Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyemprotkan disinfektan di pasar tradisional Setonobetek, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (23/9). | Prasetia Fauzani/ANTARA FOTO
02 Oct 2020, 05:00 WIB

BPS: Daya Beli Sangat Lemah

Daya beli lemah ini saat pemerintah menggelontorkan bantuan tunai ke masyarakat.

JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat telah terjadi deflasi selama tiga bulan berturut-turut sejak Juli hingga September 2020. BPS menilai situasi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat masih sangat lemah akibat pandemi Covid-19. 

Situasi daya beli lemah ini terjadi di tengah program pemerintah menggelontorkan bantuan tunai ke berbagai kelompok masyarakat. Mulai dari bantuan tunai untuk masyarakat miskin yang memang rutin dilakukan dan ditambah saat pagebluk Covid 19. Kemudian bantuan uang pulsa bagi para aparatur sipil negara. Bantuan uang tunai kepada karyawan swasta, dan termasuk bantuan lewat program ketenagakerjaan. 

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, pada Juli 2020 terjadi deflasi 0,10 persen. Deflasi berlanjut pada Agustus sebesar 0,05 persen dan September 0,05 persen. Sedangkan inflasi inti pada September lalu tercatat sebesar 0,13 persen. Angka tersebut mengalami tren penurunan sejak Maret lalu yang masih sebesar 0,29 persen. 

Suhariyanto mengatakan, inflasi inti pada September merupakan yang terendah sejak 2004 saat BPS dan Bank Indonesia mulai menghitung angka inflasi inti. Inflasi inti merupakan inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi. 

Terkait

Pergerakan inflasi inti dipengaruhi faktor fundamental, sepert interaksi permintaan-penawaran serta dipengaruhi lingkungan eksternal, yakni nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang. Selain itu, inflasi inti dipengerahui ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen

"Inflasi inti yang turun sejak Maret perlu diwaspadai karena menunjukkan daya beli sangat lemah," kata Suhariyanto dalam konferensi pers, Kamis (1/10).  Ia menambahkan, deflasi berturut-turut selama tiga bulan juga perlu diwaspadai. Sebab, hal tersebut menunjukkan bahwa daya beli masih lemah sepanjang kuartal III. 

Menurut Suhariyanto, deflasi secara berturut-turut terakhir kali terjadi pada 1999. Saat itu, terjadi deflasi selama tujuh bulan beruntun, yakni pada Maret hingga September yang disebabkan adanya krisis finansial. 

Suhariyanto mengatakan, dari pemantauan BPS, pasokan barang kebutuhan pokok mencukupi. Namun, permintaan dari masyarakat rendah, sehingga harga-harga mengalami penurunan. Pandemi Covid-19 pun diakui telah menghantam dua sisi, baik dari segi suplai maupun permintaan. Kebijakan-kebijakan pembatasan sosial di berbagai negara menyebabkan rendahnya daya beli.

photo
Suasana lapak yang terpasang garis pembatas di pasar tradisional Setonobetek, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (22/9). Pemerintah daerah setempat menutup pasar Setonobetek blok D pasca seorang pedagang dinyatakan positif Covid-19. - (Prasetia Fauzani/ANTARA FOTO)

Ia mengatakan, deflasi terutama disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi 0,37 persen. Kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,09 persen pada angka deflasi September 2020.

Adapun komoditas yang paling menyumbang deflasi, yakni daging ayam ras dan telur ayam ras masing-masing 0,04 persen. Daging ayam ras mengalami penurunan di 67 kota indeks harga konsumen (IHK) dan harga telur ayam ras turun di 79 kota IHK.

Selain itu, komoditas pangan yang menyumbang deflasi yakni bawang merah sebesar 0,02 persen serta tomat dan cabai rawit yang deflasi 0,01 persen.Kelompok lain yang paling menyumbang deflasi adalah transportasi. Kelompok tersebut mengalami deflasi 0,33 persen dan memberikan andil deflasi 0,04 persen pada September. 

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) menyebutkan, laju inflasi akan sangat bergantung pada tren pertumbuhan ekonomi. Sepanjang ekonomi masih mengalami kontraksi, tingkat inflasi akan berada pada level rendah, pun sebaliknya.

Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu menyebutkan, keterkaitan tersebut sudah terlihat dari realisasi deflasi selama tiga bulan berturut-turut dari Juli hingga September. Realisasi itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua yang kontraksi 5,32 persen dan diperkirakan berlanjut pada kuartal ketiga.

"Sepanjang pertumbuhan ekonomi masih negatif, biasanya inflasi akan rendah. Terlihat akan ada pemulihan kalau pertumbuhan positif," kata Febrio, Kamis (1/10). 

photo
Warga menggunakan pelindung wajah saat belanja di pasar tradisional Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (17/9). Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri menuntut pemerintah untuk segera memberikan bantuan bagi pedagang pasar yang terdampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan penurunan omzet hingga 70 persen sejak pandemi Covid-19. - (Republika/Thoudy Badai)

Febrio mengakui, tren deflasi selama tiga bulan terakhir menggambarkan bahwa permintaan dari masyarakat belum kembali pulih seperti yang dibayangkan pemerintah. Khususnya dengan melihat tren inflasi inti yang turun sejak Maret 2020 hingga menyentuh ke level 1,32 persen (year to date/ ytd) pada bulan lalu. 

Ia mengatakan, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Di antaranya, Febrio mengatakan, melanjutkan program-program perlindungan sosial hingga akhir tahun. "Program ini lumayan on schedule dengan tiap bulan ada disbursement sampai nanti targetnya Rp 200 triliun lebih," katanya.

Program baru juga terus dikucurkan. Salah satunya, bantuan presiden (banpres) produktif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) senilai Rp 2,4 juta. Bantuan diberikan dalam bentuk hibah, bukan pinjaman, yang diharapkan dapat digunakan pengusaha kecil untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari sekaligus ekspansi usaha mereka.

Febrio menambahkan, pemerintah juga memberikan subsidi upah untuk 15,7 juta pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. "Ini masih dalam konteks untuk maintain permintaan. Ini harus dilakukan terus," ujarnya.

Perlu terobosan

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan, lemahnya daya beli yang tecermin dari deflasi dalam tiga bulan terakhir menunjukkan beragam bantuan pemerintah belum dapat mendongkrak permintaan masyarakat.

Ia mengatakan, di tengah ancaman resesi ekonomi, lemahnya daya beli memang menjadi suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Namun, tetap dibutuhkan evaluasi dari pemerintah agar kebijakan ekonomi tetap dapat mendongkrak konsumsi masyarakat. 

photo
Warga menggunakan masker saat belanja di pasar tradisional Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (17/9). - (Republika/Thoudy Badai)

"Pola deflasi yang terjadi saat ini lebih kepada komposisi suplai yang melimpah namun permintaan sedikit," kata Yusuf kepada Republika, kemarin. 

Ia menjelaskan, hasil survei Bank Indonesia memang menunjukkan adanya peningkatan uang beredar di masyarakat. Selain itu, belanja pemerintah terus meningkat sehingga seharusnya dapat mendongkrak daya beli masyarakat.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Laporan terakhir BPS menunjukkan terjadi deflasi pada September 2020 sebesar 0,05 persen. Situasi itu melanjutkan laju deflasi yang terjadi sejak Juli 2020.

Menurut Yusuf, bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat dari pemerintah belum relatif banyak menyentuh masyarakat. Seperti misalnya, subsidi gaji yang baru menyentuh pekerja dengan gaji 5 juta ke bawah yang terdftar sebagai anggota BP Jamsostek.

Ia mengatakan, pemerintah perlu merancang kebijakan untuk membantu kelas menengah karena golongan tersebut juga mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat.

"Lalu, untuk bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Sebenarnya masih relatif berpeluang untuk diperluas karena basis data penerima masih menggunakan yang tahun lalu. Pemda juga belum banyak update terkait data keluarga miskin," katanya.

Yusuf juga menyoroti soal anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih mengalokasikan cadangan stimulus fiskal. Menurut dia, pemerintah perlu kembali melakukan realokasi anggaran yang ditujukan untuk bantuan perlindungan sosial langsung kepada masyarakat.

Tanpa ada kebijakan yang tepat dan strategis, Yusuf menilai sulit bagi pemerintah untuk dapat mendongkrak daya beli secara signifikan. Pasalnya, di tengah kebijakan pemerintah daerah yang kebanyakan tak lagi menerapkan PSBB, masyarakat masih enggan untuk beraktivitas. 

Karena itu, kata dia, perlu terobosan yang luar biasa dari pemerintah agar konsumsi dapat dinaikkan. "Tentu ini harus dimulai dengan terobosan menurunkan kasus Covid-19," katanya.


,
×