Perajin menunjukkan produk kerajinannya yang dipasarkan melalui media daring di salah satu tempat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Peunaga Cut Ujong, Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Jumat (3/7). | ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS
24 Aug 2020, 02:00 WIB

Ekosistem Media Siber Dinilai Perlu Dibenahi

Media daring diingatkan tidak hanya mengejar sisi bisnis semata lewat pemberitaan bombastis.

JAKARTA – Kongres kedua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) resmi dibuka pada Sabtu (22/8). Pada kongres kedua ini, AMSI mengusung tema ‘Membangun Ekosistem Media Siber Berkelanjutan’. Kongres virtual yang juga ditayangkan secara langsung di Republika.co.id ini berakhir pada Ahad (23/8).

Kongres Kedua AMSI kali ini diikuti oleh 338 anggota yang tersebar di 21 provinsi dari Aceh hingga Papua. Pada pembukaan, hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga sebagai keynote speaker, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Bangun. 

Ketua Umum AMSI Wens Manggut menyorot sejumlah kondisi yang dihadapi oleh media saat ini, khususnya media digital, di tengah begitu banyaknya pemain di industri tersebut. Saat ini, begitu banyak raksasa platform yang nyaris melakukan semua pekerjaan media, tetapi tidak terikat dengan regulasi tentang pers. Mereka ini, menurut Wens, tampak lebih sigap beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi, karena tak dibelenggu oleh aturan. 

“Kita menjadi pengelola perusahaan media pada saat distribusi atas konten di luar kendali perusahaan pers. Sekitar 80-85 persen konten kita dikendalikan platform. Kita juga menjadi pengelola perusahaan media pada saat saluran distributor, juga jadi agen sales, dan segenap KPI  bisnis ditentukan oleh distributor. Ini kondisi yang terjadi saat ini,” ujar Wens.

Terkait

photo
Warga mengikuti Doa dan Dzikir Nasional untuk Keselamatan Bangsa secara daring di Perumahan Cahaya Permata, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (16/4) malam. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Agama tersebut disiarkan secara langsung melalui TVRI dan sejumlah media online - (Prasetia Fauzani/ANTARA FOTO)

Pada saat yang sama, lanjut dia, cara kerja newsroom juga ikut terpengaruh. Muncul kritik tajam terhadap kualitas media digital yang kini dinilai hanya mengejar hits semata. “Kritik ini benar adanya, tetapi kritik itu haruslah dilihat dalam ekosistem yang berubah itu,” kata dia.

Kondisi ini, menurut Wens, tidak perlu dicemaskan seandainya ekosistem ini tidak mudah ditumpangi para ‘pembawa sampah’, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi. “Faktanya tidak. Hatespeech, hoaks, dan disinformasi marak. Dan, pada ekosistem ini, dia tidak hanya menjadi alat kepentingan seperti politik, tetapi menjelma menjadi produk yang bisa diperjualbelikan,” ujar Wens.

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Bangun juga menyorot banyaknya tantangan yang dihadapi oleh media saat ini. Oleh karena itu, Dewan Pers membentuk Satgas Media Sustainability. Dewan Pers, menurut Hendry, telah mengajukan sejumlah insentif kepada pemerintah untuk menjamin keberlanjutan industri media.

Dalam kondisi penuh tantangan tersebut, Hendry mengingatkan AMSI untuk tidak hanya mengejar sisi bisnis semata lewat pemberitaan yang clickbait, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. “Secara ekonomi harus jalan, tapi secara etis harus tidak melanggar,” katanya dikutip dari siaran pers.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, perkembangan ekonomi saat ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Negara, menurutnya, telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga roda perekonomian tidak berhenti, mulai dari menggelontorkan anggaran hingga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bisa membantu pemulihan kondisi perekonomian. Media, sambungnya, harus turut membantu upaya pemerintah tersebut.

Terkait dengan sustainability media baik konvensional maupun digital, Sri Mulyani menekankan sejumlah hal. Pertama, pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah usulan yang masuk melalui Dewan Pers, antara lain untuk PPn kertas, ditetapkan ditanggung pemerintah mulai Agustus. Pajak penghasilan (PPh) juga sudah diturunkan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, PP sedang dalam proses penyelesaian.


×