JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan terbatas di Istana Merdeka bersama pemimpin organisasi keagamaan, Sabtu (31/10). Perwakilan PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyebutkan, dalam pertemuan itu pihaknya meminta Presiden Joko Widodo menjadi yang terdepan mengecam sikap Pemerintah Prancis terhadap Islam dan karikatur yang menghina Nabi Muhammad SAW.

"Kita jangan membuat negara kita diatur-atur dunia. Kita yang mengatur dunia. Kemungkinan kita untuk itu ada karena kita punya pandangan dan sikap yang sangat rendah hati," kata Kiai Anwar Abbas saat dihubungi Republika, Ahad (1/11).

Pasalnya, Indonesia merupakan negara besar dengan penduduk yang menempati posisi empat terbanyak di dunia. Dengan potensi ini, Kiai Anwar Abbas menyebut, bukan saatnya lagi Indonesia diatur oleh pihak lain. Ia menuturkan, tokoh lintas agama dan Presiden sepakat bahwa kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut.

“Fitrahnya, manusia itu ingin dihormati. Tidak ada manusia yang lahir lalu ingin dihina dan direndahkan. Pandangan Macron yang sekularistik ini sangat berbahaya," ujar Kiai Anwar Abbas.

Pertemuan terbatas yang digelar di Istana Merdeka juga dihadiri Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Beberapa pimpinan organisasi keagamaan yang hadir adalah Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Tanaya, Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Arief Harsono, dan Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Manakin) Budi Tanuwibowo.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, pertemuan tersebut mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Pernyataan Macron juga dinilai bisa memicu perpecahan antarumat beragama di dunia di tengah perlunya persatuan menghadapi pandemi Covid-19. 

“Saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan kesucian serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama, sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan,” kata Presiden Jokowi selepas pertemuan itu. 

Selain itu, disepakati bahwa kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol nilai agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme juga dinilai sebuah kesalahan besar. Terakhir, Indonesia mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama.

Pertemuan yang digelar Presiden Jokowi bersama tokoh lintas agama ini merupakan respons atas pernyataan yang dikeluarkan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, beberapa waktu lalu. Saat itu Macron mengeklaim dalam pidatonya bahwa Islam dalam krisis global dan mengumumkan rencananya 'mereformasi Islam' agar lebih sesuai dengan nilai-nilai republik negaranya.

Selain itu, ia juga menyatakan dukungan terhadap penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh majalah satire Charlie Hebdo dengan dasar kebebasan berekspresi. Sejumlah aksi kekerasan terjadi di Prancis selepas pernyataan tersebut. Di antaranya pembunuhan terhadap guru yang menampilkan karikatur tersebut di kelas, kemudian pembunuhan terhadap tiga pengunjung Gereja Notre Dame di Nice pekan lalu. Sedangkan, pada Sabtu (31/10), terjadi penembakan terhadap seorang pendeta Kristen Ortodoks di Lyon.

Presiden Jokowi mengecam kekerasan-kekerasan tersebut. “Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa,” kata Jokowi.

Sementara, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) A Helmy Faishal Zaini menyebut, dalam pertemuan dengan Presiden, NU menegaskan bahwa perilaku ekstremisme tidak berkaitan dengan agama. 

"NU mengecam keras dan sangat menyayangkan pernyataan dan sikap Presiden Emmanuel Macron yang menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia," ujarnya dalam pesan yang diterima Republika, Ahad (1/11).

Helmy menegaskan, propaganda yang menyebut Islam merupakan agama ekstremis merupakan tindakan tidak benar. Pernyataan Presiden Macron dinilai provokatif, tendensius, dan menggelorakan Islamofobia yang berdampak terhadap perdamaian dunia.

Selanjutnya, untuk segenap umat Islam dan warga NU, Helmy meminta agar tidak mudah terprovokasi. Semua pihak harus bisa menahan diri sembari terus mengupayakan solusi terbaik. "Kebebasan berpendapat harus dijalankan di atas koridor yang tidak melukai, menyakiti, dan mencederai keyakinan pihak lain," kata Helmy. 

Kecaman terhadap pernyataan Macron disuarakan serentak umat Islam di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Afrika. Selain itu, aksi boikot terhadap produk-produk Prancis juga meluas di dunia Islam.

Warga Palestina membakar boneka Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam aksi di Ramallah, Jumat (30/10).  - (EPA-EFE/ALAA BADARNEH)

SHARE    

Terkait kecaman-kecaman itu, Macron kemudian menyampaikan klarifikasinya melalui wawancara dengan Aljazirah. "Saya memahami sentimen yang diungkapkan dan saya menghormati mereka. Namun, Anda juga harus memahami peran saya sekarang, mempromosikan ketenangan dan melindungi hak-hak ini (kebebesan berbicara)," kata Macron dilansir Aljazirah, Ahad (1/11).

Meski demikian, Macron mengaku akan selalu membela negaranya dalam prinsip kebebasan berbicara, menulis, berpikir, dan menggambar. Meskipun, ia menyadari bahwa pembelaannya terhadap karikatur Nabi Muhammad SAW telah membuat marah umat Islam di seluruh dunia. 

Karikatur itu, ujar Macron, bukan proyek pemerintah, melainkan muncul dari surat kabar bebas dan independen yang tidak berafiliasi dengan pemerintah. Namun, Macron membela penerbitan ulang karikatur tersebut yang menandai pembukaan persidangan atas serangan mematikan terhadap staf majalah Charlie Hebdo pada 2015 lalu.

Boikot produk Prancis hak pribadi

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi, mengatakan, imbauan memboikot produk Prancis merupakan hak pribadi dari masyarakat. Dia menilai, jika Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak minta maaf, umat Islam mempunyai hak yang bersifat final dengan memboikot produk Prancis.

Pengunjuk rasa melakukan aksi yang menyerukan pemboikotan produk-produk Prancis, di kawasan Nol Kilometer Yogyakarta, DI Yogyakarta, Jumat (30/10). Aksi tersebut sebagai bentuk protes dan kecaman terhadap pernyataan yang dilontarkan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina umat Islam. - (Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO)

SHARE    

Seusai mencermati dan memperhatikan sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron, MUI menilai, Macron tidak menghiraukan dan menggubris sedikit pun peringatan umat Islam sedunia. Bahkan, Macron tetap saja angkuh dan sombong dengan memuji sikap mereka yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi yang sangat egoistis.

MUI menyatakan sikap dan mengimbau kepada umat Islam Indonesia dan dunia untuk memboikot semua produk yang berasal dari Prancis. Hal tersebut disampaikan dalam surat Nomor: Kep-1823/DP-MUI/X/2020 yang ditandatangani Muhyiddin Junaidi dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Anwar Abbas pada Jumat (30/10).

KH Muhyiddin dalam surat resmi MUI itu menyampaikan, mendesak Pemerintah Indonesia melakukan tekanan dan peringatan keras kepada Pemerintah Prancis. MUI juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk menarik sementara duta besar Indonesia di Paris hingga Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada umat Islam sedunia.

"MUI sudah menyatakan penyeruan boikot. Sudah jelas Prancis supersekuler. Ekstrem sekuler. Dalam Islam, tidak ada ekstrem sekuler, ekstrem moderat, ekstrem kanan-kiri. Ekstrem itu dilarang," ucap dia kepada Republika, Ahad (1/11). 

Muhyiddin mengungkapkan, terkait pemboikotan produk ini, sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam karena Prancis sudah menantang Muslim. Menurut Muhyiddin, sudah tidak perlu lagi umat Islam menjaga hubungan baik dengan mereka. "Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka." (QS al-Fath: 29).

Beberapa negara Muslim tengah menggalang aksi boikot terhadap produk buatan Prancis. Aksi ini menyusul sikap Presiden Macron yang justru membela tindakan penghinaan Nabi Muhammad SAW dan menyebutnya sebagai kebebasan berbicara. Selain di Indonesia, ulama bahkan pemerintah di negara-negara Timur Tengah dan Afrika menyerukan aksi yang sama. 

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada 23 Oktober merilis pernyataan yang berisi keterkejutan atas wacana yang diungkapkan pemimpin Prancis mengenai separatisme Islam. OKI menganggap, pernyataan itu dapat membahayakan hubungan Muslim-Prancis. Sekretariat Jenderal OKI mengatakan, sangat mengutuk praktik penistaan dan penghinaan terhadap nabi Islam, Kristen, dan Yudaisme. 

Adanya aksi boikot dinilai akan menyulitkan perekonomian Prancis pada saat pandemi. Menurut laporan State of the Global Islamic Economy, Prancis merupakan pengekspor obat-obatan terbesar kedua ke negara-negara OKI senilai 4,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 64 triliun pada 2018. Selain itu, Prancis menjadi pengekspor kosmetik terbesar ke blok OKI pada 2018 dan menjual sekitar 2,6 miliar dolar AS atau setara Rp 37 triliun.

Mengenang Lamartine

Pujangga sekaligus politikus Prancis abad ke-19, Alphonse de Lamartine, pernah menulis dalam Histoire de La Turquie (Sejarah Turki) (1854) mengenai pujiannya kepada sosok Rasulullah SAW. Lamartine yang dikenal sebagai sosok liberalis itu bahkan mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok tiada banding. 

“Jika megahnya tujuan, keterbatasan sarana, dengan hasil yang mencengangkan adalah tiga kriteria manusia jenius, siapa yang berani membandingkan orang besar dalam sejarah dengan Muhammad? Orang paling terkenal hanya menciptakan senjata, hukum, dan kerajaan. Mereka menemukan, jika ada, tidak lebih dari kekuatan material yang sering kali runtuh di depan mata. Orang ini (Muhammad) tidak hanya memindahkan tentara, peraturan perundang-undangan, kerajaan, rakyat, dinasti, tetapi jutaan orang di sepertiga dari dunia yang dihuni saat itu. Lebih dari itu, dia memindahkan altar, dewa, agama, ide, keyakinan, dan jiwa.”

Pernyataan ini dikutip Perdana Menteri Pakistan Imran Khan lewat akun Twitter resminya @ImranKhanPTI, belum lama ini. Imran dikenal sebagai  salah satu pemimpin dunia yang membawa publikasi karikatur penistaan kepada level internasional. Dia meminta para pemimpin Muslim untuk mengambil sikap bersama dalam menghadapi Islamofobia, serangan terhadap Islam dan Rasulullah SAW di negara Barat, khususnya di Benua Eropa. Imran diketahui telah menulis surat kepada negara-negara Muslim.

Penistaan terhadap Rasulullah SAW masih terjadi di Prancis melalui sejumlah penerbitan karikatur lewat tabloid Charlie Hebdo. Penerbitan karikatur yang didukung Pemerintah Prancis ini mengundang kekerasan bernada ekstremisme dari segelintir Muslim.

Seorang guru, Samuel Paty, pun menjadi korban pemenggalan remaja dari etnis Chechen, Abdoullakh Anzorov, yang menolak karikatur Nabi, di sebuah jalan di Paris. Remaja tersebut kemudian ditembak mati polisi setempat.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat