JAKARTA -- Pemerintah meluncurkan tiga program sekaligus untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19, Senin (17/8). Ketiga program tersebut adalah Pasar Digital (Padi) UMKM dari Kementerian BUMN, Bela Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Laman UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Menteri BUMN yang juga ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir menjelaskan, ketiga program tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan dan memperkuat UMKM dari tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. UMKM perlu diperkuat karena memiliki peranan besar dalam perekonomian Tanah Air. 

"Program Padi UMKM, Bela Pengadaan, maupun Laman UKM diharapkan mampu mendorong transaksi belanja pemerintah maupun BUMN, khususnya kepada UMKM," kata Erick saat peluncuran ketiga progam tersebut di Auditorium 3 Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (17/8).

Erick mengatakan, program ini juga didorong Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diluncurkan sejak 14 Mei lalu. Gernas BBI akan mendorong masyarakat bangga memakai atau mengonsumsi produk buatan Indonesia dan mendorong UMKM terbiasa dengan pemasaran daring. 

Program-program itu, menurut Erick, selaras dengan imbauan Presiden Joko Widodo untuk mendorong belanja negara guna menghindari resesi ekonomi. Erick meyakini peningkatan belanja, khususnya kepada UMKM, akan mendorong perekonomian untuk bergerak kembali sehingga pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat. 

"Peran BUMN salah satunya diwujudkan melalui Padi UMKM, ditambah lagi jika platform tersebut dikoneksikan dengan Bela Pengadaan dan Laman UKM maka saya yakin akan semakin memperluas ekosistem bagi UMKM," ucap Erick. 

Padi UMKM merupakan sebuah ekosistem dengan platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN. Tujuannya memberi peluang UMKM mendapatkan transaksi dari BUMN serta kesempatan memperoleh pembiayaan dari BUMN. Platform ini juga mendorong terciptanya efisiensi dan transparansi, khususnya di lingkungan BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Erick menambahkan, Bela Pengadaan merupakan sarana untuk memberi peluang bagi UMKM dalam mendapatkan permintaan belanja dari pemerintah melalui kementerian atau lembaga, termasuk pemerintah daerah. Sementara itu, melalui Laman UKM di portal Pengadaan Nasional, seluruh pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun swasta, dapat memonitor dan mencari informasi mengenai perkembangan UMKM di Indonesia yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Erick menjelaskan, saat ini ada sembilan perusahaan BUMN yang menjadi proyek percontohan atau pilot project dalam program Padi UMKM. Sembilan BUMN tersebut adalah Telkom, Pertamina, Pupuk Indonesia, Waskita Karya, Wijaya Karya, PT PP, BRI, Pegadaian, dan PNM.

Namun, Erick menegaskan, belanja BUMN pada UMKM juga tetap didorong melalui sarana di luar Padi UMKM.  "Jika hasilnya baik, akan kita perluas implementasinya pada BUMN lain.” 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (tengah) bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kiri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto (kanan) saat meluncurkan program PaDi UMKM, Bela Pengadaan dan Laman UKM, di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (17/8). PaDi UMKM, Bela Pengadaan maupun Laman UKM diharapkan mampu mendorong transaksi belanja Pemerintah maupun BUMN khususnya kepada UMKM. - (Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO)

SHARE    

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto menjelaskan, aplikasi Bela Pengadaan salah satunya dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan nilai nominal sampai dengan Rp 50 juta. Dengan demikian, akan ada makin banyak pelaku UMKM yang bisa mengikuti tender pemerintah. 

"Para menteri, kepala lembaga, pemda didorong melakukan pembelian di bawah Rp 200 juta, di bawah Rp 50 juta melalui aplikasi dan usahakan menggunakan produk dalam negeri," ujar Roni. 

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, tiga progam yang baru saja diluncurkan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada UMKM agar bisa memperluas pasar. Dia menambahkan, Kemenkop UKM telah berkoordinasi secara intensif dengan LKPP terkait peluang UMKM terlibat dalam pengadaan barang dan jasa lewat laman e-katalog Bela Pengadaan secara langsung.  "Ini bentuk keberpihakan terhadap UMKM agar tidak berhadapan langsung dengan usaha besar,” kata Teten. 

Stimulus

Pemerintah terus mengebut realisasi stimulus ekonomi untuk memulihkan perekonomian nasional. Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, stimulus subsidi gaji dan bantuan produktif UMKM yang merupakan program baru pemerintah akan direalisasikan bulan ini.

"Presiden minta agar stimulus ini bisa cair bulan ini, paling tidak sebagai kado hari ulang tahun kemerdekaan dari pemerintah ke masyarakat," kata Budi dalam sebuah diskusi virtual, akhir pekan lalu.

Program subsidi gaji ditujukan kepada 15,7 juta tenaga kerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan dan aktif terdaftar di BP Jamsostek. Anggaran yang disediakan pemerintah mencapai Rp 37,74 triliun.

Program ini tidak berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai BUMN. Namun, para pekerja tidak permanen alias outsourcing dan honorer di pemerintah bisa mendapatkan subsidi gaji tersebut asalkan terdaftar di BP Jamsostek.

"Rencananya, akan diberikan (bantuan) Rp 600 ribu per bulan, dua tahap dalam empat bulan. Jadi, mungkin di kuartal III ini sekali dikasih Rp 1,2 juta, di kuartal IV sekali dikasih Rp 1,2 juta," katanya.

Sementara itu, untuk bantuan produktif, menurut Budi, ditujukan kepada 12 juta pelaku UMKM. Menurut wakil menteri BUMN ini, UMKM akan mendapatkan dana hibah sebesar Rp 2,4 juta.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, pemerintah masih punya sejumlah pekerjaan rumah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Menurut dia, pemerintah masih harus fokus pada penyerapan anggaran yang sangat lambat. "Dana pemulihan ekonomi sudah terealisasi, tapi masih cukup rendah, apalagi anggaran kesehatan," kata Bhima, Senin (17/8).

Bhima mengatakan, realisasi penyerapan anggaran kesehatan baru sekitar delapan persen dari yang dianggarkan. Sementara untuk UMKM sekitar 26 persen. Bhima mengatakan, penyerapan yang lambat tersebut menunjukkan tidak sinkronnya antara kesiapan anggaran dan birokrasi.

Menurut dia, ini bisa berdampak negatif pada upaya mengangkat pertumbuhan ekonomi dari zona negatif di kuartal III 2020. Jika gagal mencapai pertumbuhan positif, Indonesia akan masuk jurang resesi.

"Birokrasi masih gagap, dari validasi data, teknis koordinasi ini sampai Agustus pun belum efektif," katanya.

Bhima memproyeksikan pertumbuhan di kuartal III masih akan cukup rendah, apalagi jika realisasi pemulihan ekonomi nasional tidak banyak membantu. Padahal, upaya penanganan pandemi bertujuan mengembalikan kepercayaan konsumen.

Di sisi lain, jumlah stimulus terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia juga termasuk salah satu yang cukup rendah di Asia. Rasionya hanya sekitar empat persen, lebih rendah dibandingkan Malaysia yang sekitar 20 persen dan Singapura sebesar 13 persen pada PDB. "Di satu sisi penyerapan anggaran minim, alokasi anggaran pun relatif kecil," katanya.

Bhima juga menyayangkan semakin rendahnya alokasi anggaran PEN pada 2021 yang sekitar Rp 300 triliun. Dia menyatakan, situasi pada 2021 akan membutuhkan dana ketahanan ekonomi dan pandemi yang cukup besar.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat