JAKARTA – Universitas Islam negeri (UIN) mengeluhkan kesulitan membukan program studi (prodi) baru, khususnya prodi ilmu sosial dan sains yang berbasis terapan. Terkait hal itu, pada Ahad (23/8) malam sebanyak sepuluh rektor UIN menemui pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. 

 "Kami terus terang sangat berharap kepada DPD, setelah kami melihat sendiri bagaimana perjuangan DPD RI yang berhasil membantu peningkatan status sembilan kampus IAIN menjadi UIN. Nah sekarang giliran kami, kampus UIN lama, yang mengalami hambatan dalam membuka prodi umum di kampus kami,” ujar Juru Bicara 10 Kampus UIN, Prof Fauzul Imam.

Ia mengungkapkan, beberapa kampus UIN kesulitan membuka prodi ilmu sosial dan sains yang berbasis terapan. Mereka hanya bisa membuka prodi umum ilmu induk. Padahal, ilmu terapan lebih dibutuhkan dalam menjawab tantangan zaman.

“Dan hal itu sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Dan niat kami memang memadukan antara ilmu agama dan sains,” kata Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu melalui keterangan tertulis. 

Lebih lanjut, saat dihubungi Republika, Iman mengatakan, beberapa prodi terapan yang selama ini sulit dibuka di UIN, di antaranya, ilmu sosial, hukum, teknologi informasi, lingkungan, pertambangan, dan kedokteran. 

Menurut dia, pembukaan prodi-prodi tersebut memiliki tujuan dan manfaat besar bagi umat. Hal ini agar ke depannya Indonesia dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, juga sebagai upaya memperkuat Islam yang moderat. 

Iman berharap, pengajuan proposal prodi baru lewat daring segera dibuka. Selain itu, aturan yang diterapkan tidak mempersulit universitas untuk mengajukan diri. Sebagian contoh, untuk prodi teknologi informasi, UIN sudah mempunyai dosen dan infrastruktur yang cukup memadai.

Sementara, Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof Eka Putra Wirman, mengatakan, seharusnya tidak ada perbedaan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) selama statusnya sama-sama universitas.

Seperti halnya madrasah ibtidaiyah (MI) setara dengan SD, madrasah tsanawiyah (MTs) setara dengan SMP, dan madrasah aliyah (MA) setara dengan SMA.

“Padahal, kalau mau jujur, PTN yang ada sekarang tentu tidak mampu menampung semua anak bangsa yang ingin belajar di fakultas-fakultas ilmu terapan yang ada. Dan kami, UIN, selain tersebar merata di hampir semua provinsi, biaya pendidikan di UIN relatif lebih murah dan terjangkau bagi peserta didik di daerah tanpa mengurangi mutu. Karena kami rata-rata juga terakreditasi A dan B. Ini seharusnya faktor yang juga harus dilihat,” ujar Eka.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta masing-masing kampus membuat daftar masalah yang dihadapi untuk kemudian diserahkan kepada Komite III DPD yang membidangi pendidikan.

“Nanti dari situ akan kami telaah dan kami petakan. Pada tataran kebijakan akan menjadi ranah pimpinan dan di tataran fraksi akan menjadi tugas teknis Komite III,” kata dia.

 

Apa yang diperjuangkan UIN akan terwujud selama tolok ukurnya berdasarkan kebutuhan.

 

 

PROF FAUZUL IMAM, Rektor UIN Banten

 

SHARE    

Senada dengan La Nyalla, Wakil Ketua DPD Nono Sampono menyakini apa yang diperjuangkan UIN akan terwujud selama tolok ukurnya berdasarkan kebutuhan. Seperti halnya peningkatan status IAIN menjadi UIN, hal itu karena kebutuhan. 

Hal itu pernah ia alami saat menjadi gubernur Akademi TNI untuk memperjuangkan kesamaan derajat antara lulusan Akademi Militer dengan strata S-1. "Alhamdulillah, akhirnya bisa. Kuncinya harus berdasarkan kebutuhan.’’ 

Sementara, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani saat dihubungi Republika enggan menanggapi masalah ini.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat