Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera periode 2020-2025 berfoto seusai mengikuti ikrar pengurus saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ahad (29/11). | ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
30 Nov 2020, 02:00 WIB

PKS Menyongsong 2024

PKS putuskan tetap menjadi oposisi yang membangun. 

JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai mempersiapkan diri menjadi pemain berkelas dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024. Hal itu menggema dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 PKS di Parahyangan Hotel Mason Pine, Bandung, Jawa Barat, Ahad (29/11). 

Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri berharap raihan suara PKS pada Pemilu 2024 lebih baik dari sebelumnya. "Insya Allah di 2024 kita akan naik kelas, biidznillah," kata Salim dalam pidato Munas yang ditayangkan daring di kanal Youtube PKS TV, Ahad (29/11). 

Salim mengatakan, untuk mencapai PKS berkelas, semua kader diminta siap bersama-sama seluruh komponen bangsa membangun negeri. Dia meminta kader PKS tidak berputus asa sebagaimana Thomas Alva Edison. Thomas baru berhasil menemukan lampu setelah melalui percobaan ke-261. "Tidak ada alasan tidak berhasil, upayakan, dekati, itu yang pertama," ujarnya.

Ia juga menginginkan agar kader PKS diisi oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang mumpuni dan memiliki kemampuan berinteraksi dengan siapa pun. "Mau beda partai, beda suku, beda agama, bahkan yang sama dengan mereka yang membenci pun kita mampu untuk berinteraksi. Siap?" tanyanya.

Terkait

Dalam Munas tersebut, PKS juga menetapkan kepengurusan baru 2020-2025 dan meluncurkan logo baru partai. Salim Segaf Aljufri kembali ditetapkan sebagai Ketua Majelis Syura Partai. Adapun Presiden PKS diemban Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Alhabsyi. 

Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, penyusunan pengurus baru PKS telah dilakukan dengan sangat komprehensif. Masukan dan saran dari berbagai pihak telah diterima, seperti pemenuhan kuota 30 persen untuk perempuan. Sementara, soal lambang baru PKS, sudah dirumuskan sejak kepengurusan sebelumnya. "Esensi perubahan ini adalah PKS harus tampil lebih segar, lebih dekat dan terbuka untuk semua kalangan," kata Aboe Bakar.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (Asyik) dalam pidato politiknya mengaku, Musyawarah Majelis Syura menargetkan perolehan suara PKS pada Pemilu 2024 minimal 15 persen. Ia meminta seluruh kader bekerja keras mewujudkan target ini dengan tetap menjaga ketokohan mereka di masyarakat.

photo
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politik saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ahad (29/11). - (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

"Bagi pejabat publik yang pernah berkiprah, jaga terus kepemimpinan dan ketokohannya, jangan sampai pudar. Cor jumlah kursi PKS yang sudah didapatkan agar tidak pindah ke partai lain," tutur Asyik dalam Puncak Munas V PKS tersebut. 

Tugas utama pengurus baru PKS, kata dia, menyiapkan stok kepemimpinan sejak dini. Setidaknya, ada tiga kriteria utama kepemimpinan nasional yang akan disiapkan PKS.

Pertama, memiliki akseptabilitas yang dapat diterima masyarakat luas. Kedua, memiliki kapasitas untuk mengelola pemerintahan dengan profesional, transparan, akuntabel, dan demokratis. "Ketiga, pemimpin yang memiliki kredibilitas. Kita akan mencetak pemimpin yang memiliki integritas moral yang kuat, berjiwa patriotik, dan memiliki nasionalisme yang tinggi," ujarnya.

Oposisi konstruktif

Syaikhu menegaskan, PKS tetap akan mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Oposisi yang dimaksud bukanlah yang asal berbeda, melainkan yang konstruktif. "Memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah. Tapi, kalau perlu ada yang diapresiasi, seperti tegasnya pemerintah terhadap Macron (Presiden Prancis), ya kita juga apresiasi. Jadi, inilah oposisi yang memberikan konstruktif terhadap negara kita ini," ujarnya. 

Soal kritikan, ia pun menyoroti penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah selama ini. Syaikhu menilai pemerintah kurang mengantisipasi pandemi Covid-19. Bahkan, di awal Covid-19, pemerintah justru menjadikannya bahan candaan. "Tetapi setelah dirasakan wabah ini betul-betul ada, barulah kepanikan terjadi," kata Syaikhu.  

Kemudian, manajemen krisis yang dilakukan pemerintah lebih mengedepankan masalah ekonomi ketimbang masalah kesehatannya. Hal itu diperparah dengan kebijakan antara pusat dan daerah yang kerap tidak sinkron.

Lemahnya koordinasi dan kepemimpinan berimbas pada banyak hal. "Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan semakin meningkat, pengangguran naik tajam, dan ketimpangan pun semakin lebar di tengah masyarakat," kata dia.

Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengaku, Munas V PKS memberi pesan kepada seluruh anggota legislatif, pusat maupun daerah, agar totalitas melayani rakyat. Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, pesan bersama melayani rakyat perlu dilakukan, terlebih dalam menghadapi Covid-19.

"Kita butuh kebersamaan, persatuan, dan gotong-royong," ujarnya.


×