ADDIN JAUHARUDIN, Mahasiswa Program Doktoral Universitas Brawijaya, Wasekjen Bidang Ekonomi PP GP Ansor 

Optimisme pemulihan ekonomi seketika sangat membuncah di pengujung tahun. Sorak gembira menanti vaksin diberikan. Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 bahkan sudah berani mematok pertumbuhan ekonomi kembali normal pada level lima persen.

Bank Indonesia juga memproyeksikan kita mampu bertumbuh 4,8 persen hingga 5,8 persen. Semoga, angin segar di pengujung tahun 2020 turut dirasakan oleh para pelaku (usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sabab, sejatinya UMKM harus kembali menjadi sokoguru perekonomian Indonesia.

UMKM adalah bibit kekuatan ekonomi Indonesia. Bibit ini harus dipupuk, dibantu, diperkuat untuk mampu menopang ekonomi negara kita. Demikian yang ditulis Presiden Joko Widodo dalam kata pengantar buku berjudul Jurus Bisnis Rakyat (2016). Benarkah demikian? Mari kita telaah bersama.

Menurut data Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM mencapai 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM sebanyak 117 juta pekerja atau 97 persen dari daya serap tenaga kerja dunia usaha.

 

Karena menyelamatkan UMKM berarti menyelamatkan Indonesia.

 

 

SHARE    

Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (produk domestik bruto/PDB) sebesar 61,1 persen atau Rp 8.500 triliun terhadap PDB 2018. Sisanya 38,9 persen disumbangkan oleh pelaku usaha besar, yang jumlahnya hanya 5.550 atau 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha.

UMKM ini didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68 persen, dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89 persen. Sumbangan usaha mikro terhadap PDB sekitar 37,8 persen. Besarnya peran UMKM terbukti kebal bahkan menjadi penolong di tengah krisis, setidaknya tiga kali krisis keuangan (1998, 2008, 2013).

Namun, tidak untuk krisis akibat pandemi ini. Mereka hancur dan pemerintah harus menyelamatkan. Karena menyelamatkan UMKM berarti menyelamatkan Indonesia.

Maka itu, sangat tepat pernyataan Kementerian Koordinator Perekonomian bahwa pedagang pasar dan UMKM adalah salah satu, yang akan diprioritaskan untuk divaksinasi pada awal Januari mendatang. Ini tentu kabar sukacita. Memberi sinyal keamanan dan kepastian, bukan hanya untuk para pelaku UMKM, melainkan juga ke seluruh konsumen.

Siklus ini, sekali lagi, sangat penting. Dalam teori ekonomi perilaku (behavioral economics), disimpulkan bahwa kekhawatiran akan memengaruhi keputusan ekonomi. Hal yang terjadi pada kondisi pandemi Covid-19.

 

Bangkitnya UMKM tak bisa dianggap biasa-biasa saja. Bergeliatnya aktivitas ekonomi bawah tanah ini dapat menjadi daya dorong yang kuat dalam pemulihan ekonomi nasional.

 

 

SHARE    

Angka positif yang kian meningkat mengakibatkan masyarakat menahan konsumsi, yang bermuara pada penurunan daya beli ataupun produktivitas UMKM. Jika lingkaran itu terus terjadi, pemulihan UMKM bagai pungguk merindukan bulan.

Kepastian hadirnya vaksin juga akan memberikan kepastian rencana (planning) bagi dunia usaha, baik UMKM yang sudah berkembang maupun masyarakat yang baru saja berdagang --barangkali karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi.

Bangkitnya UMKM tak bisa dianggap biasa-biasa saja. Bergeliatnya aktivitas ekonomi bawah tanah ini dapat menjadi daya dorong yang kuat dalam pemulihan ekonomi nasional.

Kementerian Keuangan baru saja mengabarkan bahwa salah satu indikator pemulihan adalah indeks penjualan riil (IPR), yang tercatat mengalami tren perbaikan -0,4 persen (November) dari yang semula -5,3 persen (Oktober). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai 92 pada November 2020 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 79. Indikator ini bisa menjadi pemantik optimisme kebangkitan UMKM. 

Stimulus berlanjut

Namun, jangan bersukacita dulu. Siklus ini baru permulaan. Masa terburuk sudah kita lewati (kuartal II), tetapi tidak menutup kemungkinan kita mengalami double hit --terpuruk untuk kedua kalinya. Pola pemulihan di Indonesia, V-shape atau Nike-shape, yakni terjadi penurunan dan pemulihan yang relatif cepat. Jangan sampai berpola L-shape (ekonomi turun dramatis, tapi terjadi lambat pulih) atau W-shape (terjadi gelombang resesi kedua atau ketiga).

 

Singkat kata, pemerintah harus melanjutkan stimulus untuk menolong UMKM. Ingat, vaksinasi tidak bisa serentak dilakukan seluruh Indonesia. 

 

 

SHARE    

Untuk itu, UMKM bukan hanya membutuhkan vaksin antikorona, melainkan juga vaksin antikebangkrutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), vaksin diterjemahkan sebagai bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Kalau boleh diartikan, kebangkrutan UMKM bisa juga sebagai penyakit, bukan?

Singkat kata, pemerintah harus melanjutkan stimulus untuk menolong UMKM. Ingat, vaksinasi tidak bisa serentak dilakukan seluruh Indonesia. Dari jumlah penduduk Indonesia, vaksinasi diprediksi akan selesai satu tahun. Artinya, selama vaksinasi belum usai maka protokol kesehatan masih berlaku dan aktivitas ekonomi belum akan stabil atau kembali normal. Akibatnya, hati-hati, UMKM kembali terpuruk.

Dengan demikian, perlu dicermati pula mengenai stimulus untuk menuntun UMKM kembali bangkit. Dewasa ini Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster UMKM sebesar Rp 103,31 triliun per 9 Desember 2020. Artinya, dana yang terserap sejauh ini sebesar 89,19 persen.

Beberapa program, di antaranya subsidi bunga, penempatan dana pemerintah di perbankan, penjaminan modal kerja, Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah (DTP), dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM. Program ini seyogianya kudu tetap berjalan selama vaksinasi belum usai.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat