Sejumlah siswa mengikuti pelajaran tatap muka di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Mujahidin Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Selasa (10/11/2020). Sekolah tersebut mulai menerapkan pelajaran tatap muka selain belajar daring dengan membuat bilik trans | Adiwinata Solihin/ANTARAFOTO
10 Dec 2020, 08:07 WIB

Pemerintah Prioritaskan Penguatan Madrasah

Kemenag harus menambah madrasah negeri.

 

JAKARTA -- Tahun depan, Kementerian Agama (Kemenag) akan lebih memprioritaskan untuk memperkuat madrasah yang sudah ada daripada membangun madrasah-madrasah baru. Pembangunan madrasah baru masih ada, tetapi tidak masif.

‘’Kami ingin penguatan madrasah yang ada pada sarana dan prasarana. Kami ingin madrasah yang hadir itu tidak asal bangun," kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Ali Ramdhani, kepada Republika, Senin (7/12).

Lebih lanjut ia menerangkan, untuk penambahan madrasah baru perlu dilakukan analisis mendalam. Selain itu, juga perlu dilihat dari berbagai aspek, termasuk kehadiran sumber daya manusia (SDM). Dibutuhkan persiapan yang matang sehingga akan menghadirkan pendidikan berkualitas.

Terkait

Selain itu, tahun depan juga akan diupayakan anggaran untuk madrasah swasta. "Tahun ini swasta belum ada hal lain kecuali biaya operasional. Untuk tahun depan, akan membantu meningkatkan kapasitas gedung, sarana, dan prasarana," ujar Ali.

Pada 2021, Kemenag mendapat amanah anggaran lebih dari Rp 66 triliun. Dari jumlah itu, sekira Rp 55 triliun (83 persen) dialokasikan untuk pendidikan.

Terkait hal itu, Ketua Umum DPP Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Syamsuddin berharap Kemenag dapat memanfaatkan anggaran tersebut untuk membangun madrasah negeri.

"PGMI berharap, dengan anggaran ini, dapat dipakai, pertama, untuk membangun madrasah negeri baru supaya menambah jumlah madrasah negeri yang sangat jomplang dengan swasta," kata dia.

Selain itu, dia berharap Kemenag lebih memperhatikan guru honorer di madrasah swasta. ‘’Guru-guru honorer sangat rendah kesejahteraannya, apalagi guru honorer swasta," ucapnya.

Ia pun mengimbau Kemenag untuk meningkatkan kualitas profesi guru madrasah, antara lain, dengan program pelatihan secara intensif. Perlu disediakan pendidikan lanjutan.

"Untuk peningkatan mutu keluaran madrasah, harus ada peningkatan kualitas guru dan sarana prasarana. Kalau nggak, moto madrasah hebat bermartabat, tinggal slogan," kata dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam (AYPI) HE Afrizal Sinaro mengatakan, sudah selayaknya Kemenag memberikan perhatian penuh dan serius dalam peningkatan SDM.

Afrizal menuturkan, salah satu amanah undang-undang dan cita-cita dari pendiri bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pemerataan pendidikan. AYPI pun menyambut baik Kemenag yang telah menganggarkan dana untuk pendidikan lebih besar.

"Kami menyambut baik bahwa tahun anggaran 2021 ini Kemenag sudah menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp 55 triliun. Dan, ini mencapai 83,46 persen dari anggaran Kemenag," ujarnya.

Ia berharap anggaran sebesar itu tidak hanya difungsikan untuk madrasah atau perguruan tinggi Islam negeri, tetapi juga untuk madrasah dan perguruan tinggi Islam swasta. Berdasarkan data Kemenag saat ini, perbandingan jumlah madrasah swasta lebih banyak dibandingkan madrasah negeri.

Saat ini terdapat 48.556 madrasah swasta, sedangkan madrasah negeri berjumlah 4.010. Dari 48.556 madrasah swasta tersebut, hampir 50 persen kondisinya sangat memprihatinkan, baik sarana prasarananya maupun SDM atau kompetensi para guru-gurunya. Karena itu, Afrizal berharap pemerintah dapat membantu madrasah swasta.

"Jadi, kami berharap, tolong jangan dibiarkan yayasan-yayasan pendidikan swasta ini berjuang sendiri, apalagi semenjak wabah Covid-19 ini kami sangat kesulitan untuk membiayai operasional sekolah,’’ katanya.


×