Ketua Kompartemen BPRS Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Cahyo Kartiko ketika berkunjung ke kantor Republika, beberapa waktu lalu. | Republika/Putra M. Akbar

Ekonomi

BPRS Butuh Bank Jangkar

Bank Muamalat mengajukan diri menjadi bank jangkar untuk BPRS.

JAKARTA -- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berharap, dapat memiliki bank jangkar untuk memperkuat industri. Ketua Kompartemen BPRS Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Cahyo Kartiko mengatakan, kerja sama host to host yang baru saja dilakukan dengan Bank Muamalat merupakan salah satu bentuk persiapan menuju terciptanya bank jangkar untuk BPRS.

"(Meski belum disampaikan kepada regulator), insya Allah, OJK atau BI bisa menerima apa yang menjadi keputusan kami," kata Cahyo kepada Republika, Ahad (23/8).

Cahyo mengatakan, BPRS terbuka kepada berbagai pihak yang siap menjadi bank jangkar. Namun, sejauh ini, Bank Muamalat yang paling terdepan dalam menyampaikan niat dengan persiapannya. 

Cahyo menyampaikan, idealnya, BPRS menerima informasi yang lebih detail mengenai rencana menjadi bank jangkar. Ini yang selanjutnya akan dipertimbangkan menjadi bank jangkar BPRS.

"Kami terbuka kepada setiap lembaga untuk menjadi bank jangkar, termasuk niat baik dari Bank Muamalat," katanya.

 
Kami ingin sekali menggandeng lebih erat, memberikan lebih banyak fasilitas, menjadi bank jangkar bagi BPRS.
Direktur Bisnis Ritel Bank Muamalat Purnomo B Soetadi 
 

Sampai dengan saat ini, BPRS masih membutuhkan adanya bank jangkar dalam rangka penguatan industri BPRS. Idealnya, bank jangkar tersebut berfungsi sebagai lembaga apex yang mengayomi BPRS.

Fungsi utama yang dibutuhkan dari bank jangkar adalah last resort lender atau tempat bersandar terakhir bagi BPRS. Bank jangkar dapat memberikan bantuan kepada BPRS yang mengalami kesulitan likuiditas.

Dengan adanya bank jangkar, BPRS tidak perlu menyimpan dana, baik yang berbentuk kas atau giro dalam jumlah besar sebagai cadangan likuiditas utama. Sehingga, lebih banyak dana yang dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Selain itu, bank jangkar juga dapat memberikan fasilitas pembiayaan linkage, pemanfaatan sarana berbasis teknologi informasi, maupun pengembangan kompetensi sumber daya manusia BPRS.

Pekan lalu, Bank Muamalat menyatakan, kesediaan untuk menjadi bank jangkar bagi BPRS di seluruh Indonesia. Direktur Bisnis Ritel Bank Muamalat Purnomo B Soetadi menyatakan, Bank Muamalat berkomitmen untuk turut memajukan ekosistem bank syariah, termasuk dengan menggandeng BPRS lebih erat.

"Kami ingin sekali menggandeng lebih erat, memberikan lebih banyak fasilitas, menjadi bank jangkar bagi BPRS," katanya dalam seremoni kerja sama host to host (H2H) Bank Muamalat dengan sejumlah mitra termasuk BPRS.

photo
Karyawan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dinar Ashri menunjukkan buku produk tabungan syariah Dinar Qurban di Mataram, NTB beberapa waktu lalu. - (ANTARA FOTO)

Purnomo mengatakan, dengan menjadi bank jangkar, kerja sama lebih luas selain transaksi layanan perbankan, teknologi digital, dan lainnya bisa dilakukan. Dampak secara bisnis dan kelembagaan pun bisa menjadi lebih optimal. Saat ini, kerja sama H2H telah diterapkan pada sejumlah BPRS. Purnomo mengatakan, seluruh BPRS bisa turut masuk ke sistem sehingga bisa memanfaatkan kemudahan lalu lintas atau transaksi dana.

Peran bank jangkar bagi BPRS dinilai sangat mendesak, terutama di masa pandemi saat ini. Pengamat Ekonomi Syariah STEI SEBI Azis Setiawan menyampaikan, secara umum persoalan utama BPRS adalah skala ekonominya yang kecil dan akses likuiditas terbatas.

"Keberadaan bank jangkar atau apex bank sangat penting, terutama untuk menyediakan dan menyalurkan fasilitas likuiditas sebagai antisipasi kekeringan likuiditas di industri keuangan, terutama pada BPRS," kata Azis kepada Republika, Ahad (23/8). 

photo
Petugas melayani nasabah di BPRS HIK, Ciledug, Banten, beberapa waktu lalu. - (Republika/ Wihdan)

BPRS juga menghadapi risiko pembiayaan macet yang tinggi karena segmen UMKM yang menjadi basisnya terpukul berat. Sehingga, bank jangkar juga penting untuk mendukung proses restrukturisasi dan penyaluran bantalan subsidi dari pemerintah.

Azis mengatakan, isu skala ekonomi yang kecil juga menyulitkan BPRS untuk bisa berinvestasi pada teknologi maju. Hal ini karena investasi teknologi membutuhkan dana besar. Padahal, pengembangan layanan digital BPRS sudah menjadi keniscayaan agar BPRS bisa bertahan dan dapat berkompetisi dengan lembaga keuangan yang lain.

"Adanya apex BPRS dengan skala yang besar sangat penting untuk dapat menaungi dan membantu layanan digital BPRS," katanya.

Menurut Azis, hal ini patut diperhitungkan oleh OJK dan pemerintah untuk mendukung BPRS punya ekosistem yang layak dan tetap bisa bertahan serta berkembang baik. Dia menilai, apabila tidak ada dukungan ekosistem yang baik, BPRS rentan mengalami risiko.

Padahal, BPRS memiliki keunggulan sebagai bank komunitas yang dapat menjangkau kelompok marginal. Sehingga, manfaat yang besar dari BPRS bagi masyarakat penting didorong optimal dengan memberikan ekosistem yang baik.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat