JAKARTA -- Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan kuota gratis dinilai belum menjawab permasalahan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Permasalahan lain yang juga harus diselesaikan adalah ketiadaan gawai dan akses internet di sejumlah daerah. 

Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menilai, kuota internet gratis hanya menyelesaikan satu kendala dan menjadi bias kelas. Sebab, bantuan kuota hanya bisa bermanfaat bagi anak-anak yang memiliki gawai dan akses sinyal. 

Bagi anak-anak miskin dan anak-anak di pelosok dengan kesulitan sinyal, kata dia, bantuan ini tidak bisa mereka nikmati. "Kelompok ini hanya bisa dilayani secara luring (luar jaringan), namun tak ada bantuan pemerintah untuk luring. Kelompok anak-anak ini tetap tak terlayani PJJ-nya," kata Retno, Ahad (30/8). 

Ia menyarankan pemerintah untuk juga memberikan dukungan anggaran terhadap pembelajaran luring. Kata Retno, pemerintah bisa memberikan bantuan untuk transportasi bagi para guru kunjung. Selain itu, mendukung sekolah menyiapkan infrastruktur dalam menghadapi pembelajaran tatap muka. 

Kendala belajar daring yang diungkapkan KPAI diamini para kepala sekolah dan guru di daerah.  Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus Pasawahan, Kabupaten Ciamis, Paryono mengatakan, pihaknya telah mendapat informasi mengenai bantuan kuota internet dari Kemendikbud. Pihak sekolah bahkan telah mendata nomor guru dan siswa yang berhak mendapat bantuan itu ke data pokok pendidikan (dapodik). Namun, ia belum mengetahui kapan bantuan itu akan terealisasi. 

Menurut dia, kebijakan Kemendikbud dapat tentu membantu kegiatan belajar, khususnya bagi siswa yang kurang mampu. Namun itu belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan sekolah di daerah. Menurut dia, bantuan kuota itu akan percuma ketika digunakan di daerah yang koneksi internetnya sulit dijangkau. Para siswa, lanjut dia, tetap harus mencari sinyal ke tempat yang terjangkau jaringan dan berkumpul. "Apalagi, tak semua siswa memiliki ponsel pintar," kata Paryono kepada Republika, kemarin. 

Republika sebelumnya pernah memberitakan kondisi PJJ di SMK Plus Pasawahan dan SMP Pasawahan. Para siswa di Desa Pasawahan,  bahkan ada yang harus belajar di poskamling lantaran di rumah mereka tak ada jaringan internet. Proses belajar di poskamling itu pun harus dilakukan bersama, sebab masih ada siswa yang tak memiliki ponsel pintar. 

Guru di SDN 3 Cigorowong, Desa Sukamukti, Kabupaten Tasikmalaya, Aris Riswandi, mengungkapkan, permasalahan utama sekolah di daerah bukanlah ketiadaan kuota internet untuk belajar secara daring. Lebih dari itu, para siswa di sekolahnya tak memiliki perangkat teknologi. 

Mahasiswi keperawatan mengikuti proses belajar mengajar dalam jaringan (daring) di pinggir sungai Sikundo supaya bisa mendapat sinyal di Desa Keutambang, Pante Ceureumen, Aceh Barat, Aceh, Rabu (26/8). Sejumlah pelajar dan mahasiswa yang berada di daerah pedalaman tersebut kesulitan mengikuti proses belajar mengajar secara daring akibat keterbatasan jaringan internet dan terpaksa mencari jaringan di tempat terbuka seperti di pinggir sungai dan di atas pegunungan. - (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

SHARE    

Ia menyebutkan, dari total sekira 80 siswa di SDN 3 Cigorowong, hanya setengahnya yang memiliki ponsel pintar. Karenanya, pembelajaran secara daring tak akan masimal jika diaplikasikan sepenuhnya. Alhasil, para guru setiap harinya harus keliling mengajarkan siswa secara luring ke setiap kelompok. Menurut dia, metode itu tak cukup efektif untuk memberikan materi kepada siswa, lantaran waktunya sangat terbatas. 

Aris mengatakan, keinginan sekolah di daerah itu sebenarnya diberi pengecualian atau kemudahan syarat untuk menggelar KBM tatap muka. Ia mencontohkan, di SDN 3 Cigorowong seluruh siswanya berasal dari satu kampung. "Jadi seharusnya aman dari Covid-19 dan bisa diberi kemudahan menggelar KBM tatap muka," kata guru yang mengajar kelas IV SD dan Pendidikan Agama Islam tersebut. 

Kemendikbud menganggarkan dana sebesar Rp 7,2 triliun untuk subsidi kuota internet selama empat bulan. Subsidi ini akan diberikan dari September hingga Desember 2020. Siswa akan mendapat 35 GB per bulan, sedangkan guru akan mendapat 42 GB per bulan. Perguruan tinggi juga mendapatkan bantuan dengan rincian mahasiswa dan dosen sebanyak 50 GB per bulan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berharap kebijakan ini bisa menjadi jawaban atas kecemasan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi. "Ini yang sedang kami akselerasi secepat mungkin agar bisa cair," kata Nadiem dalam keterangan yang diterima Republika, Ahad (30/8). Kemendikbud juga mengalokasikan dana sebesar Rp 1,7 triliun untuk para penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru besar. 

Sejumlah siswa kelas 6 SDN Sumberaji 2 mengerjakan tugas pelajaran sekolah secara daring atau online di kawasan makam Dusun Ngapus, Desa Sumberaji, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (8/8). Kawasan makam yang berada lebih tinggi dibandingkan pemukiman warga ini menjadi tempat belajar para siswa dari pagi hingga siang hari karena di lokasi tersebut yang memungkinkan mendapatkan sinyal jaringan internet untuk belajar online atau daring. - (ANTARA FOTO/SYAIFUL ARIF)

SHARE    

Pihak sekolah menyatakan masih melakukan pendataan terkait provider yang digunakan guru dan peserta didik. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta, Bujang Sabri mengatakan, pengajuan data ke Kemendikbud ipaling lambat harus diserahkan pada 11 September 2020. 

Sabri berharap subsidi tersebut dapat segera dicairkan. Hal ini mengingat kebutuhan kuota internet yang dibutuhkan peserta didik dan guru selama PJJ ini cukup besar.  "Kami bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah. Semoga bantuan tersebut bisa segera terlaksana," kata Sabri.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan program bantuan kuota harus dikelola secara transparan dan akuntabel. "Kalau ada data calon penerima ini harus diumumkan. Di sekolah bisa ditaruh di papan pengumuman dan sebagainya, sehingga semua pihak terlibat dalam proses verifikasi," kata Ubaid. 

Pemerintah juga harus betul-betul mendata daerah dan sekolah mana saja yang mendapatkan subsidi pulsa. Sebab, masih banyak daerah yang kesulitan listrik dan internet. Daerah-daerah seperti itu, kata dia, tentunya tidak membutuhkan bantuan subsidi pulsa. "Kalau tidak tepat sasaran maka yang terjadi adalah pemborosan uang rakyat," ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat