BEKASI -- Pemerintah pusat akhirnya mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos). Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi menyatakan, penyaluran bantuan presiden (banpres) dari pemerintah pusat untuk Kota Bekasi mulai 2021, disalurkan dalam bentuk tunai atau bantuan sosial tunai (BST). Hal itu berbeda dengan sekarang, yang mana bantuan dalam bentuk sembako.

Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin Dinsos Kota Bekasi, Yeni Suharyani, menuturkan, BST diberikan kepada 197.380 keluarga (KK) di Kota Bekasi. Setiap KK menerima transfer Rp 300 ribu per bulan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Untuk tahun 2021 ada bansos dari Kemensos, hanya bentuknya tunai atau BST. Kota Bekasi diberi kuota oleh pusat sebanyak 197.380 KK," jelas Yeni saat dikonfirmasi Republika, Selasa (22/12).

Yeni menerangkan, banpres tunai itu diberikan kepada yang berhak selama empat bulan. Apakah nantinya ditambah atau cukup, pihaknya masih menunggu kabar dari Kemensos. Adapun penyaluran BST dapat direalisasikan mulai Januari 2021. Nantinya, bantuan tersebut dievaluasi setiap tiga bulan oleh pemerintah pusat. 

"Direncanakan empat bulan ke depan dahulu," kata Yeni.

Bansos Covid-19 yang diberikan pemerintah pusat kepada warga Kota Bekasi berkurang 30.402 KK dibandingkan periode Desember 2020. Hal itu terjadi setelah adanya proses verifikasi ulang yang dilakukan pada Agustus hingga November 2020.

Kepala Seksi Data Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin Dinsos Kota Bekasi, Tentrem, menuturkan, bansos ataupun banpres sudah didistribusikan sebanyak 12 kali di Kota Bekasi sejak pandemi Covid-19. Namun, memang penerimanya di periode tertentu berubah sesuai data yang diberikan pemerintah pusat.

“Data dari awal kalau yang bansos pemerintah pusat berbeda-beda. Dari tahap satu sampai delapan sejumlah 197.180 KK, dari bulan April-September. Kemudian, di Agustus ada verifikasi ulang,” kata Tentrem, belum lama ini.

Proses verifikasi ulang berlangsung sebanyak dua kali. Pertama, pada September 2020. Saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengusulkan 172.871 KK penerima bansos hingga Desember 2020. Namun, Kemensos hanya mengabulkan sebanyak 163.832 KK sebagai penerima.

Tentrem menjelaskan, dalam proses verifikasi ulang tersebut ada daerah yang tertinggal datanya, yakni Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Bekasi Barat. 

 

Kelurahan Kotabaru saat verifikasi tidak mengirimkan, makanya tertinggal. Lalu, dikirim ulang datanya. Usulan dari 3.273 yang turun 2.946 KK.

Tentrem, Kepala Seksi Data Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin Dinsos Kota Bekasi

 

SHARE    

Sehingga, jika digabungkan, total penerima bansos presiden pada Desember 2020 untuk warga Kota Bekasi ada 166.778 KK.

Peraturan

Dalam PMK Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada K/L, bansos merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Risiko sosial yang dimaksud di sini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial baik itu yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat sebagai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.

Berikut ini adalah macam bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat selama pandemi Covid-19 

Bantuan sembako

Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemensos Grace Batubara (ketiga kiri) berfoto dengan warga usai secara simbolis menyalurkan bantuan sosial di Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, D.I - (ANTARA FOTO/Humas Kemensos)

SHARE    

Bantuan sosial berupa paket sembako dikucurkan sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada Maret.  Bantuan ini diberikan bagi warga di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.

Bansos sembako diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga. Jumlah sembako yang diberikan senilai Rp 600.000 per bulan dan diberikan selama tiga bulan. Anggaran yang dialokasikan 2,2 triliun. Selanjutnya, bansos sembako untuk wilayah Bodetabek diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576.000 keluarga. Jumlah besarannya sama, yakni Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Total angarannya Rp 1 triliun rupiah.

Dengan demikian, total ada 4,2 juta warga di Jabodetabek yang akan mendapat bansos sembako ini. Total keseluruhan nilai sembako yang diterima tiap warga selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni adalah Rp 1,8 juta. Belakangan, pemerintah memperpanjang program ini sampai Desember, namun nilainya berkurang menjadi Rp 300.000 per bulan.

Bantuan sosial tunai

Sama dengan bantuan sembako, program ini juga dikucurkan sejak awal kasus Covid-19 muncul di Indonesia. Bedanya, bantuan tunai ini menyasar warga di luar Jabodetabek. Program ini memberikan dana secara tunai sebesar Rp 600.000 kepada masyarakat selama 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni.

Belakangan juga program ini diperpanjang sampai Desember. Namun, nilai uang tunai yang diterima berkurang jadi Rp 300.000. Bantuan ini diberikan bagi warga terdampak Covid-19 baik yang sudah atau belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengajukan penerima bantuan. Data pengusulan kemudian akan diverifikasi oleh tim Kemensos guna memastikan yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah pusat yang lain yang telah ada sebelum pandemi, sehingga tidak terjadi data ganda.

Bantuan disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima atau lewat PT Pos Indonesia.

BLT Dana Desa

Pemerintah juga mengalihkan sebagian anggaran dana desa untuk BLT ini demi mengahadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19. BLT Dana Desa disalurkan dalam dua gelombang. Masing-masing gelombang terdiri dari tiga tahapan. Gelombang pertama diberikan pada bulan April (tahap I), Mei (tahap II), dan Juni (tahap (III).

Per bulannya, masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000. Baca juga: Mendes: Tinggal 1 Persen Desa yang Belum Salurkan BLT Dana Desa Sementara itu, gelombang kedua diberikan pada bulan Juli (tahap IV), Agustus (tahap V), dan September (tahap VI). Jumlah bantuan yang diterima lebih rendah yakni Rp 300.000 per bulannya.

Penyaluran BLT Dana Desa tahap I telah direalisasikan oleh 74.877 desa yang menyasar sebanyak 7.426.707 KPM dengan dana sebesar Rp 4,69 Triliun. Pada tahap II, sebanyak 64.515 desa telah menyalurkan BLT Dana Desa sebesar Rp 4,05 triliun untuk 6.757.859 KPM.

Kemudian, pada tahap III, terdapat 35.857 desa dengan rincian 3.453.286 KPM dan dana sebesar Rp 2,07 triliun. Penyaluran tahap IV telah direalisasikan oleh 645 desa yang menyasar 58.494 KPM dengan dana sebesar Rp 17,55 miliar.

Listrik gratis

Pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi Covid-19. Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen. Selain memperluas jangkauan pelanggan, periode pemberian insentif diperpanjang hingga Desember 2020.

Total anggaran untuk program insentif tarif listrik tersebut sekitar Rp 15,39 triliun terhadap 33,6 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik yakni pelanggan 450 VA, dan 900 VA subsidi. Keringanan tagihan listrik kemudian diperluas untuk usaha UMKM, yakini 900 VA bisnis dan 900 VA industri. Awalnya, listrik gratis berlaku untuk 3 bulan, namun kemudian diperpanjang hingga akhir tahun.

Kartu Prakerja

Kartu Prakerja dirilis pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 1 juta per bulannya. Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 3.550.000 bagi peserta yang lolos sebagai penerima Kartu Prakerja 2020. Riciannya, sebesar Rp 1.000.000 digunakan untuk membayar pelatihan online Kartu Prakerja. Sisanya, untuk insentif.

Adapun insentif Kartu Prakerja terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan (Rp 2.400.000). Kemudian, insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk 3 kali survei (Rp 150.000).

Subsidi gaji karyawan

Baru-baru ini, pemerintah memutuskan mengucurkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta. Karyawan yang mendapat subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BP Jamsostek dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji ini. Penerima subsidi gaji akan menerima bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan.

Pembayarannya dilakukan selama 2 tahap atau Rp 1,2 juta setiap penyaluran. Pemberian BLT BP Jamsostek disalurkan secara bertahap. Pemerintah juga meminta perusahaan pemberi kerja proaktif menyampaikan data nomor rekening karyawan penerima bantuan.

BLT usaha mikro kecil

Terakhir, pemerintah mengucurkan bantuan para pelaku usaha mikro kecil berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT). Skemanya, yakni kucuran bantuan modal usaha Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening. Program ini resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin (24/8/2020). Pada hari peluncurannya itu, bantuan ini sudah disalurkan kepada satu juta usaha mikro kecil. 

Selanjutnya, bantuan akan terus dibagikan secara bertahap sampai mencapai 12 juta usaha mikro kecil pada September mendatang. Anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp 22 triliun. Pemerintah mengaku sudah mengantongi data para pelaku usaha mikro kecil yang layak mendapat bantuan ini. Namun, para pelaku usaha mikro kecil juga diharapkan bisa aktif mendaftarkan diri ke dinas koperasi terdekat. Syaratnya, pelaku usaha tersebut belum pernah menerima bantuan pinjaman dari perbankan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat