Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) agar menjaga ekosistem karst guna mencegah terulangnya banjir.WALHI menilai, kerusakan ekosistem karst turut menjadi faktor penyebab parahnya banjir di Sulsel kali ini.

Manajer Kampanye WALHI Wahyu Perdana mengatakan, sejumlah daerah yang terkena banjir didominasi ekosistem karst. Dua di antaranya Kabupaten Maros dan Pangkep.Sehingga, kerusakan karst akibat pengelolaan tata ruang yang tidak maksimal ikut memengaruhi terjadinya banjir.

Faktor penyebab banjir lainnya ialah rusaknya daerah aliran sungai (DAS)
dan sistem saluran air."Tata ruang jadi catatan sendiri, seperti DAS dan sistem drainase perkotaan.
Kemudian ekosistem karst itu pengatur air.Ketika itu rusak, banyak tambang kapur, rusak fungsinya," katanya kepada Republika, Kamis (24/1).

WALHI mengapresiasi niat pemerintah daerah di Sulsel yang mulai menyusun peraturan daerah pengelolaan ekosistem karst, walaupun sudah terlambat.Ia optimistis, apabila peraturan tersebut dijalankan, perlindungan ekosistem karst akan lebih maksimal.

Wahyu mengatakan, WALHI mendorong Pemprov Sulsel untuk juga melakukan peninjauan ulang perizinan tambang kapur.Pemprov dinilai perlu menyeleksi tambang-tambang nakal agar tak lagi beroperasi.

 

 

"Air sungai meluap, sementara daerah tangkapan air di daerah hulu DAS kurang

Walhi Wahyu Perdana

 

SHARE    

"Langkah ini bisa membantu penyelamatan ekosistem.Perlu juga audit lingkungan terhadap izin pada kawasan-kawasan yang berhubungan dengan bencana ekologis," katanya.

Ia pun berharap Pemprov Sulsel dapat menjalankan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perizinan tambang.Menurut dia, rekomendasi itu selama ini tidak diikuti.Padahal, kehadiran KLHS penting guna menentukan tingkat kerentanan tambang terhadap ekosistem sekitar.

"Rekomendasi KLHS enggakdiikuti, hanya jadi dokumen pelengkap.

Padahal, dari situ bisa diketahui tingkat kerentanan wilayah," ujarnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan, banjir yang terjadi di Sulsel bukan hanya disebabkan curah hujan eksterm, melainkan juga disebabkan kurangnya daerah tangkapan air.
"Air sungai meluap, sementara daerah tangkapan air di daerah hulu DAS kurang," katanya.

Faktor lainnya adalah terjadi alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi permukiman, pertambangan, pertanian lahan kering campur, dan sawah dengan luasan yang cukup besar.Kondisi tersebut diperparah dengan hilir DAS yang semakin sempit serta kemungkinan adanya penumpukan sampah di muara sungai.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah akan menjalankan program pemulihan DAS di berbagai daerah.
Salah satu yang jadi prioritas pemulihan adalah DAS Jeneberang."DAS itu perlu dipulihkan juga," ujarnya.