JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan telah membuat peta jalan vaksinasi Covid-19. Peta jalan inilah yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah dalam pengadaan vaksin, distribusi, hingga implementasinya kepada masyarakat luas. 

Kendati demikian, pelaksanaan vaksinasi harus menunggu persetujuan uji klinis fase III vaksin Covid-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan, Alexander Kaliaga Ginting, mengatakan, Kemenkes sejak awal terjadinya pandemi telah melakukan persiapan mengenai kegiatan vaksinasi. 

"Kemenkes sudah menyusun peta jalan. Di dalam roadmap itu tentunya ada penentuan area, lokasi, kriteria, siapa yang mendapatkan vaksin, siapa yang tidak," katanya saat berbicara di konferensi program penguatan tracing Covid-19 di 10 provinsi prioritas, Selasa (3/11).

Alexander yang juga Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 mengatakan, Kemenkes juga membuat kriteria orang yang mendapatkan vaksin. Salah satunya, kata dia, pasien yang berada dalam keadaan demam tinggi tidak bisa langsung divaksin. Peta jalan mengatur pula mengenai masyarakat yang harus mendapatkan suntik vaksin sebanyak dua kali ataupun satu kali. 

Meski peta jalan telah disusun, ia menegaskan implementasinya harus menunggu laporan hasil uji klinis fase III dari BPOM. Oleh karena itu, pihaknya menunggu surat persetujuan dari BPOM mengenai izin edar vaksin Covid-19 sebelum melaksanakan peta jalan. 

"Kenapa demikian? Karena yang paling penting dari vaksinasi adalah keamanan, imunogenisitas atau vaksin harus bisa memberikan respons dan kami harus bisa melihat efikasinya," ujarnya. 

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, peta jalan vaksinasi dalam tahap finalisasi. Peta jalan akan mencakup kandidat vaksin apa saja yang akan didatangkan ke Indonesia dan penentuan kelompok prioritas yang lebih dulu mendapat suntikan vaksin. 

"Jadi sudah ada dan roadmap dalam tahap finalisasi mencakup kandidat vaksin dan penyusunan tahapan prioritas penerima vaksin, dengan berbagai pertimbangan seperti ketersediaan vaksin, penduduk, wilayah berisiko, tahapan pemakaian, dan indeks pemakaian," ujar Wiku dalam keterangan pers di kantor presiden, Selasa (3/11). 

Peta jalan juga akan mengatur perkiraan skema platform vaksin, klaster kelompok yang menjadi target vaksinasi, estimasi kebutuhan dosis vaksin, hingga rencana pemberian vaksin secara masif kepada masyarakat. 

Untuk mencapai efektivitas vaksinasi, peta jalan disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan rantai dingin atau cold chain serta kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang akan terlibat sepanjang proses pengadaan hingga pemberian vaksin, seperti tenaga kesehatan. "Jejaring layanan untuk menjamin alur distribusi juga telah disusun dengan melibatkan lintas sektor," kata Wiku. 

Pemerintah, ujar Wiku, memastikan keamanan vaksin dan kecukupan pasokan bagi masyarakat. Nantinya, mekanisme penyuntikan vaksin kepada masyarakat luas akan melibatkan berbagai pihak termasuk kementerian/lembaga serta pemda. 

Sambil menunggu vaksinasi, Wiku mengingatkan masyarakat tetap patuh menjalankan protokol kesehatan 3M, yakni mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bahkan ketika vaksin Covid-19 sudah tersedia, tegas dia, protokol kesehatan tetap menjadi senjata utama dalam pencegahan Covid-19. 

Tunggu arahan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan terus melakukan persiapan untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat agar kebal terhadap Covid-19. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian jenis vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, Berli Hamdani mengatakan, sampai saat ini para ahli belum menyampaikan rekomendasi apapun soal vaksin. Karena itu, pihaknya belum bisa memastikan kapan vaksinasi akan dilakukan. "Jadi kita masih menunggu," kata dia di Kota Tasikmalaya, Selasa (3/11).

Menurut dia, terdapat dua jenis vaksin yang sedang diupayakan oleh pemerintah pusat. Pertama, vaksin yang akan dibeli langsung dari luar negeri. Kedua, vaksin yang saat ini dikembangkan oleh Bio Farma. 

Ia menyebutkan, dari dua jenis vaksin itu, belum ada satu pun yang dipastikan dapat membuat manusia kebal dari Covid-19. Namun, vaksin yang diuji oleh Bio Farma rencananya dapat dipastikan kelayakannya pada akhir bulan ini. "Insya Allah akhir November atau awal Desember ini akan ada hasil layak atau tidaknya," kata dia. 

Ihwal persiapan pelaksanaan vaksinasi, Berli mengatakan pihaknya masih melakukan kajian berapa lama waktu yang dibutuhkan dan jumlah tenaga vaksinator yang akan diterjunkan. Sebab, di Jabar terdapat lebih dari 30 juta warga yang harus mendapatkan vaksinasi. "Harus ada simulasi, karena itu pekerjaan yang luar biasa," kata dia.

Ia menambahkan, Pemprov Jabar juga terus berkoordinasi dengan Kemenkes terkait rencana vaksinasi. Apalagi, wilayah Depok, Bogor, dan Bekasi, sudah ditetapkan Kemenkes sebagai lokasi simulasi vaksinasi. 

"Selasa lalu, Gubernur sudah turun langsung melihat persiapan di Depok. Saat itu dilakukan uji coba dengan menghitung waktu kalau satu orang mendapatkan vaksin sampai dia pulang," kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, Pemkot Bogor masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai vaksinasi Covid-19. Meski demikian, kata dia, Kota Bogor telah menyiapkan 25 puskesmas untuk mendekatkan akses warga yang hendak divaksinasi.

"Salah satu puskesmas di Bogor, yakni Puskesmas Tanah Sareal juga telah ditunjuk pemerintah pusat sebagai tempat simulasi vaksinasi Covid-19," kata Retno kepada Republika, kemarin. 

Terkait persiapan vaksinasi, ujar Retno, Dinkes Kota Bogor masih menunggu petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Sehingga, Pemkot Bogor belum bisa menentukan jatah vaksinasi bagi masing-masing kategori. “Kita masih mendata, tinggal nanti arahan dari pusat juknisnya seperti apa tinggal kita ikuti saja. Jadi sasaran prioritas kita data,” ujar Retno.

Namun, Retno memastikan vaksin Covid-19 akan diberikan kepada masyarakat berusia 18 hingga 59 tahun. Selain itu, profesi yang akan menerima vaksin tahap pertama  adalah TNI, Polri, tenaga kesehatan, aparatur sipil negara (ASN), dan wartawan. 

Ia menambahkan, Pemkot Bogor juga belum mendapat informasi terkait vaksin jenis apa yang akan digunakan di Kota Bogor. “Semuanya masih menunggu keterangan lanjutan dari pusat. Nanti kita informasikan kalau sudah ada informasi dari pusat,” tegasnya.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, meski belum mendapatkan rincian terkait pelaksanaan vaksinasi, Pemkot Bogor akan menyediakan jatah vaksinasi Covid-19 untuk 150 ribu orang. "Selain menyiapkan kuota. Kita juga tengah menyiapkan tenaga medis yang akan menangani vaksinasi nantinya. Ini kita masih menunggu arahan dari pusat," kata Bima. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat