Vaksin untuk Covid-19 ditampilkan dalam kunjungan ke pabrik vaksin Sinovac di Beijing, Kamis (24/9). | AP Photo / Ng Han Guan
01 Oct 2020, 05:00 WIB

Distribusi Logistik Tantangan Vaksinasi 

Pemerintah berencana akan memberikan vaksin kepada enam kelompok masyarakat prioritas.

BANDUNG – Pemerintah pusat mulai mematangkan rencana vaksinasi begitu vaksin Covid-19 yang tengah dikembangkan siap digunakan. Distribusi logistik vaksinasi tersebut digadang-gadang menjadi tantangan selanjutnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sejauh ini terus memantau uji klinis vaksin Covid-19 hasil kerja sama Bio Farma-Sinovac yang dilakukan oleh tim Universitas Padjadjaran. Ia berharap uji klinis tersebut berjalan lancar. 

"Pemerintah pusat juga sudah memonitor, saya mendukung pemerintah pusat melakukan simulasi pendistribusian logistik. Karena tanah Indonesia, tantangannya di distribusi logistik dengan daerah archipelago yang terdiri atas pulau-pulau," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan seusai pengetesan sebagai relawan vaksin Covid-19 di Puskesmas Garuda, Rabu (30/9).

Emil berharap semua masyarakat ikut mendoakan agar proses vaksinasi menyeluruh nanti tidak terlalu lama. Namun, ia juga ingin menyampaikan secara transparan agar masyarakat siap secara mental.

Terkait

"Proses vaksinasi ini mungkin sepanjang 2021 sehingga normalitasnya baru bisa hadir 2022. Sesuatu yang tidak enak didengar, tapi harus bersiap dengan proses yang panjang ini. Karena, harus ada penyuntikan distribusi dan lain-lain," katanya. 

Pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo menjanjikan vaksinasi terhadap 170 juta sampai 180 juta orang. Ia optimistis, pemberian vaksin ini akan bisa dilakukan di akhir tahun atau pada awal 2021 nanti.

Meski begitu, Presiden juga mewanti-wanti proses vaksinasi yang akan memakan waktu lama. “Moga-moga, insya Allah nanti pada akhir tahun atau awal tahun depan itu vaksinnya sudah bisa disuntikkan. Tapi, supaya bapak-ibu tahu, yang disuntik itu kurang lebih 170-180 juta. Coba, butuh berapa bulan?” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (30/9).

Jokowi menegaskan, pemerintah akan terus bekerja keras menghadapi pandemi dan dampaknya serta menyiapkan vaksinasi untuk masyarakat. Namun demikian, ia meminta masyarakat membantu pemerintah dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. “Ini memerlukan kerja keras kita semuanya,” ujarnya.

Presiden sebelumnya telah mendesak agar peta jalan dan rencana vaksinasi dimatangkan selekasnya. Hal tersebut ia sampaikan menyusul laporan bahwa hasil uji klinis vaksin Covid-19 di Bandung berjalan baik dan hanya menimbulkan efek samping ringan bagi para relawan.

Sejauh ini, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 masih mematangkan sasaran dan prioritas kelompok masyarakat yang akan mendapatkan vaksin Covid-19. Pemerintah juga sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19. 

"Elemen tersebut mulai dari suplai, pembiayaan, serta mekanisme dan infrastruktur yang perlu disiapkan dalam rangka vaksinasi tersebut," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Selasa (29/9) petang. 

Dosis vaksinasi

Pemerintah berencana akan memberikan vaksin kepada enam kelompok masyarakat prioritas, yaitu (1) petugas kesehatan sebanyak 1.317.656 orang, (2) kontak erat 50 ribu orang, (3) pelayanan publik 715.766 orang, (4) masyarakat 92.286.877 orang, (5) tenaga pendidik 4.361.197 orang, dan (6) aparatur negara (pemerintah dan anggota legislatif) sebanyak 3.720.004 orang. Total seluruhnya adalah 102.451.500 orang.

Mereka akan dibagi ke dalam lima tahap pemberian vaksin selama satu tahun mulai Januari 2021. Pemerintah juga sedang menyiapkan peta jalan vaksinasi dengan membentuk tim teknis penyusunan serta melakukan review timeline penyusunan konsep peraturan menteri kesehatan serta sinkronisasi strategi komunikasi publik.

Selanjutnya disiapkan juga program pelacakan vaksinasi untuk mengetahui siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya. Dilakukan juga penyusunan data terpusat dengan basis data BPJS dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri serta telah diperoleh daftar parameter untuk penyusunan daftar prioritas penerima vaksin untuk penguatan pelacakan.

Selanjutnya ada beberapa kerja sama yang telah ditandatangani dengan sejumlah perusahaan farmasi. Di antaranya Pfizer, Johnson & Johnson, Cansino, dan Astra Zeneca. Pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai institusi untuk mendapatkan akses terhadap vaksin.

Terkait kebutuhan anggaran, menurut Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, perhitungan total kebutuhan vaksin Rp 37 triliun untuk 2020-2022. Estimasinya, uang muka Rp 3,8 triliun pada 2020 dan pada RAPBN 2021 telah dialokasikan Rp 18 triliun.

Vaksin akan diberikan dua dosis per orang dengan jarak 14 hari per dosis untuk membentuk kekebalan Covid-19. Pemberi layanan vaksinasi adalah dokter, perawat, dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, swasta, serta institusi pendidikan dan dapat melibatkan otoritas kesehatan di pintu masuk negara.

Sedangkan, teknis pelaksanaan pemberian imunisasi bagi kelompok usia produktif akan dilaksanakan di fasilitas kesehatan pemerintah dan bekerja sama dengan swasta. Bagi kelompok penduduk komorbid, imunisasi dilaksanakan di fasilitas kesehatan pemerintah, bekerja sama dengan swasta, dan dilakukan oleh dokter ahli. Sedangkan, bagi peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI) akan mengikuti sistem kesehatan yang telah berjalan dan bekerja sama dengan swasta sebagai bagian dari public private mix (PPM). 

Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban menjelaskan, 70 persen masyarakat harus mendapatkan vaksin untuk memicu kekebalan umum. Dengan jumlah tersebut, menurut dia, virus akan kesulitan mencari tubuh yang bisa ditulari. "Tetapi, produksinya nanti setelah uji klinis terbukti berhasil karena namanya ujian kan bisa lulus atau tidak," katanya. 

Oleh karena itu, Zubairi meminta semua pihak termasuk pemerintah bersabar melihat seluruh laporan uji klinis, tidak kemudian buru-buru memproduksi vaksin tersebut dan mengedarkannya. “Yang jelas, kita tunggu dulu semua proses uji klinik itu selesai dan berhasil, baru kemudian memproduksi vaksin," ujarnya. 

Sumber : Antara


,
×