JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memanfaatkan forum APEC (Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasific) CEO Dialogues 2020 untuk menarik investasi. Dalam forum yang digelar secara virtual pada Kamis (19/11) tersebut, Jokowi menawarkan kemudahan berinvestasi kepada para investor Asia-Pasific melalui omnibus law UU Cipta Kerja.

"Saya mengundang para CEO dan pengusaha di kawasan Asia-Pasifik untuk memanfaatkan peluang dari UU omnibus law yang baru saja disahkan ini," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi kemudian membeberkan enam manfaat dengan adanya UU Cipta Kerja. Pertama, proses perizinan berusaha dan berinvestasi disebutnya menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat. Usaha mikro kecil tidak perlu lagi memiliki perizinan usaha, tetapi cukup dengan pendaftaran.

Kedua, Jokowi melanjutkan, pungutan liar dan peluang korupsi dipotong dengan cara mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem online single submission (OSS). "Ketiga, kegiatan usaha dan berinvestasi makin dipermudah," kata Jokowi.

Kegiatan usaha diklaim lebih mudah karena pembentukan perseroran terbatas dibuat lebih sederhana dan tidak lagi ada pembatasan modal minimum. Pengurusan paten dan merek, kata Presiden, juga dipercepat. Selain itu, pengadaan tanah dan lahan bagi kepentingan umum dan investasi dibuat lebih mudah.

Alasan keempat yang membuat UU Cipta Kerja mampu mendongkrak perekonomian, menurut Jokowi, adalah kegiatan investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas yang semakin dipermudah serta semakin menarik dengan adanya berbagai fasiliats dan insentif. Pelayanan perizinan berusaha di kawasan-kawasan tersebut akan dilakukan dalam hitungan jam dengan fasilitas fiskal yang terintegrasi dalam sistem OSS," kata Jokowi menjelaskan.

Keuntungan kelima adalah dibentuknya lembaga Sovereign Wealth Fund yang akan mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan/atau aset negara secara langsung ataupun tidak langsung. Adanya SWF ini menambah opsi pendanaan pembangunan selain APBN. "Serta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga," kata Jokowi.

Sementara itu, manfaat keenam adalah terlindunginya pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia, termasuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan tentang upah minimum dan besaran pesangon.

Presiden menambahkan, Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengejar penyusunan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja. Aturan pelaksanaan ini sekaligus akan mengatur detail kebijakan yang memangkas regulasi investasi dan mempermudah dimulainya usaha.

"Kita akan selesaikan aturan pelaksanaan itu secepat-cepatnya sehingga berbagai reformasi regulasi dan debirokratisasi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha," kata Presiden.

Seluruh langkah yang telah dilakukan, termasuk penyusunan omnibus law, diyakini mampu menarik lebih banyak investasi dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam pertemuan yang digelar oleh APEC Bussiness Advisory Council (ABAC) ini, Presiden Jokowi lebih banyak mempromosikan peluang investasi yang lebih lebar setelah disahkannya UU Cipat Kerja. Jokowi bahkan 'memamerkan' penyederhanaan regulasi yang dilakukan melalui beleid sapu jagat Cipta Kerja, dari 79 UU menjadi 1 UU saja.

"Tujuan utama kami adalah menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkalitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing," ujar Jokowi.

Selain Jokowi, APEC CEO Dialogues 2020 turut dihadiri secara virtual oleh sejumlah pimpinan negara, antara lain, Presiden Cina Xi Jinping dan PM Jepang Yoshihide Suga. Acara dialog tersebut dilaksanakan menjelang pertemuan puncak virtual para pemimpin forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) tentang masa depan kerja sama internasional pada Jumat (20/11).

Presiden Cina Xi Jinping dalam forum tersebut menyatakan Cina akan terus memotong tarif serta memperluas impor barang dan jasa berkualitas tinggi. Ia juga berjanji mendorong reformasi dan mempromosikan model pertumbuhan yang digerakkan oleh inovasi.

"Cina akan mengejar pertumbuhan berkualitas lebih tinggi melalui model pembangunan sirkulasi ganda, yang didorong oleh inovasi teknologi," kata Xi.

Xi juga menyerukan koordinasi kebijakan yang lebih kuat di antara komunitas internasional. Menurut dia, Cina akan semakin terbuka dengan dunia internasional dan saling mempromosikan.

Strategi sirkulasi ganda memandang bahwa fase pembangunan Cina selanjutnya akan bergantung terutama pada sirkulasi domestik atau siklus internal produksi, distribusi, dan konsumsi, yang didukung oleh inovasi teknologi dalam negeri.

Xi juga mengatakan, Cina akan menandatangani pakta perdagangan bebas dengan lebih banyak negara dan akan mempromosikan Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative). Prakarsa tersebut merupakan strategi pembangunan global yang diadopsi Pemerintah Cina yang melibatkan pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara dan organisasi internasional di Asia, Eropa, Afrika, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika.

Pada pertemuan penting bulan lalu, Xi dan para pemimpin lainnya menyusun cetak biru untuk rencana lima tahun dan tujuan utama Cina untuk 15 tahun ke depan. Rencana dan tujuan itu termasuk sasaran untuk mengubah Cina menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2025.

Integrasi ekonomi

Ketua Dewan Penasihat Bisnis Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (ABAC) Anindya Bakrie mengatakan, Indonesia menekankan pentingnya integritas ekonomi di kawasan Asia-Pasifik serta mendukung pemulihan perekonomian regional melalui keterbukaan investasi dan industri maju. Menurut dia, Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dengan potensi pertumbuhan yang tinggi dalam jangka panjang, akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi global.

"Posisi Indonesia yang strategis dan terbuka untuk investasi asing dapat menjadi jembatan antara perang dagang yang terjadi Amerika Serikat dan Cina," ujar Anindya Bakrie dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, 2020 telah menjadi tahun krusial bagi perekonomian global. Dunia bisnis dan pemerintah ditantang untuk mengatasi pandemi Covid-19 secara tepat, cepat, dan adaptif untuk membangun pemulihan ekonomi dan juga sosial. 

Perwakilan bisnis dalam KTT APEC, yaitu ABAC yang saat ini diketuai oleh Dato Rohana, telah menyuarakan tiga pilar utama sebagai pendukung pemulihan ekonomi Asia-Pasifik saat pertemuan virtual ABAC IV 2020 yang mencakup integrasi ekonomi, inovasi, dan inklusi.

Sejalan dengan prioritas jangka panjang ABAC, Anindya Bakrie menekankan pentingnya peran Indonesia terhadap integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Ia mengatakan, aktivitas rantai pasok dan manufaktur Indonesia saat ini masih relatif kecil. “Namun, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk bisa berkontribusi lebih besar dalam rantai pasok global,” katanya. 

30 aturan turunan rampung  

Sebanyak 30 dari 44 rancangan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau sekitar 68 persen dari target sudah rampung pada Kamis (19/11). Seluruhnya dipublikasikan di situs uu-ciptakerja.go.id. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menargetkan, seluruh aturan turunan rampung akhir bulan.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, seluruh draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (perpres) turunan dari UU Cipta Kerja dapat diunduh oleh publik. Mereka juga bisa memberikan masukan melalui link yang sudah tersedia di situs resmi.

Dari total 30 aturan pelaksana yang sudah selesai, sebanyak tiga di antaranya merupakan rancangan perpres. Pemerintah membutuhkan satu regulasi lagi, sesuai dengan target sedari awal, yakni empat beleid. Sementara itu, dari target 40 RPP, pemerintah baru menyelesaikan 27 aturan.

"Kami harap, pada akhir bulan, semuanya sudah bisa diunduh sehingga masyarakat bisa memberikan masukan, dan kita bahas bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholder," kata Susiwijono, yang membacakan sambutan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam ‘Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan’ di Jakarta, Kamis (19/11).

Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia Anindya Bakrie (tengah) didampingi Alternate Member ABAC Indonesia John Riady (kiri) dan Member ABAC Indonesia Shinta Kamdani (kanan) mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo secara virtual pada acara APEC CEO Dialogue 2020, sebelum berlangsungnya Konferensi Pers ABAC Indonesia di Jakarta, Kamis (19/11). Perwakilan bisnis dalam KTT APEC yaitu APEC Business Advisory Council (ABAC), menyuarakan tiga pilar utama sebagai pendukung pemulihan ekonomi Asia-Pasifik saat pertemuan virtual ABAC IV 2020, yakni integrasi ekonomi, inovasi, dan inklusi - (ANTARA FOTO/HO/BBN/pras.)

SHARE    

Susiwijono menjelaskan, penyusunan peraturan pelaksana membutuhkan masukan dari seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder agar dapat terimplementasi dengan baik. Hal ini yang mendorong pemerintah membuka akses rancangan aturan pelaksana UU Cipta Kerja ke publik.

Salah satu rancangan regulasi yang sudah rampung adalah terkait pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Aturan pelaksana ini menjadi bagian dari klaster perpajakan, bersama dengan rencana pendirian Lembaga Pengelola Investasi (Sovereign Wealth Fund/SWF). Selain itu, terdapat RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK.

Susiwijono menyebutkan, UU Ciptaker merupakan bentuk lompatan besar dalam melakukan transformasi fundamental dari sisi regulasi, yang selama ini menjadi hambatan dan tantangan saat memberikan kemudahan berusaha. Menurut dia, pengesahan dan pembuat UU Ciptaker dilakukan dalam momen yang tepat. Sebab, penciptaan lapangan kerja akan membantu dalam mengurangi dampak negatif dari pandemi Covid-19, yang kini sudah dirasakan oleh 29,12 juta penduduk usia kerja.

"Penyusunan UU Ciptaker ini merupakan jembatan antara program mitigasi dampak penanganan Covid-19 dan reformasi struktural," kata Susiwijono. Selain menjadi jaring pengaman sosial, UU Ciptaker diklaim dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan sama menyebutkan, transformasi ekonomi, terutama di bidang perpajakan, akan mendorong daya saing Indonesia yang masih tertinggal dari negara lain. Sri menjelaskan, omnibus law perpajakan dilakukan, mengingat pajak masih menjadi penentu daya tarik bagi investor dalam menanamkan modal.

Tidak hanya orang asing, tetapi investor dalam negeri juga masih melihat pajak sebagai faktor investasi. "Jadi, kita perlu memperkuat perekonomian Indonesia agar kompetitif dan modal bisa ditanamkan," kata Sri. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat