Karyawan beraktivitas di kantor Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Jakarta, Rabu (6/1). | Republika/Thoudy Badai
07 Jan 2021, 03:00 WIB

Muhammadiyah Minta BPOM dan MUI Independen

Presiden pun menargetkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac dari BPOM dapat terbit pekan ini atau pekan depan.

YOGYAKARTA -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambangi kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Jakarta guna berkonsultasi dan meminta dukungan terhadap program vaksinasi Covid-19 pemerintah. Dalam kunjungan pada Selasa itu, pihak PP Muhammadiyah berpesan agar vaksinasi tersebut dilaksanakan dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan masyarakat.

Budi diterima Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti dan pengurus MPKU PP Muhammadiyah. Hadir juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir dan Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Agus Samsudin. 

Pada kesempatan itu, PP Muhammadiyah memberikan lima rekomendasi kepada Menkes. Pertama, Muhammadiyah mendukung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus tetap independen dan transparan dalam penentuan keamanan vaksin. 

Muhammadiyah juga mendukung independensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menjalankan peran sebagai penentu kehalalan vaksin. Terkait dengan itu, Muhammadiyah juga siap menjadi bagian dari proses tersebut. 

Terkait

Sejauh ini, vaksinasi menggunakan vaksin Coronavac buatan Sinovac yang dijadwalkan pada pertengahan Januari tinggal menunggu izin guna darurat (EUA) dari BPOM dan fatwa halal MUI. Kedua pihak tersebut menyatakan telah menerima data yang diperlukan untuk melanjutkan kajian.

Muhammadiyah juga merekomendasikan agar penanganan pandemi tidak semata-mata mengandalkan vaksin. Rekomendasi keempat, Muhammadiyah dengan infrastruktur kesehatannya akan ikut menyukseskan vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Kelima, walau telah divaksinasi, masyarakat diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Dalam kunjungan itu, Budi meminta masukan Muhammadiyah soal penanganan Covid-19, khususnya mengenai vaksinasi. Ia mengatakan, tugas menangani Covid-19 cukup berat. "Maka, dengan kerendahan hati, kami (Kemenkes) tidak mampu menangani Covid-19 ini sendirian dan membutuhkan bantuan organisasi lain, secara khusus dengan Muhammadiyah," kata Budi, Selasa (5/1).

Secara eksplisit, ada dua hal yang disebut Budi dapat dilakukan Muhammadiyah membantu Kemenkes. Pertama, Muhammadiyah memiliki tenaga kesehatan yang besar serta turut berperan dalam sektor kesehatan cukup dalam dan luas. Kedua, pendekatan pendekatan sosial-kultural. "Saya rasa Muhammadiyah bisa membantu sosialisasikan perubahan perilaku ini secara luas kepada masyarakat," ujar Budi. 

PP Muhammadiyah dan sayap perempuannya, 'Aisiyah, sejauh ini memiliki 84 rumah sakit di berbagai wilayah yang ikut menangani pasien Covid-19. Hingga Selasa (5/1), rumah sakit itu menangani 7.347 pasien Covid-19 selain ribuan suspek, ODP, dan PDP lainnya. Muhammadiyah-‘Aisiyah juga sejauh ini telah menyalurkan bantuan senilai Rp 344 miliar untuk 31 juta penerima manfaat. 

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, penanganan Covid-19 butuh fungsi manajerial kebijakan dan langkah progresif. Muhammadiyah telah bergerak penuh melalui MCCC, baik dalam gerak keagamaan maupun kesehatan.

Muhammadiyah, kata Haedar, selalu berpijak pada temuan ilmiah dari pakar epidemiologi dan kesehatan, selain keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Ia meminta Kemenkes untuk mengambil kebijakan penanganan Covid-19 yang optimal.

"Termasuk dalam memperhatikan dan melindungi tenaga kesehatan dan kondisi lapangan di seluruh rumah sakit di Indonesia. Pastikan penanganan dan daya tampung RS menangani Covid-19 benar-benar berjalan sebagaimana mestinya," katanya.

Haedar menegaskan, Muhammadiyah siap untuk terus bergerak dan bekerja sama secara serius dan tersistem. Terkait vaksin, ia berpendapat, vaksin itu merupakan keniscayaan sebagai bagian dari usaha menghadapi Covid-19. "Menkes dan pemerintah perlu saksama, khususnya yang menyangkut keamanan dan kehalalan, disertai keterbukaan," ujar Haedar.

Kejar tenggat

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah baru melakukan vaksinasi setelah ada rekomendasi dari BPOM dan fatwa MUI. Wapres melalui juru bicaranya berharap sertifikasi kehalalan bisa tuntas sebelum 13 Januari 2021. 

Saat ini, MUI tinggal menunggu pelaksanaan sidang fatwa terkait vaksin Sinovac tersebut. “Uji lapangannya sudah tuntas,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam siaran persnya, Rabu (6/1).

Masduki mengatakan, masalah izin dan fatwa halal vaksin Covid-19 sudah ada kesepakatannya antara pemerintah dan ulama. Meskipun saat ini vaksin Sinovac sudah didistribusikan, Wapres memastikan bahwa proses vaksinasi harus menunggu izin Badan POM dan MUI. 

Pendistribusian, ungkap Masduki, dilakukan sejak awal untuk memastikan agar vaksinasi bisa dilakukan secara serentak. “Wilayah kita kan kepulauan, jadi harus dilakukan sejak awal,” ujarnya.

Mengenai vaksin lain yang akan datang ke Indonesia, Masduki menyebutkan, vaksin tersebut baru akan tiba pada April atau Mei 2021. “Jadi, memang harus menunggu,” katanya.

Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah telah mengamankan pengadaan vaksin Covid-19 sebanyak 329,5 juta dosis vaksin untuk program vaksinasi di Indonesia.

Dari pengadaan vaksin yang sudah dipastikan pembeliannya, yakni dari Sinovac tiga juta dosis plus 122,5 juta, vaksin Novavax 50 juta dosis, Covax 54 juta dosis, Astra Zeneca 50 juta dosis, dan Pfizer-Biontech sebanyak 50 juta vaksin.

“Artinya, jumlah totalnya yang telah firm order itu 329,500 juta vaksin. Hanya pengaturannya nanti akan dilakukan oleh Menkes,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas penanganan pandemi Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1).

Program vaksinasi ini akan mulai dilaksanakan pada pekan depan. Pada tahap pertama, distribusi vaksin ke berbagai daerah telah dilakukan sejak Ahad (3/1) hingga Selasa (5/1).

Jokowi pun menargetkan vaksin yang didistribusikan ke daerah pada Januari ini sebanyak 5,8 juta dosis. Kemudian, pada Februari 2021, distribusi vaksin ke daerah ditargetkan sebanyak 10,450 juta dosis dan pada Maret 13,300 juta dosis vaksin. 

Target EUA Sinovac pekan ini

Pemerintah telah mendistribusikan vaksin Covid-19 Sinovac ke berbagai daerah untuk program vaksinasi. Meskipun sudah didistribusikan, emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat dari BPOM masih belum terbit.

Begitu juga dengan fatwa kehalalan vaksin dari Majelis Ulama Indonesia. Presiden pun menargetkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac dari BPOM dapat segera terbit pada pekan ini atau pekan depan.

“Kita masih nunggu hasil pengujian, nanti akan keluar yang namanya izin darurat penggunaan dari BPOM. Dan kita harapkan nanti minggu ini atau minggu depan keluar,” kata Jokowi saat memberikan bantuan modal kerja di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/1).

Program vaksinasi kepada 182 juta masyarakat dijadwalkan akan mulai berjalan pada pekan depan. Setelah diterbitkannya izin penggunaan darurat oleh BPOM, vaksinasi akan langsung dilakukan pertama kali kepada Presiden Jokowi.

“Setelah itu, mungkin sehari atau dua hari setelah itu langsung saya disuntik yang pertama vaksinnya, kemudian dokter dan perawat, kemudian seluruh masyarakat,” katanya.

Dengan divaksin pertama kali, Jokowi ingin menunjukkan bahwa vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi sudah dipastikan keamanan dan kehalalannya. Presiden menyampaikan, setelah vaksinasi dilakukan terhadap minimal 70 persen penduduk akan terbentuk kekebalan komunitas.

Dia mengharapkan setelah vaksinasi berjalan, kondisi aktivitas masyarakat akan kembali normal. “Kita harapkan tahun ini sudah pada kondisi normal. Bulannya nanti gak tahu, bisa kuartal pertama, bisa kuartal kedua, tapi kita akan berusaha agar kita bisa cepat kembali normal dengan vaksinasi,” katanya.

Jokowi juga menargetkan, program vaksinasi untuk seluruh masyarakat ini akan selesai dalam waktu satu tahun. “Kita akan kerja keras. Kita berharap nanti kurang lebih satu tahun itu bisa kita selesaikan,” katanya.

Anggota DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengingatkan BPOM tidak terbebani target penyuntikan vaksin dalam melakukan kajian atas izin edar penggunaan atau emergency use authorization (EUA) vaksin Sinovac. "Batasnya bukan waktu, maksudnya harus diizinkan pada tanggal segini atau segitu. Tapi, batasnya adalah ketuntasan hasil uji klinis tentang efektivitas dan efikasi dari virus tersebut," kata Mufida dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Mufida mengatakan, lebih baik dilakukan kajian yang mendalam dengan segala plus minusnya, daripada terburu-buru menyetujui keluarnya izin edar, tapi ternyata hasilnya belum memadai. "Target BPOM adalah keamanan, efikasi, dan mutu dari vaksin. Pemerintah harus menjamin semua vaksin yang beredar telah memenuhi standar kelayakan dan mendapatkan izin untuk dapat diedarkan, juga halal," ujar anggota Komisi IX DPR itu. 

Mufida menegaskan, BPOM harus dijauhkan dari tekanan dari pihak mana pun agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.

Sumber : Antara


×