Sejumlah siswa mengoperasikan tablet usai kegiatan Penyerahan Kuota dan Peminjaman Tablet di SMAN 9 Bandung, Jalan Suparmin, Kota Bandung, Senin (31/8). | ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA

Nasional

Data Siswa Penerima Kuota Diminta Segera

Pemprov Jabar memberikan bantuan kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh.

JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta pemasukan data nomor ponsel peserta didik terkait kebijakan subsidi pulsa untuk sekolah dan perguruan tinggi segera dimasukkan. Pemberian subsidi pulsa tersebut nantinya dilakukan berdasarkan nomor ponsel yang telah didaftarkan.

“Tenggat waktu penginputan nomor handphone peserta didik ke dalam aplikasi dapodik (data pokok pendidikan) diperpanjang sampai dengan 11 September 2020,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri, saat dikonfirmasi Republika, Rabu (2/8).

Hal yang sama juga berlaku untuk perguruan tinggi. Dalam Surat Edaran Nomor 821/E.E1/SP/2020, Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) menuliskan proses pemutakhiran data nomor ponsel selambatnya 11 September 2020. Pemutakhiran data dilakukan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

Kampus bertugas untuk melengkapi dan melakukan validasi data seluruh mahasiswa aktif dan dosen aktif, terutama data nomor seluler yang masih berlaku untuk nantinya diberikan bantuan subsidi kuota.

photo
Sejumlah pelajar menyelesaikan tugas sekolahnya saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan memanfaatkan jaringan internet hasil swadaya masyarakat di Petamburan, Jakarta, Jumat (28/8).  - (Aprillio Akbar/ANTARA FOTO)

“Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan pimpinan PTN (perguruan tinggi negeri) dan kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dapat mengawal pemutakhiran ini,” kata Dirjen Pendidikan Tinggi, Nizam.

Adapun mekanisme pemberian subsidi pulsa untuk sekolah, kepala sekolah mendata nomor peserta didik, salah satu caranya bisa melalui grup Whatsapp kelas. Setelah itu, dimasukkan ke aplikasi dapodik sesuai dengan NISN siswa dan nomor ponselnya.

Jumeri menjelaskan, kepala sekolah menandatangani pakta integritas bahwa data yang dimasukkan benar adanya sebelum diunggah ke dapodik. “Kami, Pusdatin akan memilah-milah ini operator A, operator B, operator C, berbeda-beda. Nanti dari setiap peserta didik yang tercantum dalam dapodik ini nomornya akan diambil sesuai dengan operator, disebarkan ke operator untuk diisi pulsa data,” ujar dia.

Selain itu, jika ada siswa yang baru memiliki nomor dan belum terdaftar, bisa didaftarkan pada tahap berikutnya. Ia menegaskan, tidak ada siswa yang akan ditinggal karena pembaruan nomor diperbolehkan.

“Mungkin nanti akan ada tambahan nomor baru boleh dimasukkan untuk memberi pulsa dan sebagainya. Jadi, yang belum tercantum dalam tahap pertama ini masih punya peluang,” kata dia.

Bantuan Jabar

Sementara, Pemprov Jabar memberikan bantuan kuota internet untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Masing-masing pelajar dan guru di SMA, SMK, dan SLB, di Jawa Barat akan mendapat kartu berisi data internet sebesar 10 GB. Program Merdeka Belajar Jarak Jauh ini terselenggara dari hasil kerja sama antara Telkomsel dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

photo
Seorang siswa didampingi orang tua menunjukkan kuota internet dan tablet usai kegiatan Penyerahan Kuota dan Peminjaman Tablet di SMAN 9 Bandung, Jalan Suparmin, Kota Bandung, Senin (31/8). Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan kuota internet gratis Rp 150 ribu dan meminjamkan gadget kepada sedikitnya 150 siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) di SMAN 9 Bandung. - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, selain untuk pelajar dan guru di SMA, SMK, dan SLB, di Jawa Barat, program ini pun dapat dinikmati oleh para santri, pelajar aliyah, sampai mahasiswa, yang kesulitan mendapat kuota internet untuk PJJ. 

"Totalnya, kartu yang akan dibagikan ini mencapai 3,25 juta kartu," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Pakuan, Rabu (2/9). Emil menjelaskan, semua siswa dan guru-gurunya akan mendapatkan kartu kuota, kartu perdana Telkomsel Merdeka Belajar Jarak Jauh yang isinya 10 GB ini.

"Penyalurannya akan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jabar untuk dibagikan secara gratis kepada seluruh siswa tadi, yang kalau kita total dengan guru-gurunya ada 1,9 juta," katanya.

Menurut Emil, sisanya sekitar 1,3 kartu, akan diberikan kepada pelajar dan guru yang di luar kewenangan Pemprov Jabar. Untuk mendapatkannya, akan diatur melalui sebuah proses pendaftaran, di antaranya melalui Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat atau Pikobar.

"Ini ada sisanya kepada siswa Madrasah Aliyah yang kewenangannya Kementerian Agama, santri di pesantren, dan juga kepada para mahasiswa yang membutuhkan untuk pembelajaran jarak jauh. Total yang diberikan oleh Telkomsel ini sebanyak 3,25 juta kartu," katanya.

Kartu tersebut, kata dia, dapat digunakan untuk September 2020. Program ini rencananya dapat diperpanjang sampai Desember 2020, dengan hanya membayar Rp 5.000 per bulannya untuk mendapat 10 GB.

"Tapi kami sedang berwacana dengan DPRD Jabar, jika memungkinkan, tiga bulan selanjutnya nanti kami tanggung dari APBD Provinsi sehingga mereka mereka bisa tenang belajar sampai bulan Desember, minimal tanpa harus mengeluarkan biaya ya mudah-mudahan," paparnya.

Pembagian kartu ini, kata dia, akan disalurkan melalui masing-masing Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Program ini diluncurkan bersamaan dengan upaya Pemprov Jabar memperbaiki akses internet di pelosok yang kesulitan mengakses sinyal internet atau blank spot area. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat