Ilustrasi pelaku usaha ekonomi mikro. | ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
21 Oct 2020, 08:09 WIB

Dorong Ekonomi, DKI Mudahkan Izin Usaha

Pemulihan sektor usaha ekonomi mikro menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta.

EVA RIANTI

AKHMAD NURSYEHA

 

 

Terkait

 

JAKARTA -- Pandemi Covid-19 turut berdampak pada aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang banyak mengalami kerugian. Menghadapi situasi ini, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memulihkan perekonomian mikro, kecil, dan menengah Ibu Kota melalui program kolaborasi sosial berskala besar (KSBB) bidang UMKM.

Wujudnya, Pemprov DKI merelaksasi penerbitan izin usaha mikro dan kecil (IUMK), akad kredit usaha, dan penyerahan akta pendirian koperasi pada 21 kampung prioritas yang tersebar di 10 kecamatan di Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meresmikan program tersebut secara daring di Balai Kota Jakarta, Jumat (11/9).

“Saya sampaikan selamat kepada teman-teman yang mendapatkan izin usaha mikro, mendapatkan akta kredit dan izin pendirian koperasi yang hari ini secara resmi diserahkan,” kata Anies.

Menurut Anies, pemulihan sektor usaha mikro menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta. Sehingga, Pemprov DKI Jakarta memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha mikro untuk berkembang. 

“Kami ingin negara hadir untuk semua, karenanya kita proaktif jemput bola. Supaya teman-teman dapat akses keuangan agar usahanya berkembang,” ujar dia.

photo
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

 

 

Kami ingin negara hadir untuk semua, karenanya kita proaktif jemput bola. Supaya teman-teman dapat akses keuangan agar usahanya berkembang

 

ANIES BASWEDAN, Gubernur DKI Jakarta
 

Selain itu, Anies juga berharap agar mereka yang sudah mendapatkan izin usaha, dapat memanfaatkan kemudahan tersebut sebaik-baiknya untuk lebih menbangkan usahanya dari mikro menjadi menengah hingga nantinya berskala besar. Untuk yang mendapatkan akses kredit, Anies meminta agar menjaga kepercayaan kreditur dengan menaati segala ketentuan.

Bantuan ini bertujuan agar semua pelaku UMKM dapat akses dan bisa membesarkan usahanya. Bantuan ini bentuk keberpihakan Pemprov DKI yang ingin Jakarta berkeadilan, di mana semua berkesempatan maju berkembang. "Karena tugas kita adalah membesarkan yang kecil dan memberikan kesempatan yang setara,” kata Anies.

Sementara itu, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menanggapi akan diberlakukannya kembali PSBB di Jakarta. Ketua Bidang Infokom DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengatakan, pemberlakuan PSBB total membuat pedagang terpukul. 

"PSBB, sama seperti beberapa bulan terakhir cukup membuat pedagang terpukul," kata Reynaldi.

Para pedagang di DKI Jakarta, kata dia, akan menyiapkan langkah-langkah agar penurunan omset pada masa PSBB pertama pada beberapa bulan yang lalu tidak terjadi pada PSBB yang akan diberlakukan pada September ini. 

Reynaldi menuturkan, pihaknya mendorong agar pemerintah menyiapkan langkah-langkah yang diharapkan oleh pedagang, berupa pemberian stimulus dalam rangka menjaga agar pasar tradisional tetap bertahan. 

Pihaknya juga mendorong agar penyemprotan disinfektan dilakukan berkala dan bertahap agar penularan atau penyebaran Covid-19 di pasar tradisional tidak terjadi. Selain itu DPP IKAPPI juga mendorong agar pengelola pasar atau PD Pasar Jaya menyiapkan sekat plastik agar komunikasi yang terjadi di pasar tradisional bisa dibatasi oleh sekat plastik. Hal itu, kata dia, sudah dilakukan di beberapa pasar di Indonesia dan hasilnya cukup efektif. 

"Ini yang akan kita dorong untuk dilakukan di DKI Jakarta sehingga pedagang tetap bisa berjualan sebagaimana mestinya," ujar dia.

Berdasarkan data IKAPPI, pada periode September 2020, peningkatan Covid-19 di lingkungan pedagang di DKI Jakarta cukup tajam. Bahkan, ada yang meninggal dunia sejak beberapa bulan terakhir data tersebut diambil pada Juni lalu.

“Kita dapati kasus positif 321 kasus terjadi di 51 pasar dan 1 kasus meninggal," kata Reynaldi. 

IKAPPI mencatat adanya penurunan omzet pedagang sekitar 60-70 persen di DKI Jakarta. Selain itu, IKAPPI  juga menemukan ada sekitar 400 ribu pedagang pasar tradisional dan pedagang kaki lima di sekitar pasar mengalami dampak dari wabah pandemi tersebut. 

Salah seorang pedagang di LTC Glodok, Tjenglie (53 tahun), mengaku keberatan dengan penerapan PSBB total di Jakarta. Tjenglie khawatir dengan nasib karyawannya jika tokonya harus tutup total seperti awal pandemi Covid-19 pada April 2020.

Tjenglie sempat bersyukur ketika Pemprov DKI Jakarta mengizinkan kembali toko nonpangan beroperasi di tengah pandemi Covid-19. Perputaran ekonomi di toko elektronik miliknya pun sudah mulai merangkak naik dalam sebulan terakhir ini.

Padahal, sebelumnya Tjenglie harus mengalami banyak kerugian karena toko tutup selama tiga bulan pada PSBB pertama. Menurut dia, jangan sampai karena kebijakan PSBB total malah membuat perekonomian terpuruk dan berdampak terhadap rakyat kecil.

"Jadi, kami pedagang-pedagang di sekitar Glodok ini secara menyeluruh keberatan dengan PSBB total. Karena otomatis ekonomi kami akan terpuruk kembali," ujar Tjenglie.

 


,
×