SURABAYA – Sebanyak 36 pelajar SMP di Kota Surabaya, Jawa Timur, dinyatakan positif Covid-19. Dengan adanya siswa yang terkonfirmasi Covid-19, maka rencana belajar tatap muka di Surabaya yang sedianya dimulai pada awal Januari tahun depan bakal dikaji kembali.

Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara mengatakan, puluhan siswa yang positif itu merupakan bagian dari ribuan pelajar di 17 sekolah yang beberapa hari lalu menjalani swab test atau uji usap massal. Uji usap massal digelar sebagai salah satu persiapan digelarnya pembelajaran tatap muka.

Menurut Febri, ada 4.760 pelajar kelas IX di 17 SMP Surabaya, yang dijadwalkan mengikuti uji usap massal yang digelar Pemkot Surabaya. Namun, hanya 3.627 pelajar yang mengikutinya. Pelajar lainnya, ada yang memilih uji usap mandiri dan ada yang pula yang orang tuanya belum setuju digelarnya pembelajaran tatap muka.

“Dari data itu, kita cukup prihatin ternyata ada 36 pelajar positif. Ada sekitar 1 persen dari jumlah total (yang dites),” ujar Febri saat dikonfirmasi, Senin (30/11).

Adanya siswa yang positif Covid-19 ini menjadi pertimbangan penting untuk evaluasi tim Satgas Covid-19, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan terkait persiapan pembelajaran tatap muka. Artinya, belum ada kepastian apakah pembelajaran tatap muka akan tetap digelar, atau ditunda terlebih dahulu.

“Kami sangat hati-hati. Ini menjadi kajian persiapan sekolah tatap muka,” ujar dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Supomo mengatakan, jika  merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, pelaksanaan pembelajaran tatap muka dikembalikan kepada masing-masing daerah dan bisa dimulai pada awal 2021. Namun, Supomo masih bimbang untuk memutuskan kapan sekolah tatap muka bisa dimulai di Surabaya. “Kami akan melihat,” kata dia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyarankan agar sebelum sekolah dibuka kembali, perlu diadakan uji coba terlebih dulu. Uji coba yang dilakukan dengan menyertakan jumlah siswa yang lebih sedikit. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan, uji coba penting dilakukan agar kesiapan sekolah dan siswa betul-betul bisa dipastikan.

“Mulailah dengan kelas yang paling atas. Karena kelas yang paling atas itu akan dicontoh oleh yang bawah-bawahnya,” kata Retno. 

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Nurullah Koswara menilai, tes deteksi sebelum pembelajaran tatap muka boleh saja dilakukan asalkan tidak memberatkan. “Menurut saya kalau ketika orang dewasa itu dideteksi apa dia positif atau tidak, anak-anak juga menurut saya tidak masalah asal tidak membebani,” kata Dudung.

Siswa mengerjakan soal penilaian akhir semester (PAS) tahun ajaran 2020/2021 menggunakan layanan Jakwifi di posyandu kawasan Kelurahan Galur, Jakarta, Senin (30/11). Ujian penilaian akhir semester (PAS) tahun ajaran 2020/2021 hari ini mulai dilaksanakan hingga 10 Desember mendatang di sejumlah sekolah di Jakarta dengan metode pengerjaan dilakukan di rumah secara daring. - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Di satu sisi, lanjut Dudung, pembukaan sekolah jangan semata-mata berfokus pada hasil tesnya saja namun juga harus melibatkan pemangku kepentingan pendidikan yang lain. Pemerintah daerah diminta tidak hanya melibatkan pihak pemerintah saja dalam menentukan buka sekolah, namun juga melibatkan organisasi masyarakat dan organisasi profesi guru serta dokter.

Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban berpendapat, tes kepada seluruh warga sekolah sebenarnya tidak terlalu penting dilakukan. Namun, daftar periksa yang sudah terdapat di dalam SKB Empat Menteri harus betul-betul disiapkan oleh sekolah dan dipantau oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, saat ini peraturan yang dibuat pemerintah pusat terkait persyaratan buka sekolah sudah baik. Hanya saja, implementasinya di lapangan harus betul-betul dijalankan sehingga risiko penularan Covid-19 di sekolah tidak besar. “Jadi apakah perlu dites? Tidak,” kata Zubairi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan, pembelajaran tatap muka yang boleh dilakukan mulai Januari 2021 tidak akan sama seperti sekolah pada sebelum pandemi Covid-19. Berbagai peraturan telah disiapkan di dalam SKB Empat Menteri yang di luar normal.

Misalnya, kata dia, kapasitas maksimal kelas 50 persen, aktivitas di luar kelas tidak diperkenankan, dan wajib memakai masker di dalam kelas. Pembukaan sekolah juga tidak berdasarkan peta zonasi risiko yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19, namun berdasarkan kesiapan sekolah.

“Virus korona masih menyebar dan perlu tetap ditekan lajunya. Oleh karena itu, mari kita bersinergi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah dan orang tua, dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran tatap muka secara bijak dan matang,” kata Nadiem.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, pembukaan sekolah sebaiknya tidak dilakukan terburu-buru. Sebab, harus diakui masih banyak sekolah di Indonesia yang belum siap memenuhi seluruh daftar periksa protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

“Tidak lebih dari 50 persen sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia yang siap untuk menyiapkan seluruh alat protokol kesehatan, baik pengadaan toilet, cuci tangan, dan seterusnya,” kata Huda. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat