Din Syamsuddin | Republika/Putra M. Akbar

Nasional

Gerakan Koalisi Aksi KAMI Dideklarasikan

Acara deklarasi KAMI dinilai mengabaikan protokol kesehatan.

JAKARTA – Sejumlah tokoh masyarakat dan politik mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). Mereka yang ikut dalam deklarasi antara lain mantan ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo, pakar tata negara Refly Harun, Rocky Gerung, dan Said Didu.

Dalam deklasari, mereka menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah, DPR, dan aparat hukum di Indonesia. Deklarator KAMI Din Syamsuddin menyampaikan tuntutan KAMI kepada Presiden Joko Widodo untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya. 

Ia juga mendesak lembaga-lembaga negara di antaranya MPR, DPR, DPD, dan MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya "Demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," kata Din Syamsuddin saat membacakan poin deklarasinya bersama sejumlah tokoh sebagaimana disiarkan secara daring, Selasa (18/8).

Selain itu, KAMI mendesak pemerintah dan para anggota legislatif untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan jiwa, semangat, dan nilai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Mereka meminta pemerintah bersungguh-sungguh mengatasi Covid-19. Pemerintah diminta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membantu Iangsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi. 

photo
Refly Harun - (ANTARA FOTO)

KAMI juga menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat. Refly Harun saat membaca tuntutan KAMI mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

"Pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut-marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-Iawan politik, menangkap, dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara," ujar Refly Harun.

KAMI juga menuntut penyelenggara negara menghentikan sistem dan praktik KKN serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan/penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, KAMI juga mendesak agar pemerintah dan legislatif tidak memberi peluang bangkitnya komunisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno berharap gerakan moral seperti KAMI dapat melahirkan gagasan konstruktif demi kepentingan masyarakat. "Kami juga berharap gerakan moral seperti KAMI dan sejenisnya dapat melahirkan gagasan-gagasan konstruktif, korektif, dan aplikatif dengan tujuan membela kepentingan masyarakat, khususnya mereka yang saat ini terkena dampak pandemi Covid 19," kata Eddy, Selasa. 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku menanggapi santai kemunculan KAMI. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu enggan berbicara banyak terkait manuver politik gerakan yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh nasional itu.

"Skala prioritas partai saat ini adalah menyatu dan bergotong royong dengan rakyat di dalam mengatasi dampak Covid-19, bukan menanggapi deklarasi KAMI," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan, Selasa (18/8).

Dikritik

Satgas Penanganan Covid-19 menyoroti kerumunan massa yang terjadi pada aksi masyarakat di Tugu Proklamasi Jakarta pada Selasa (18/8). Acara tersebut merupakan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). 

Juru bicara satgas, Wiku Adisasmito, menengarai adanya kerumunan massa dengan jumlah yang banyak dan jarak yang berdekatan. "Sebagian ada yang menggunakan masker dan cukup banyak yang tidak menggunakan masker. Atau maskernya digunakan tapi diturunkan di dagu," kata Wiku. 

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzilly menilai yang terpenting saat ini adalah bergotong-royong dan membangun solidaritas bersama melawan Covid-19.

"Model deklarasi dengan mengumpulkan orang banyak atau massa, apalagi dengan mengabaikan protokol kesehatan karena sulit dihindari untuk tidak menjaga jarak, bukan saja telah menyalahi aturan, tetapi sungguh tidak menunjukkan keteladanan bagi rakyat yang diatasnamakannya," ujarnya. 

Pengamat Politik Boni Hargens menilai wajar munculnya KAMI sebagai oposan pemerintah. Dia mengatakan, hal tersebut mengingat lemahnya kubu oposisi dalam parlemen terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

"Dalam demokrasi yang sehat, oposisi jalanan biasanya dimainkan oleh kekuatan civil society dan benar-benar mencerminkan aspirasi publik yang tak tersalurkan melalui mekanisme prosedural kekuasaan," kata Boni saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/8).

Dia mengatakan, kemunculan KAMI sebagai opsosan tetap harus dihargai sebagai bagian dari kebebasan demokrasi di Indonesia. Dia melanjutkan, meskipun gerakan tersebut sebenarnya mengusung isu lama dan tidak mempunyai basis dukungan massa yang memadai serta lemahnya legitimasi moral di mata masyarakat.

Lebih jauh, dia menilai bahwa KAMI dibentuk untuk membangun negosiasi politik strategis untuk Pilpres 2024. Menurutnya, salah satu tokoh mereka memungkinkan untuk dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden.

"Kalaupun tidak ada, setidaknya mereka bisa menjadi kekuatan yang layak diperhitungkan oleh para kandidat. Artinya, target KAMI politik pragmatis," katanya.

Meski begitu, ia menyayangkan kemunculan KAMI di tengah kesibukan pemerintah menangani wabah Covid-19. Menurutnya, gerekan mereka berpotensi menguras energi pemerintah dan berpotensi mengganggu jalannya eksekutif.

Dia meminta agar KAMI memberkan evaluasi dan kritik secara komprehensif dalam bentuk kajian yang akademik dan memadai tentang kelemahan dan kekuatan pemerintah dan kebijakannya. Dia mengatakan, hal itu guna menunjukan kalau gerakan tersebut mempunyai motivasi dan intensi baik untuk merawat demokrasi.

Dia mengimbau agar gerakan tersebut tidak memainkan isu politik identitas meskipun di dalamnya memiliki banyak kelompok ideologis. Dia mengatakan, penunggang politik identitas berpotensi menjadi ancaman bagi ketahanan ideologi dan demokrasi Pancasila.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat