Siswa mencuci tangan sebelum memasuki ruang kelas untuk mengikuti belajar tatap muka pertama di SDN-1 Lhokseumawe, Aceh, Senin (9/11). | RAHMAD/ANTARA FOTO
24 Nov 2020, 02:00 WIB

Sekolah Batasi Interaksi Murid 

Sekolah tak hanya membatasi jumlah siswa dan mengurangi jam belajar, tapi juga membatasi interaksi murid.

BEKASI -- Para kepala sekolah di berbagai daerah mulai merancang sistem kegiatan belajar dan mengajar (KBM) tatap muka yang boleh kembali digelar mulai Januari 2021. Untuk mencegah risiko penularan Covid-19, pihak sekolah tak hanya membatasi jumlah siswa dan mengurangi jam belajar, tapi juga membatasi interaksi para murid.

 

Pembatasan interaksi penting dilakukan pada pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), dan sekolah dasar (SD). Sebab, anak-anak cenderung berkerumun dan sulit menjaga jarak dengan teman-temannya. Hal ini pula yang menjadi kekhawatiran sejumlah orang tua yang anaknya masih bersekolah di jenjang usia dini dan pendidikan dasar. 

 

Terkait

Kepala Sekolah KB-TK IT Assalam, Bekasi, Jawa Barat, Sulkhiyah mengatakan, pihaknya telah menyusun protokol dan skema pembelajaran tatap muka pada masa pandemi Covid-19. Jika KBM tatap muka mendapat restu dari para pihak terkait dan digelar pada Januari 2021, jadwal belajar para siswa akan dibagi menjadi dua kloter. Masing-masing kloter belajar berisikan lima anak murid.

 

Pada masa normal, dia menyebut, kapasitas murid yang ada dalam satu kelas sebanyak 10 anak. Durasi belajar juga akan dikurangi setengah jam. 

 

 

"Normalnya ada 10 anak dengan dua guru dalam satu kelas. New normal lima anak dengan satu guru. Durasi belajar akan dikurangi dari yang tadinya 2,5 jam menjadi 2 jam saja," kata Sulkhiyah saat berbincang dengan Republika, Senin (23/11). 

 

Ia menambahkan, pihak sekolah juga akan memperketat interaksi anak-anak. Salah satu caranya dengan mengawasi secara ketat barang-barang yang digunakan oleh para murid. Perlengkapan alat tulis yang digunakan murid dipisahkan. Satu alat tulis hanya boleh digunakan satu anak. 

 

"Kami juga akan buat area untuk penerapan jaga jarak. Akan ada meeting juga dengan orang tua untuk sosialisasi, termasuk tempat makan, minum," katanya. 

 

Sejumlah sekolah di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, menyambut positif dibolehkannya KBM tatap muka mulai Januari 2021. Kepala SMA YPPK Tiga Raja Timika Yohanes Pramana mengatakan, pihaknya sudah lama mengusulkan ke Dinas Pendidikan Menengah Provinsi Papua untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi kebijakan itu dikembalikan ke tingkat kabupaten.

 

"Dari hasil evaluasi yang dilakukan, pembelajaran jarak jauh memang ada unsur positifnya, tetapi ada juga banyak kelemahan, bahkan sangat kompleks. Dari sisi pengembangan karakter siswa, kedisiplinan, dan pengembangan kultur budaya pendidikan sangat menurun," kata Yohanes.

 

SMA YPPK Tiga Raja Timika telah melakukan sejumlah persiapan, antara lain, menyusun kurikulum darurat sesuai pedoman dari Kemendikbud. Semua guru juga dilatih mengembangkan materi dan metode pembelajaran secara daring dan luring.

 

Sementara di sekolah, setiap ruang kelas diatur jarak tempat duduk siswa, disiapkan sarana cuci tangan, masker, dan pengukur suhu. Disiapkan pula spanduk dan stiker soal protokol kesehatan di setiap kelas hingga di kamar mandi.

 

 

"Kami sementara menyusun jadwal pembelajaran, yaitu dimulai pukul 08.30 WIT hingga pukul 12.00 WIT dengan tidak ada waktu istirahat. Guru tetap tinggal di dalam kelas sampai pelajaran selesai," ujarnya.

 

Para siswa akan dibagi dalam beberapa regu belajar. Satu kelas yang biasanya diisi 36 siswa akan dikurangi setengahnya. Sementara siswa lainnya akan mengikuti pembelajaran tatap muka pada pekan berikutnya, tapi tetap belajar secara daring. 

 

"Akan ada kriteria khusus bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran daring. Mereka secara otomatis akan masuk terus untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah," katanya. 

 

Sementara siswa yang bisa mengikuti pelajaran daring dari rumah di setiap kelas disiapkan media konferensi video. Tugas siswa bisa dikirim melalui aplikasi Google Classroom. 

 

SMA Negeri 1 Mimika juga telah merancang sistem KBM tatap muka dengan membagi siswa dalam dua regu. "Jadi, setengah siswa dalam satu kelas akan mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah selama satu pekan,” kata Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mimika Bona Silaban.

 

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, Murniani, menyebutkan, daerahnya siap melaksanakan KBM tatap muka. Metode pembelajaran tatap muka dilakukan melalui sistem shift, zonasi, dan pembatasan jam belajar. Pihaknya bakal membatasi peserta didik atau murid/pelajar di setiap kelas dan proses belajar dilakukan secara bergantian. 

 

photo
Guru menyemprotkan cairan disinfektan ke sepatu siswa sebelum masuk kelas di SMPN 2 Pariaman, Sumatra Barat, Selasa (17/11/2020). Pemkot Pariaman kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka untuk seluruh sekolah di kota itu, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi hanya 50 persen murid berada di dalam kelas - (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

 

Sementara, penerapan sistem zonasi dikoordinasikan bersama tim gugus Covid-19 dengan melihat wilayah atau kecamatan di Kabupaten Mamuju yang masuk zona hijau serta pembatasan jam belajar pada setiap harinya.

 

Di Tasikmalaya, Jawa Barat, pihak sekolah sangat bersemangat untuk memulai KBM tatap muka. Sebab, banyak guru dan orang tua menilai pembelajaran secara daring tak efektif untuk para siswa.

 

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 11 Kota Tasikmalaya, Eem Sulaeman mengatakan, para guru di sekolahnya sudah sejak lama menginginkan melakukan KBM tatap muka.  Apalagi, tak semua siswa selalu hadir saat guru memberikan pembelajaran secara daring. Dengan demikian, para guru tak bisa memastikan materi yang diberikan dapat terserap dengan baik oleh siswa. 

 

"Itu jadi tekanan batin. Karena para guru juga bertanggung jawab terhadap pelajaran yang diterima siswa," kata dia. 

 

Dalam menyambut KBM tatap muka, pihak sekolah terus melakukan persiapan terkait sarana dan prasarana terkait protokol kesehatan. Protokol akan mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang telah diumumkan pada Jumat (20/11).

 

Berdasarkan SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 pada Masa Pandemi Covid-19, sekolah boleh dibuka pada Januari 2021 asalkan memenuhi sejumlah persyaratan dan disetujui pemda. 

 

Ada beberapa aturan sekolah tatap muka yang harus diterapkan. Beberapa aturan itu adalah penerapan jaga jarak fisik minimal 1,5 meter, tidak boleh ada kontak fisik, jumlah maksimal peserta didik dibatasi, jadwal belajar bergiliran, hingga penggunaan masker dan menggiatkan mencuci tangan. 

 

Tak gegabah

 

Pemerintah daerah tak ingin gegabah dalam memutuskan KBM tatap muka. Sekolah baru akan kembali dibuka jika persiapan sudah matang dan bergantung pada perkembangan laju kasus Covid-19 di daerah masing-masing. 

 

photo
Siswa menjalani pemeriksaan suhu tubuh saat akan memasuki ruang kelas untuk mengikuti belajar tatap muka pertama di SDN-1 Lhokseumawe, Aceh, Senin (9/11/2020) - (RAHMAD/ANTARA FOTO)

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan belum membuat keputusan terkait pembukaan kembali sekolah. "Apakah bulan Januari itu akan mulai belajar di sekolah atau tidak, nanti kita akan komunikasi," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (23/11).

 

Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta masih akan melakukan kajian terlebih dahulu mengenai kondisi penyebaran Covid-19 di Ibu Kota sebelum memutuskan KBM tatap muka. Ia menegaskan, Pemprov DKI memegang prinsip untuk memprioritaskan keselamatan anak-anak di tengah pandemi Covid-19. 

 

Karena itu, Anies mengungkapkan, keputusan untuk kembali menggelar belajar tatap muka di sekolah akan dilakukan setelah mempertimbangkan banyak aspek. Selain itu, pihaknya juga akan berkonsultasi dengan banyak ahli pada bidang terkait.

 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga tak ingin gegabah dalam memutuskan KBM tatap muka. Ridwan mengatakan, ia telah menginstruksikan dinas pendidikan di setiap daerah di Jabar untuk membuat persiapan secara matang. 

 

Menurut Emil, tantangan untuk menggelar sekolah tatap muka akan lebih berat di wilayah perkotaan yang padat. Selain padatnya penduduk, perjalanan siswa menuju sekolah juga akan lebih banyak dilakukan.

 

"Itu yang akan kita rumuskan, tapi pada dasarnya Covid-19 mengajarkan keputusan itu harus proporsional, gak bisa dipukul rata. Jadi, kalau ditanya apakah sudah buka sekolah? Sudah ada," katanya.  

 

Pemerintah daerah bakal menugaskan Satgas Covid-19 memantau kesiapan sarana dan prasarana (sarpras)  sekolah sebelum menerapkan sistem belajar tatap muka. Hal tersebut untuk memastikan agar kegiatatan belajar dan mengajar (KBM) tatap muka yang diperbolehkan mulai Januari 2021 tak meningkatkan penyebaran Covid-19.

 

 

Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Kota Malang Husnul Mu'arif mengatakan, penerapan sistem belajar tatap muka di sekolah tidak akan dilakukan secara serentak. "Pasti akan bertahap, karena tetap harus menjaga faktor yang potensial untuk penyebaran Covid-19," kata Husnul kepada wartawan di Kota Malang, Senin (23/11).

 

Kesiapan sarpras penting dilakukan apabila sekolah hendak menerapkan belajar tatap muka. Sebab, sekolah  harus menyesuaikan jumlah siswa yang masuk dengan ketersediaan sarpras. Artinya, sekolah perlu memastikan sarpras yang tersedia sudah mencukupi atau tidak.

 

"Kemudian, mulai dari semua civitas akademikanya, penjaga, parkir, semua harus paham terhadap protokol kesehatan," jelas dia.

 

Saat ini masing-masing sekolah sudah mempunyai tim Satgas Covid-19. Tim ini nantinya yang bertugas memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga sekolah.

 

Husnul juga memberikan catatan kepada lembaga yang hendak menyelenggarakan wisuda. Kampus harus memberikan surat pemberitahuan kepada ketua Satgas Covid-19 di daerah yang bersangkutan. Surat ini berisi waktu pelaksanaan acara, jumlah undangan, dan kapasitas lokasi.

 

Menurut Husnul, keterangan dalam surat pemberitahuan itu penting diberikan kepada Satgas Covid-19. Informasi tersebut bisa menjadi bahan evaluasi, termasuk keputusan pelaksanaan kegiatan. "Jadi bisa dilaksanakan, bisa dilaksanakan dengan catatan, atau tidak bisa dilaksanakan," kata Husnul.

 

Kota Malang saat ini masih berada di zona oranye atau risiko sedang penyebaran Covid-19. Total kasus positif Covid-19 mencapai 2.216 orang per Senin (23/11). Dari jumlah tersebut, 227 orang meninggal, 1.983 orang sembuh, sedangkan enam lainnya masih dalam pemantauan.

 

Persiapan KBM tatap muka juga sedang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi. Persiapan tak hanya mencakup protokol kesehatan, tapi juga dengan mengaktifkan usaha kesehatan sekolah (UKS).

 

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi saat membuka pelatihan guru UKS dan usaha kesehatan madrasah (UKM), Senin (23/11). Kegiatan ini jadi ajang persiapan dalam menghadapi KBM tatap muka. Peran UKS/UKM penting karena menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19 di sekolah.

 

Dalam pelatihan ini ada sebanyak 600 orang pengelola UKS yang dilatih selama lima hari secara bergantian. "Pengelola UKS jadi garda terdepan di sekolah. Mari berkolaborasi untuk menjaga anak didik," kata Fahmi.

 

Sementara itu, Pemkot Surabaya menginstruksikan tenaga pendidik maupun non-pendidik pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) untuk mulai mempersiapkan pembelajaran tatap muka di era kenormalan baru. Tenaga pendidik diinstruksikan melaksanakan aktivitas di sekolah mulai Senin (23/11).

 

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara mengatakan, mulai masuknya guru SD dan SMP menjadi langkah awal persiapan melakukan adaptasi kebiasaan baru (AKB). Meski begitu, kata Febri, bagi para guru atau karyawan di sekolah yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta, pemkot mengimbau untuk tetap melakukan WFH atau kerja dari rumah.  

Sumber : uji sukma medianti/antara


×