Penampakan sayap kanan Gedung Putih di Washinton DC, AS, Senin (30/11). | EPA-EFE/Oliver Contreras
03 Dec 2020, 02:00 WIB

Skema Rahasia di Gedung Putih Diendus

Akses pada komunikasi melalui e-mail yang diduga terkait skema rahasia di Gedung Putih.

WASHINGTON — Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (AS) sedang mengendus kemungkinan ada skema rahasia untuk melobi Gedung Putih. Salah satu kemungkinannya, ada skema suap dengan imbalan mendapatkan grasi atau keringanan hukuman. 

Proses investigasi itu tercantum dalam dokumen perintah pengadilan yang diungkap Selasa (1/12). Sebagian besar dari dokumen setelah 18 halaman itu memang telah disensor demi kepentingan hukum. Di antara sensor itu adalah sasaran investigasi serta orang-orang yang mungkin mendapat keuntungan dari skema rahasia tersebut. 

Namun, dokumen yang disusun pada 28 Agustus itu mengungkapkan bahwa ada individu tertentu yang dicurigai melakukan lobi dengan petinggi Gedung Putih. Mereka disebut meminta pengampunan hukum atau pengurangan masa hukuman. Bahkan terkait skema ini, ada kemungkinan imbalannya adalah berupa sumbangan politik dalam bentuk yang substansial.

Seorang sumber di Kementerian Kehakiman yang dikutip Associated Press, Selasa malam, mengatakan tidak ada petinggi pemerintah yang menjadi sasaran investigasi. Sang sumber dikutip tanpa disebutkan namanya. 

Terkait

Pada Selasa malam, Presiden AS Donald Trump mencicit di Twitter, "Investigasi pengampunan adalah Fake News!"   

photo
Presiden Donald Trump berbincang dengan awak media dari Gedung Putih, pekan lalu.  - (AP/Patrick Semansky)

Akses e-mail

Keberadaan investigasi ini pertama kali dilaporkan CNN. Ini terungkap dalam surat perintah pengadilan yang disahkan Hakim Distrik AS Beryl Howell yang bertindak sebagai kepala hakim di pengadilan federal di Washington. 

Surat perintah pengadilan itu menjamin akses pada komunikasi melalui email tertentu yang diduga terkait skema rahasia di Gedung Putih. Dengan akses itu, maka email yang dimaksud tidak termasuk dalam poin rahasia yang melindungi hubungan antara klien dan pengacaranya. Tim investigasi diizinkan menggunakan materi dalam email untuk mendukung dugaan terhadap  subyek atau sasaran investigasi. 

Surat perintah itu bertanggal 28 Agustus, namun jaksa meminta dokumen itu dirahasiakan. Alasannya masih mengidentifikasi nama-nama yang belum masuk dalam perkara hukum. 

Pada Selasa, Howell kemudian merilis sebagian dari dokumen itu dengan menyensor bagian-bagian yang berisi informasi identitas sejumlah orang. Sedangkan tim investigasi mengatakan, mereka telah menyita "Lebih dari 50 perlengkapan media digital, termasuk iPhone, iPad, laptop, thumb drive, komputer, dan hard drive eksternal."  

Kini tim investigasi siap membuktikan keterlibatan tiga orang yang terlibat komunikasi skema rahasia. Investigasi ini diperkirakan selesai dalam waktu dekat.

Konstitusi AS memberi keleluasaan kepada presiden untuk memberikan pardon, atau kurang lebih diartikan sebagai pengampunan hukum pada orang yang dinyatakan bersalah dalam kejahatan federal. Namun, kerap terjadi bahwa ini diwarnai urusan politik karena sejumlah orang terhukum memiliki hubungan dekat dengan Gedung Putih. 

Pekan lalu, Trump mengumumkan memberikan pengampunan terhadap mantan penasihat keamanan nasionalnya, Michael Flynn. Meski, seorang hakim federal mempertimbangkan permohonan Kementerian Kehakiman untuk menolak pemberian pengampunan itu.

Flynn telah mengaku bersalah dalam dua perkara yaitu berbohon kepada Biro Investigasi Federal (FBI) tentang keterlibatan Rusia dalam pemilihan presiden 2016.

Sumber : Reuters/Associated Press


×