun, waktu pelaksanaan vaksinasi, Deden menyebut akan dilakukan pada 15 Januari 2021. Pelaksanaannya bakal dilakukan di dua lokasi, yakni di RSUD Tangsel, Kecamatan Pamulang dan di Puskesmas Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren.

“Untuk kita di Tangsel akan dilakukan pada 15 Januari di dua tempat, RSUD dan Puskesmas Jurang Mangu,” kata dia.

Deden mengatakan, sebelum pelaksanaan vaksinasi, nantinya satu hari sebelumnya atau tepatnya pada 14 Januari 2021 akan dilakukan simulasi terlebih dahulu. Simulasi akan dilakukan di kedua lokasi vaksinasi yang telah ditetapkan tersebut.

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menjelaskan, vaksinasi akan diberikan secara seremonial kepada Presiden RI Joko Widodo pada 13 Januari 2021. Lalu hari selanjutnya diberikan kepada kepala daerah seperti gubernur dan wali kota/bupati.

 

 

Tanggal 14 serentak di 34 provinsi dan kami kepala daerah diminta bergabung bersama-sama di Kabupaten Tangerang seluruh Provinsi Banten, salah satunya saya dan kepala daerah yang lainnya.

AIRIN RACHMI DIANI, Wali Kota Tangerang Selatan

 

SHARE    

Vaksinator

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan segera menyiapkan sejumlah vaksinator dari tenaga medis. Setidaknya akan ada dua petugas di setiap Puskesmas Kota Malang.

Bahkan, Wali Kota Malang, Sutiaji mempersilahkan Puskesmas apabila hendak menambah jumlah petugas vaksinasi Covid-19. Para petugas ini nantinya mendapatkan pelatihan khusus tentang cara memberikan vaksin kepada masyarakat. "Untuk pelaksanaan tahap pertama, rencananya dimulai pada 14 Januari 2021," kata Sutiaji kepada wartawan di Balai Kota Malang, Jumat (8/1).

Saat ini, Pemkot Malang juga masih melakukan pendataan lebih lanjut mengenai data nakes. Langkah ini penting lantaran vaksinasi Covid-19 tahap pertama akan diprioritaskan kepada para nakes. Tercatat sekitar 7.000-an nakes akan mendapatkan vaksin Covid-19 di tahap pertama.

Saat ini setidaknya terdapat 200 ribu nakes di wilayah Jawa Timur (Jatim). Sementara untuk jumlah vaksin yang telah tiba di Jatim sekitar 78 ribuan dosis. Rencananya, vaksinasi di wilayah provinsi akan mulai dilaksanakan secara simbolis pada 14 sampai 15 Januari 2020. 

Menurut Sutiaji, vaksin Covid-19 nantinya akan ditempatkan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang. Untuk pelaksanaan vaksinasi, Pemkot Malang masih harus menunggu arahan dari Pemprov Jatim. Sebab, kegiatan di tingkat kota/kabupaten baru bisa dilaksanakan setelah 14 atau 15 Januari 2020. 

Total kasus positif Covid-19 di Kota Malang telah mencapai 4.099 orang, Jumat (8/1). Dari jumlah tersebut, 393 orang meninggal dan 3.371 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara 335 orang lainnya masih dalam perawatan dan isolasi.

Untuk diketahui, pemeritah Indonesia telah mendistribusikan vaksin Covid-19 secara bertahap ke seluruh Indonesia sejak 3 Januari 2020. Indonesia saat ini setidaknya memiliki tiga juta vaksin Covid-19 dari Sinovac. Adapun total keseluruhan mengenai pengadaan vaksin jenis ini mencapai 125 juta dosis.

Selain itu, adapula pengadaan vaksin dari Novavax sebanyak 100 juta dosis. Kemudian vaksi AstraZeneca 100 juta dosis dan Pfizer 100 juta dosis. Selanjutnya, 16-100 juta vaksin gratis dari Global Alliance for Vaccines (GAVI) sebagai bentuk kerja sama multilateral.

Seorang tenaga kesehatan Poli Pinere melakukan panggilan video dengan ibunya yang sedang dirawat karena positif COVID-19, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (16/9/2020). Melonjaknya kasus COVID-19 membuat tenaga kesehatan mengalami kelelahan fisik dan mental karena selain menangani pasien juga harus memperhatikan keluarganya yang terpapar COVID-19 - (FB Anggoro/ANTARA FOTO)

SHARE    

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat