JAKARTA -- Indonesia akan mendapatkan 30 juta dosis vaksin Covid-19 pada tahun ini dari hasil kerja sama dengan perusahaan Cina dan Uni Emirat Arab (UEA). Jika uji klinis berhasil, vaksin tersebut bisa diberikan kepada sekitar 15 juta orang.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (27/8). "Kita akan memperoleh 30 juta dosis vaksin. Kalau satu orang membutuhkan dua dosis, maka ada 15 juta orang yang bisa divaksin di akhir tahun 2020 jika uji klinisnya berjalan dengan baik," kata Erick.

Sedangkan pada tahun depan, kata Erick, pemerintah tengah mengatur berapa jumlah dosis vaksin yang dibutuhkan. Ia memperkirakan ada sebanyak 290 juta dosis-340 juta dosis vaksin yang tersedia pada 2021.

Erick mengatakan, pemerintah saat ini menyiapkan dua usulan skema pemberian vaksin. Pertama, kegiatan vaksinasi dilakukan melalui bantuan pemerintah dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Nanti ada istilahnya, ada vaksin gratis secara massal yang diharapkan bisa dilakukan pada awal tahun depan," ujar Erick.

Skema kedua, masyarakat yang mampu membayar vaksin secara mandiri, sehingga vaksin gratis hanya ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu. Usulan ini berangkat dari upaya pemerintah mengurangi beban APBN.

"Kalau semua dibebankan ke negara kita takut akan memberatkan. Maka kita ada usulan orang-orang yang mampu bisa lakukan vaksin sendiri tidak perlu meminta gratis. Hal ini masih belum menjadi keputusan, masih proses," ucap Erick.

Ia menambahkan, vaksin awalnya hanya berlaku untuk usia 18-59 tahun. Namun, berdasarkan informasi terakhir yang ia peroleh, usia di atas 59 tahun dan di bawah 18 tahun sudah bisa menerima vaksin tersebut.

Erick mengatakan, produk vaksin yang sedang dikerjasamakan dengan perusahaan Cina, Sinovac, maupun perusahaan UEA, G42, hanya memiliki jangka waktu enam bulan sampai dua tahun.

Mengingat sifat vaksin yang hanya bertahan hingga dua tahun, Erick menyebut, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan perpres tambahan untuk pembentukan tim vaksin Merah Putih yang diketuai Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Bambang Brodjonegoro dan didampingi dua wakil, yakni Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Erick Thohir.

"Sebagai catatan, vaksin yang diadakan ini merupakan strategi menengah, tapi strategi panjang harus ada vaksin sendiri," kata Erick.

Erick menyebut, harga bahan baku vaksin Covid-19 dari Sinovac pada tahun ini sebesar 8 dolar AS per dosis dan menjadi 6 dolar AS sampai 7 dolar AS pada 2021. Berdasarkan perhitungan awal, Erick menyebut harga vaksin jadi untuk satu orang sebanyak dua kali suntik berkisar di angka 25 dolar AS hingga 30 dolar AS atau sekitar Rp 440.448 (kurs Rp 14.681 per dolar AS). Saat ini, kata dia, Bio Farma sedang melakukan perhitungan ulang.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, keberadaan vaksin tidak serta-merta membuat Covid-19 akan hilang. Oleh karena itu, ia berpesan kepada seluruh masyarakat untuk terus menjaga protokol kesehatan.

Doni mengungkapkan, sampai saat ini tidak ada satu pun orang yang tahu pasti kapan Covid-19 akan berakhir. Ia pun menyebut Covid-19 masih penuh dengan misteri. "Covid-19 masih penuh dengan teka-teki," katanya.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, program vaksinasi Covid-19 harus dijalankan dengan tepat karena memiliki implikasi tidak hanya kepada anggaran, tapi juga kondisi politik.

Terawan mengatakan, jika jumlah vaksin yang dihasilkan di awal berada dalam jumlah terbatas, maka harus ada pengambilan keputusan mengenai siapa yang harus didahulukan mendapatkan vaksin. "Kami harus mendasari keputusan tersebut dengan alasan yang benar dan tepat agar tidak menimbulkan kekacauan," kata Terawan.

Rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes dan KPCPEN menghasilkan sejumlah kesimpulan, salah satunya meminta KPCPEN membuat grand design vaksin Covid-19. "Termasuk kebutuhan infrastruktur pengembangan, kebutuhan anggaran dan rencana vaksinasinya," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena saat membacakan kesimpulan.

Komisi IX DPR juga mendesak KPCPEN menjalankan tiga program prioritas secara holistik dan terintegrasi, yaitu Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh. Selain itu, menyarankan adanya alokasi anggaran yang berimbang untuk penanganan di sektor kesehatan dan sektor ekonomi.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir (kiri) dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) bersiap mengikuti Rapat Dengar Pandapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). RDP tersebut membahas efektivitas pengorganisasian dan penganggaran dalam penanganan COVID-19, termasuk perkembangan tentang uji vaksin untuk Covid-19 - (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

SHARE    

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat