KAIRO -- Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengkritik keputusan Serbia memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal ini menyusul kesepakatan ekonomi Serbia dan Kosovo yang dimediasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (4/9) waktu AS. 

Dilaporkan laman kantor berita Palestina WAFA, Sabtu (5/9), Gheit menyebut, langkah yang hendak diambil Serbia bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB. 

Negara-negara telah dilarang memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem karena kota itu sudah diduduki Israel melalui Perang 1967. Resolusi 478 tahun 1980 melarang negara mendirikan misi diplomatik di Yerusalem dan menolak tindakan apa pun yang akan mengubah status hukum kota. 

Aboul Gheit menegaskan, Liga Arab telah menganggap Yerusalem sebagai salah satu masalah status terakhir yang akan dinegosiasikan antara Israel dan Palestina. Menurutnya, mengabaikan keputusan internasional dan mendahului hasil negosiasi adalah tindakan yang salah dan ilegal. Hal itu pun menghambat tercapainya perdamaian nyata berdasarkan solusi dua negara sesuai batas sebelum Perang 1967. 

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menunjukkan peta pencaplokan Palestina oleh Israel di majelis Dewan Keamanan PBB beberapa waktu lalu. - (AP Photo/Seth Wenig, File)

SHARE    

Sebelumnya, Duta Besar Palestina untuk Serbia Mohammed Nabhan telah terlebih dulu mengkritik dan memprotes pengumuman rencana pemindahan kedutaan besar Serbia untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Nabhan menegaskan, langkah semacam itu merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Di sisi lain, keputusan tersebut berbahaya bagi persahabatan Serbia-Palestina. 

"Tidak ada keraguan bahwa ini akan merusak persahabatan yang telah lama antara Palestina dan Serbia dan tidak akan mendukung perkembangan ini," ujarnya. 

Kosovo dan Israel saling mengakui

Para pemimpin Serbia dan Kosovo telah melakukan pertemuan serta pembicaraan di Washington. Pembicaraan yang disponsori AS itu mencapai tonggak bersejarah, yakni kedua negara setuju menormalisasi hubungan ekonomi. 

"Dengan senang hati saya umumkan komitmen bersejarah ini," kata Trump di Oval Office, Jumat, didampingi Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Perdana Menteri Kosovo Avdullah Hoti. "Serbia dan Kosovo masing-masing telah berkomitmen untuk melakukan normalisasi ekonomi."

Serbia dan Kosovo pun menandatangani perjanjian terpisah dengan AS. Pada titik ini Serbia setuju membuka kantor perdagangannya di Yerusalem bulan ini. Serbia juga menyatakan komitmen dan kesediaan untuk memindahkan kedutaan besar Serbia dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Juli 2021. 

Sementara, Kosovo hingga saat ini belum pernah mengakui Israel. Sebaliknya, Israel juga belum pernah mengakui Kosovo sejak menyatakan merdeka dari Serbia pada 2008. 

Peta hubungan diplomasi Israel dan Kosovo diungkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Jumat. Ia terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada presiden Serbia karena bersedia membuka kedubesnya di Yerusalem. 

Warga Palestina melakukan aksi unjuk rasa menentang pendudukan Israel di Tepi Barat, pekan lalu. - (AP/Majdi Mohammed)

SHARE    

Kemudian, Netanyahu mengonfirmasi bahwa Israel dan Kosovo akan membangun hubungan diplomatik. Kosovo, katanya, akan membuka kedubesnya di Yerusalem. 

"Kosovo akan menjadi yang pertama sebagai negara dengan mayoritas Muslim untuk membuka kedubesnya di Yerusalem," kata Netanyahu yang dikutip Associated Press. "Seperti yang telah saya ungkapkan dalam beberapa hari ini, lingkaran perdamaian dan pengakuan atas Israel meluas dan diharapkan akan makin banyak diikuti negara lainnya."

Baru ada dua negara dunia yang membuka kantor kedubes mereka Yerusalem. Keduanya adalah AS dan Guatemala. Bila terwujud, langkah mereka akan disusul Serbia dan Kosovo. 

Pemerintahan Trump berupaya mendukung Israel untuk meningkatkan posisi tawarnya di pentas internasional. Atas mediasi AS, Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) menormalisasi hubungan diplomatik pada 13 Agustus.

AS juga mendesak negara lain menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun, langkah ini dikritik Palestina dan banyak negara Eropa karena hingga saat ini konflik Israel dan Palestina masih belum terurai. 

Palestina berharap, dapat mendirikan negara di wilayah Tepi Barat dan Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai peta sebelum pendudukan Israel dalam Perang 1967. Dengan begitu, Palestina dan Israel akan berdiri dan ini sesuai formula "solusi dua negara" yang disepakati konsensus internasional.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat