Pengunjuk rasa membakar bendera Israel dalam aksi menolak normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab di Gaza beberapa waktu lalu. | AP/Khalil Hamra

Internasional

RI: Kemenlu tak Berhubungan dengan Israel 

RI menegaskan tetap konsisten pada amanah konstitusi.

JAKARTA -- Indonesia tetap berpegang pada amanah konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri, termasuk dalam isu Palestina. Pernyataan ini diungkap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia (RI) Retno Marsudi menanggapi berita the Jerusalem Post edisi Ahad (13/12) yang menyatakan kemungkinan Indonesia dan Oman melalukan normalisasi hubungan dengan Israel.  

"Kementerian Luar Negeri RI tidak pernah berhubungan dengan Israel," ujar Juru Bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah, kepada Republika, Senin (14/12). 

"Dalam menjalankan politik luar negeri RI terkait isu Palestina, Kemenlu menjalankannya secara konsisten sesuai amanah konstitusi," ujar Faizasyah, mengacu pada sikap Indonesia yang menolak penjajahan di muka bumi. 

Israel tengah mengupayakan pembicaraan dengan banyak negara untuk bisa membuka hubungan diplomatik. Negara terbaru yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel adalah Bhutan. Pemerintahan Trump melanjutkan upayanya untuk membawa lebih banyak negara Arab dan Muslim ke dalam Abraham Accords. Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko telah menyetujui normalisasi dengan Israel. Sementara, normalisasi Bhutan dan Israel diperkirakan tidak terkait upaya Trump.

Laporan the Jerusalem Post

Laman the Jerusalem Post edisi Ahad memuat tulisan berjudul "Oman, Indonesia likely next countries to forge ties with Israel" atau diartikan, Oman dan Indonesia sebagai negara berikut yang akan menjalin hubungan dengan Israel. Sumber diplomat yang dikutip media Israel tersebut menyebutkan, upaya menjalin hubungan diplomatik antara negara-negara tersebut bakal terjalin dalam hitungan pekan.

Pemerintahan Trump memang berambisi untuk menarik lebih banyak negara Arab dan Muslim untuk bergabung dalam Abraham Accords. Abraham Accords adalah deklarasi normalisasi dengan Israel yang digagas Trump. Sejak 15 September, sudah ada Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko yang bergabung. Negara terakhir yang melakukan normalisasi dengan Israel adalah Bhutan, tapi ini dilakukan di luar kerangka Abraham Accords. 

Pada Sabtu (12/12) malam, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, Israel sedang "menjalin pembicaraan dengan sejumlah negara lain yang ingin bergabung dan membangun hubungan dengan kami."

Wakil Presiden AS Mike Pence dijadwalkan akan berkunjung ke Israel pada Januari. Hal ini diungkap Menteri Kerja Sama Kawasan Israel Ofir Akunis kepada Army Radio, Ahad. Saat kunjungan itu, kata Akunis, Pence akan mengumumkan negara lain yang akan membangun hubungan dengan Israel. 

Kemudian, sumber diplomatik menyebutkan Oman dan Indonesia sebagai dua negara yang sedang membahas normalisasi. The Jerusalem Post menuliskan, pengumuman normalisasi akan disampaikan sebelum Trump menanggalkan jabatannya pada 20 Januari. Menteri Intelijen Israel Eli Cohen juga menyebut Indonesia dalam wawancara dengan Army Radio.

Pada Ahad, Penasihat Keamanan Nasional AS Robert O'Brien menyebutkan, sejumlah normalisasi negara Arab dan Israel akan terjadi. "Momentum kini ada di pihak pencipta perdamaian," katanya. "Yang lain akan mengikuti karena cara damai jauh lebih baik daripada cara yang ditawarkan teroris dan ulama radikal." 

Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia menyatakan dukungan pada solusi dua negara, sesuai konsensus internasional. The Jerusalem Post menyebutkan, pada 1993 saat Yitzhak Rabin menjabat sebagai perdana menteri. Ia pernah berkunjung ke Indonesia. Rabin dilaporkan bertemu presiden Indonesia saat itu, Soeharto, di Jakarta. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat