IKHWANUL KIRAM MASHURI | Daan Yahya | Republika
21 Oct 2020, 08:07 WIB

Palestina Terluka di Tengah Perubahan Arab

Sejumlah negara Arab, terutama Arab Teluk, merasa terancam dari segala penjuru.

OLEH IKHWANUL KIRAM MASHURI

Upaya mengakhiri konflik Arab-Israel dilingkupi beberapa peristiwa penting dalam sejarah Timur Tengah. Diawali saat Presiden Mesir Anwar Sadat berpidato di depan Knesset atau parlemen Israel (1977), dilanjutkan Perjanjian Camp David setahun kemudian (1978).

Perjanjian damai Mesir-Israel yang ditandatangani Presiden Sadat dan Perdana Menteri (PM) Israel Manachem Begin ini disaksikan Presiden AS Jimmy Carter sebagai fasilitator. Dari perjanjian ini, Sinai dikembalikan ke pangkuan Mesir.

Perjanjian Oslo (1993) ditandatangani Mahmud Abbas mewakili Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Shimon Peres atas nama Israel. Penandatanganan di halaman Gedung Putih itu disaksikan Presiden AS Bill Clinton, PM Israel Yitzhak Rabin, dan Ketua PLO Yasir Arafat.

Terkait

Kesepakatan ini, antara lain, memberikan hak kepada otoritas Palestina mendirikan pemerintahan otonomi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Setahun kemudian, Raja Husein dan PM Yitzhak Rabin menandatangani perjanjian perdamaian Israel-Yordania.

 
Namun, bagi Trump, penyebutan ‘perjanjian perdamaian’ sangat penting. Ia ingin memanfaatkan peristiwa ini sebagai ‘buah upaya dan kebijakan pemeritahannya’.
 
 

Perjanjian untuk menyelesaikan sengketa wilayah dan menormalisasi hubungan dua negara itu ditandatangani di Wadi Araba, disaksikan Presiden AS Bill Clinton pada 1994.

Selasa lalu, di Gedung Putih, Menlu UEA Sheikh Abdullah bin Zayid dan Menlu Bahrain Sheikh Abdul Latif bin Rashid al Zayani, menandatangani perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel yang diwakili langsung perdana menterinya, Benjamin Netanyahu.

Ketiga pejabat ini plus Presiden AS Donald Trump menandatangani deklarasi bersama tentang perdamaian. Perjanjian ini sebenarnya bukan perdamian, lebih tepat disebut normalisasi hubungan. UEA dan Bahrain tidak pernah terlibat perang melawan Israel.

Namun, bagi Trump, penyebutan ‘perjanjian perdamaian’ sangat penting. Ia ingin memanfaatkan peristiwa ini sebagai ‘buah upaya dan kebijakan pemeritahannya’, di tengah persaingannya dengan Joe Biden, capres Demokrat, pada pilpres November mendatang.

Lalu apa yang membedakan perjanjian dua negara tersebut dengan Israel dibandingkan negara Arab sebelumnya (Mesir dan Yordania)?

Menurut pengamat Timteng dari Arab Saudi, Ghassan Charbel, ada perbedaan besar antara dunia pada 1990-an dan pada 15 September 2020. Di antara keduanya, terbentang 27-an tahun, telah terjadi perubahan besar.

Di antaranya, serangan 11 September 2001 terhadap gedung kembar World Trade Center di New York dan invasi militer AS ke Irak (2003) untuk menggulingkan Presiden Saddam Husein. Kejatuhannya hanya menjadi awal munculnya peristiwa baru yang mengubah geopolitik di Timteng.

 
Sejumlah negara Arab, terutama Arab Teluk, merasa terancam dari segala penjuru. Ini mengubah prioritas mereka.
 
 

Pertama, menguatnya pengaruh Iran di sejumlah negara di Timteng. Mereka kini menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan, dari Irak, Suriah, Lebanon, hingga Yaman. Ini melatarbelakangi perseteruan Arab Saudi-Iran dan keputusan Saudi serta UEA intervensi di Yaman.

Peristiwa kedua, munculnya ‘revolusi rakyat Arab’ atau the Arab Spring. Revolusi ini menyebabkan campur tangan kekuatan asing di Suriah dan Irak serta menguatnya kelompok Islam politik yang diwakili Ikhwanul Muslimin di beberapa negara Arab, terutama di Mesir. Juga munculnya ISIS dengan berbagai akibatnya.

Ketiga, kebijakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang dinilai sejumlah negara Arab ekspansionis, misalnya di Libya, Suriah, Irak, dan lainnya. Turki Erdogani dianggap mewakili kelompok Islam politik yang melindungi eksistensi Ikhwanul Muslimin.

Sejumlah negara Arab, terutama Arab Teluk, merasa terancam dari segala penjuru. Ini mengubah prioritas mereka. Yakni, ‘hubungan kuat’ dengan AS dianggap bisa menjadi ‘jaminan keamanan’ yang memungkinan bagi mereka.

Dan, yang dianggap ‘terbaik dari hubungan kuat dengan AS’ adalah dengan menggalang perdamaian dan normalisasi hubungan dengan Israel. Apalagi, di lain pihak, Israel berhasil memperkuat hubungannya dengan negara besar, terutama Rusia.

Penandatanganan perjanjian UEA dan Bahrain dengan Israel ternyata tidak memprioritaskan kepentingan dan perjuangan bangsa Palestina yang selama ini diadopsi Liga Arab. Misalnya, Israel hanya ‘menangguhkan’ pencaplokan wilayah Tepi Barat.

Bahkan dalam sidang menteri luar negeri Liga Arab beberapa hari lalu, untuk pertama kalinya mereka tidak mengutuk kejahatan pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Mereka juga tidak mengecam normalisasi hubungan UEA-Israel.

Karena itu, bisa dipahami kalau rakyat Palestina terluka. Presiden Mahmud Abbas merasa ditinggalkan, ditelikung, dan dikhianati kesepakatan damai dengan Israel itu.

Kini, para tokoh Palestina justru satu sikap dengan para pemimpin Iran dan Turki: menolak perjanjian dengan Israel. Lalu akankah konflik Israel-Arab akan direduksi menjadi konflik Israel-Palestina? Atau menjadi konflik Israel-Palestina plus Iran dan Turki? 


,
×