Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelengga | ARIF FIRMANSYAH/ANTARA FOTO

Nasional

04 Sep 2020, 02:00 WIB

Tito Minta Aparat Awasi Realisasi APBD

Bukannya dibelanjakan sesuai APBD, pemda justru menyimpannya di bank untuk dapat bunga.

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinyalir adanya beberapa pemerintah daerah (pemda) yang menyimpan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di bank. Hal ini menjadi salah satu tindakan yang mengakibatkan realisasi belanja APBD rendah.

"Ada disinyalir tidak bagus, tapi saya pikir ini akan menjadi informasi saja dan tidak benar. Adanya beberapa daerah, pemerintah daerah yang menyimpan dananya di bank," ujar Tito dalam rapat koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional tahun 2020 secara daring, Kamis (3/9).

Mendagri mengatakan, bukannya dibelanjakan sesuai APBD Tahun 2020, pemda justru menyimpannya di bank dengan tujuan mengambil bunganya. Padahal, realisasi belanja APBD diharapkan dapat membangkitkan ekonomi karena uang pemda beredar di masyarakat. Namun, uang yang seharusnya beredar di masyarakat itu kemungkinan justru dipinjamkan ke pihak tertentu dengan imbalan. 

Mendagri meminta pengawas internal pemerintah maupun aparat penegak hukum mengawasi hal ini. "Jadi bukan dibelanjakan, di bank, dan mengambil bunganya. Ini uangnya enggak akan beredar, ya mungkin beredarnya nanti dipinjamkan kepada pihak tertentu, apalagi kalau mendapat fee, itu problem, kasus itu, penegak hukum," tutur Tito.

Padahal, lanjut dia, Presiden Joko Widodo juga telah melakukan rapat dengan para gubernur se-Indonesia untuk menggenjot percepatan realisasi belanja pemerintah daerah. Realisasi belanja APBD pada September atau bulan terakhir kuartal ketiga ini akan menjadi penentu posisi status perekonomian.

Ia menuturkan, realisasi belanja APBD pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota banyak yang rendah dan bawah rata-rata nasional. Realisasi rata-rata nasional adalah 48,86 persen per 27 Agustus 2020.

Sementara, rata-rata realisasi belanja APBD provinsi seluruh Indonesia tahun 2020, yakni 44,74 persen dan APBD kabupaten/kota 42,33 persen. Ada 12 provinsi, seperti Sulawesi Selatan (62,55 persen) dan DKI Jakarta (60,62 persen) yang persentase realisasi belanja APBD di atas rata-rata nasional, bahkan di atas 60 persen.

Terdapat 20 provinsi yang realisasi belanja APBD di bawah rata-rata nasional, tetapi masih di atas 30 persen. Sedangkan, dua provinsi, yakni Maluku Utara dan Papua realisasi belanja APBD di bawah 30 persen. Untuk pemerintah kabupaten/kota, ada 107 daerah yang realisasi belanja APBD di atas rata-rata nasional. Ada 360 kabupaten/kota yang realisasi belanja APBD di bawah rata-rata nasional, tetapi di atas 30 persen, serta 41 kabupaten/kota realisasinya di bawah 30 persen.

"Untuk itulah tolong rekan-rekan inprektur di daerah masing-masing tolong dipelototi apa masalahnya, apa yang membuat masalah sehingga belanja ini tidak direalisasi dengan baik," tutur Tito. Mantan kapolri ini melanjutkan, belanja pemda yang tidak proporsional hingga Agustus menunjukkan uang tidak beredar di masyarakat. Menurut dia, apabila uang tidak beredar di masyarakat maka ekonomi akan kesulitan karena instrumen untuk membangkitkan ekonomi adalah belanja pemerintah.


×