JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin genap berjalan satu tahun pada Selasa (20/10). Separuh perjalanan Jokowi-KH Ma'ruf di tahun pertamanya diwarnai dengan beragam tantangan akibat pandemi Covid-19. Kebebasan berpendapat pun menjadi sorotan di tengah adanya kontroversi atas pengesahan UU Cipta Kerja. 

Kepala Staf Presiden, Moeldoko, dalam 'Laporan Tahunan 2020' yang dirilis pada Selasa (20/10) menyampaikan, pandemi ikut mempengaruhi berbagai rencana dan program. Kendati demikian, kata dia, Presiden Jokowi tetap menjalankan visi dan misi yang diikrarkannya setahun lalu. 

"Meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia mandiri, maju, adil, makmur," ujar Moeldoko dalam laporannya. 

Lima arahan strategis yang dimaksud Moeldoko adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Menyiasati pandemi Covid-19, pemerintah melakukan realokasi anggaran dengan memprioritaskan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, terutama untuk pelaku UMKM. 

 Ia mengatakan, pandemi Covid-19 yang juga terjadi di ratusan negara di dunia ini menyebabkan jutaan orang meninggal dunia dan puluhan juta orang lainnya terinfeksi. Dampaknya, krisis kesehatan dan krisis ekonomi pun terjadi. Moeldoko mengatakan, pandemi menuntut pemerintah bekerja cepat di situasi darurat.

Selain menggencarkan protokol kesehatan, ujar dia, pemerintah langsung menyiapkan ketersediaan alat tes dan melakukan pelacakan, serta memastikan ketersediaan rumah sakit dan kesiapan tenaga medis. Pemerintah juga menerbitkan sejumlah beleid sebagai payung hukum menangani dampak Covid-19 serta melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk program penanganan di bidang kesehatan dan sosial ekonomi.

Salah satu catatan penting yang terjadi dalam satu tahun perjalanan Jokowi-KH Ma'ruf adalah terjadinya kontraksi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional terpukul hingga minus 5,32 persen pada kuartal II 2020 akibat pandemi. Kontraksi berpotensi berlanjut hingga kuartal III dan menjadikan Indonesia berada di bawah bayang-bayang resesi. 

Moeldoko menyampaikan, bukan hanya Indonesia yang ekonominya terhantam pandemi. Indonesia, menurutnya, memang ikut terdampak, namun dengan kedalaman kontraksi yang dangkal. Mengacu pada angka pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020, Moeldoko menyebutkan bahwa Indonesia masih jauh lebih baik ketimbang negara-negara lain di Asia Tenggara atau dunia. 

"Bahkan di antara negara G-20, Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Tiongkok dan Korea Selatan," kata Moeldoko.  Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret telah berdampak pada 3,5 juta pekerja yang terkena pemutusah hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan. Hal ini membuat pengangguran naik menjadi 10,4 juta orang dan angka kemiskinan meningkat jadi 26,42 juta orang. 

Tantangan tersebut diatasi dengan menggencarkan program perlindungan sosial. Sejumlah program yang sudah berjalan, antara lain bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang ekonominya terdampak Covid-19, bantuan langsung tunai desa, bantuan subsidi gaji, hingga bantuan produktif untuk UMKM.

Realisasi serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) tercatat meningkat pada pekan pertama kuartal IV 2020 ini. Per 7 Oktober, dari total anggaran PEN sebesar Rp 695,2 triliun, sudah Rp 331,94 triliun atau 47,7 persen yang disalurkan. Angka ini naik Rp 13,47 triliun dari realisasi per 30 September atau akhir kuartal III 2020. 

Ada empat klaster program yang menjadi fokus Satgas PEN, yakni perlindungan sosial, UMKM, Kementerian-lembaga-pemda, dan pembiayaan korporasi. Penyaluran pada empat klaster tersebu telah terealisasi Rp 277,68 triliun. Penyerapan tertinggi melalui sektor UMKM, yakni program bantuan presiden (banpres) produktif. 

Moeldoko menyampaikan, untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah juga akan terus mengejar investasi infrastruktur meskipun pandemi Covid-19 menghambat pembangunan. “Ketersediaan infrastruktur mempercepat ekspansi ekonomi. Stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB naik drastis,” ujar Moeldoko. 

Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri menilai, dari lima program yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf, hanya program terkait infrastruktur yang dinilai berjalan optimal. 

"Menurut saya diantara lima poin (program prioritas pemerintah) tadi pembangunan infrastruktur ini yang paling sedikit konsisten dan ada hasilnya, kelihatan karena fisik kan," kata Aisah dalam diskusi yang digelar Para Syndicate secara daring, Selasa (20/10).

Kendati demikian, ia memahami bahwa hal tersebut terjadi karena pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf baru berjalan satu tahun. Selain itu, terjadi pandemi Covid-19 yang menghantam berbagai sektor.

Di sektor pembangunan SDM, Aisah memberi catatan terkait implementasi kebijakan Kartu Prakerja. Menurutnya, kebijakan Prakerja masih menyisakan persoalan terkait sasaran dan konten.

Program prirotas lain yang juga dinilai belum optimal adalah penyederhanaan regulasi melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Aisah menilai, dalam prosesnya hingga diterbitkan, UU tersebut tidak dijalankan secara hati-hati. Selain itu, muncul kesan seolah-olah pemerintah terburu-buru dalam mengerjakan UU Cipta Kerja.

"Belum lagi ternyata omnibus law ini tidak menyederhanakan peraturan karena di bawah UU ini ada banyak sekali aturan turunan dan ini akan menjadi kompleksitas baru terkait dengan penyederhanaan bentuk regulasi yang diinginkan Jokowi," ucapnya.

Ketua DPR Puan Maharani menilai, Jokowi-KH Ma'ruf perlu bekerja lebih keras dalam memimpin Indonesia untuk empat tahun ke depan. “Tidak boleh ada yang beranggapan periode kedua bisa berjalan seperti biasa,” ujar Puan, Selasa (20/10).

Ia mengakui tahun pertama pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf menghadapi banyak tantangan. Visi dan misi yang disampaikan selama kampanye terkendala akibat pandemi Covid-19 yang berdampak ke seluruh aspek kehidupan.

“Pemerintah harus berani membuat terobosan-terobosan sesuai dengan prioritasnya di kondisi yang tidak biasa ini, agar target pemulihan ekonomi nasional terealisasi dengan selalu memperhatikan dampak kesehatan dan sosial dari masyarakat,” ujar Puan. 

Demokrasi 

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menyampaikan, selama satu tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin telah  mengalami resesi atau penurunan demokrasi. 

Berdasarkan catatan KontraS di resesi demokrasi di Indonesia terjadi lantaran serangkaian keputusan, baik yang bersifat pernyataan langsung maupun dengan pembiaran atas praktik pembungkaman kebebasan sipil. “Secara umum bahwa demokrasi Indonesia mengalami resesi atau penurunan, tidak hanya resesi ekonomi, resesi demokrasi pun terjadi di Indonesia,” kata Fatia dalam konferensi pers daring, Senin (19/10).

Aparat Kepolisian mengamankan seorang mahasiswa dalm unjuk rasa mahasiswa menuntut penuntasan kasus kematian dua rekannya yang ditembak aparat di depan Markas Polda Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (26/9/2020). - (JOJON/ANTARA FOTO)

SHARE    

Tak hanya itu, Kontras juga menilai, kebebasan berekspresi di Indonesia pun mengalami penurunan. Berdasarkan catatan Freedom House, sambung Fatia, kebebasan berekspresi di Indonesia juga mengalami penurunan. Penurunan kebebasan berekspresi itu terkait berbagai hal, seperti pengambilan kebijakan dan tindakan refresifitas aparat.

“Penurunan terhadap kondisi demokrasi ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa aspek, di antaranya yaitu penyempitan ruang masyarakat sipil, pelibatan aparat keamanan pertahanan dan intelijen pada urusan sipil khususnya pada era pandemi seperti ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi yang substansial, yakni legislasi” ujar Fatia.

Dia menilai, ruang aspirasi masyarakat sipil kini terus berkurang. Hal ini disebabkan tindakan represifitas aparat, baik secara langsung maupun daring. “Represivitas aparat yang berlaku di lapangan juga semakin masif dengan pola yang makin beragam, tidak hanya terjadi secara offline atau secara langsung, tetapi juga secara daring. Banyak sekali penyerangan yang dilakukan oleh aparat menyebabkan terjadinya indikasi pembungkaman publik,” 

Seorang mahasiswa Universitas Islam Riau ditandu oleh rekan-rekannya karena pingsan setelah aparat berupaya membubarkan massa demonstran di DPRD Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (8/10). - (FB Anggoro/ANTARA FOTO)

SHARE    

Upaya pembungkaman terhadap kebebasan sipil menunjukkan kecenderungan otoritarianisme yang terlihat dari sejumlah pola, yakni pertama, terdapat penolakan atau komitmen yang lemah terhadap aturan main yang demokratis. Kedua, penolakan legitimasi kepada oposisi yang ditunjukkan dengan melihat lawan politik sebagai ancaman eksistensial termasuk keamanan nasional. 

Ketiga, memberikan toleransi atau bahkan dorongan untuk melakukan kekerasan dengan melibatkan aparat keamanan. Keempat, membatasi kebebasan sipil termasuk media.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat