Ratusan buruh dari berbagai organisasi menggelar aksi menolak RUU Omnibus Law, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (29/9). | Edi Yusuf/Republika
05 Oct 2020, 05:30 WIB

Resesi dan Ketenagakerjaan

Di antara kebijakan yang bisa dilakukan di sisi penawaran adalah fokus di aspek ketenagakerjaan.

TASMILAH, Statistisi BPS Kota Malang

Indonesia dipastikan resesi pada triwulan III 2020 ini. Menurut Bank Dunia (29/9), perekonomian Indonesia diproyeksi mulai pulih pada 2021 dengan pertumbuhan ekonomi 4,4 persen. Dengan syarat, terkendalinya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Semakin lama pandemi tertangani, semakin lama perekonomian pulih, dan selama itu pula tenaga kerja di Indonesia belum akan kembali bekerja sepenuhnya. Pandemi ini, mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaannya.

Padahal, dalam setahun angkatan kerja di Indonesia meningkat 1,73 juta orang. Berkaca pada 2019, peningkatan jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan penyerapan tenaga kerja baru dalam setahun.

Terkait

 
Artinya, dengan pertumbuhan ekonomi sebelumnya, belum mampu mengurangi pengangguran secara signifikan. 
 
 

Artinya, dengan pertumbuhan ekonomi sebelumnya, belum mampu mengurangi pengangguran secara signifikan. Apalagi, kondisi saat ini, ketika permintaan dan penawaran menurun, semakin sulit pelaku usaha berekspansi dan menyerap tenaga kerja baru.

Jumlah pengangguran pada Februari 2020 sebanyak 6,87 juta orang atau 5,13 persen dari seluruh angkatan kerja. Tingkat pengangguran paling tinggi di perkotaan, 6,34 persen, sedangkan di perdesaan 3,72 persen.

Untuk mengantisipasi dampak dari penurunan ekonomi ini, pemerintah membuat program padat karya tunai senilai Rp 30,79 triliun untuk memberikan lapangan pekerjaan. Sayangnya, program ini dilaksanakan di desa yang bersumber dari dana desa.

Diperkirakan ada 7,56 juta pekerja yang terserap dalam program padat karya tunai di desa ini. Program padat karya tunai ini juga bertujuan meningkatkan daya beli penduduk di tengah lesunya ekonomi.

 
Sektor perdagangan, jasa, dan industri terkena dampak paling besar dalam kontraksi ekonomi tahun ini.
 
 

Bagaimana dengan pengangguran di perkotaan? Mobilitas dan kepadatan penduduk yang tinggi menjadikan penyebaran Covid-19 di perkotaan lebih besar dibandingkan perdesaan. Demikian juga dampak ekonomi yang ditimbulkan, perkotaan lebih parah.

Sektor perdagangan, jasa, dan industri terkena dampak paling besar dalam kontraksi ekonomi tahun ini. Padahal, ketiga sektor itu yang menopang ekonomi perkotaan di samping juga menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar penduduk kota.

Pengalaman sebelumnya, setiap pertumbuhan ekonomi satu persen mampu menyerap tenaga baru sekitar 345 ribu orang. Pada beberapa tahun terakhir, sektor akomodasi dan penyediaan makan minum mampu menyerap tenaga kerja baru paling banyak.

Namun, pandemi ini berdampak besar pada sektor akomodasi, penyediaan makan minum dan transportasi. Akibatnya, banyak tenaga kerja pada sektor tersebut dirumahkan atau kena PHK.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi. Padahal, kepercayaan investor berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah mengendalikan pandemi.

 
Upaya pemerintah melalui RUU Cipta Kerja untuk meningkatkan investasi sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk, jangan sampai mengorbankan hak tenaga kerja.
 
 

Selama pandemi belum bisa dikendalikan, selama itu pula kegiatan ekonomi harus menerapkan protokol ketat kesehatan. Artinya, produksi barang maupun jasa tidak bisa beroperasi dengan kapasitas penuh.

Pada kondisi demikian, sangat kecil peluangnya meningkatkan investasi, yang terjadi adalah pengurangan produksi disertai dengan pengurangan tenaga kerja.

Upaya pemerintah melalui RUU Cipta Kerja untuk meningkatkan investasi sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk, jangan sampai mengorbankan hak tenaga kerja.

Yang diharapkan tak hanya menciptakan pekerjaan, juga mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Ketentuan yang dirancang untuk mendukung dan memberi landasan alih teknologi, penyerapan investasi, dan penyediaan lapangan kerja harus dipertahankan.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam proses produksi yang sederhana, output dibentuk dua input, yaitu kapital dan tenaga kerja. Faktor tenaga kerja bisa menciptakan efek pengganda.

Berawal dari pendapatan yang diterima pekerja, berlanjut sebagai sumber pengeluaran konsumsi, dan menjadi insentif untuk berproduksi bagi produsen. Di antara kebijakan yang bisa dilakukan di sisi penawaran adalah fokus di aspek ketenagakerjaan.

Selain menyediakan lapangan kerja, kebutuhan utama yang saat ini mendesak untuk diantisipasi adalah menjadi negara yang kompetitif di dunia internasional. Kompetitif dalam produktivitas tenaga kerja sehingga menarik bagi investor.

Potensi angkatan kerja yang melimpah di Indonesia harus dibarengi dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi pula. Dibandingkan negara lain, produktivitas tenaga kerja di Indonesia sangat rendah.

Berdasarkan Asian Productivity Organization (APO), produktivitas per tenaga kerja Indonesia pada 2017 sebesar 26 ribu dolar AS (2011. PPP), jauh lebih kecil dibandingkan Malaysia dan Singapura.

Demikian juga pertumbuhan produktivitas per tenaga kerja dalam periode 2015-2017 hanya 1,6 persen, jauh di bawah Malaysia (3,5 persen), Thailand (4,4 persen), dan Vietnam (5,6 persen). Peningkatan kualitas SDM juga masih menjadi tantangan.                             

Pada hari-hari yang penuh tidak ketidakpastian ini, yang tidak kalah penting selanjutnya adalah menjaga kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah mampu mengatasi pandemi ini.

Pandemi harus segera dikendalikan agar tak menimbulkan masalah sosial ekonomi. Presiden AS Harry S Truman mengatakan, resesi adalah ketika tetangga kita kehilangan pekerjaan. Namun, resesi akan menjadi depresi jika kita sendiri kehilangan pekerjaan. 


×