JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) akan memberikan bantuan subsidi gaji (BSG) bagi para guru honorer di madrasah dan guru pendidikan agama Islam (PAI) honorer di sekolah umum. Bantuan ini diberikan untuk meringankan kesulitan mereka pada masa pandemi Covid-19. 

Kemenag menyampaikan, petunjuk teknis (juknis) pencairan BSG bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK) honorer (non-PNS) di madrasah sudah terbit. Begitu pula dengan juknis pencairan BSG untuk guru pendidikan agama Islam honorer di sekolah umum. 

“Juknis (petunjuk teknis) pencairan subsidi gaji sudah saya tanda tangani, sedang disiapkan SK calon penerima bantuan subsidi gaji bagi GTK (guru dan tenaga kependidikan) non-PNS di madrasah dan guru pendidikan agama Islam non-PNS pada sekolah umum,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani, Rabu (18/11). Ia berharap pencairan BSG ini bisa menjadi kado Hari Guru Nasional pada 25 November 2020. 

Ramdhani menjelaskan, alokasi anggaran BSG Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag berdasarkan penetapan direktur jenderal anggaran Kementerian Keuangan, yaitu total sebesar Rp 1,1 triliun. Adapun penerimanya terbagi dalam dua macam, yakni guru raudatul athfal/madrasah dan guru pendidikan agama Islam di sekolah umum. 

Perinciannya, jumlah guru raudatul athfal atau madrasah yang akan menerima bantuan tersebut sebanyak 543.928 orang, dengan masing-masing memperoleh Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Adapun total anggaran yang disediakan pemerintah untuk golongan ini mencapai Rp 979 miliar. 

Sementara itu, jumlah guru pendidikan agama Islam di sekolah umum yang akan menerima bantuan ini berjumlah 93.480 orang. Setiap guru juga mendapatkan BSG sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan, dengan total dana yang disiapkan pemerintah sekitar Rp 168 miliar. 

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam (AYPI) H E Afrizal Sinaro menyatakan bersyukur atas bantuan subsidi gaji yang diberikan pemerintah terhadap guru honorer madrasah dan guru pendidikan agama Islam di sekolah umum.

 

 

Kita respons positif bantuan untuk guru honorer, tetapi koordinasi akan terus dilakukan agar tepat sasaran.

NAMA TOKOH

 

SHARE    

“Alhamdulillah, subsidi bagi guru honorer atau guru swasta sudah kami sampaikan ke pemerintah sejak awal wabah Covid-19 ini,” kata Afrizal saat dihubungi Republika, Rabu (18/11). 

Dia mengatakan, semenjak terjadinya wabah Covid-19 yang menimbulkan dampak berat bagi perekonomian masyarakat, sebagian besar orang tua/wali murid tidak membayar iuran SPP anaknya. Sedangkan, gaji guru dan biaya operasional sekolah berasal dari SPP murid. 

Siswa bermain di depan ruang kelas SD kelas jauh (filial) Dusun Kerpang, cabang SDN 8 Curah Tatal, Arjasa, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (10/8/2019). Dinas Pendidikan Situbondo akan menempatkan empat guru baru di SD filial tersebut dan segera membenahi sarana belajar, pasca empat guru honorer sebelumnya berhenti, sehingga siswa tidak perlu belajar sendiri lagi - (ANTARA FOTO)

SHARE    

“Maka kami menyampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah sudah mendengar suara hati dan kesulitan kami para pengelola sekolah swasta ini untuk membayar honor guru-guru,” ucap Afrizal. 

Apresiasi terhadap kebijakan ini juga disampaikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Lampung. “Kita respons positif adanya bantuan untuk guru honorer, tetapi koordinasi akan terus dilakukan agar tepat sasaran," ujar Ketua PGRI Lampung, Suharto, Selasa (17/11).  

Ia mengatakan, koordinasi dilakukan untuk memastikan bantuan subsidi gaji tersalurkan dengan tepat sasaran dan tanpa kendala. "Saat ini pun belum diketahui jumlah tenaga honorer yang akan mendapatkan bantuan tersebut dan belum diketahui pula bagaimana teknis penyaluran sehingga kita butuhkan identifikasi dan koordinasi lebih lanjut," katanya. 

Menurut dia, identifikasi jumlah guru honorer akan terus dilakukan untuk menyinkronkan data. “Kami akan terus mencari informasi selengkapnya dan tata aturannya sembari mengidentifikasi jumlah guru honorer, sebab ada yang terdata di PGRI dan ada yang di kementerian.”

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat