Selama pandemi Covid-19, kebutuhan internet semakin meningkat. Meski kini bekerja dan belajar, semua dilakukan dari rumah, namun  masih ada sebagian masyarakat yang belum mendapatkan sinyal internet. 

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Anang Achmad Latif menjelaskan, Presiden RI Joko Widodo menyebutkan ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum mendapatkan sinyal 4G. 

Hal ini akan segera diselesaikan hingga 2022. “Sebanyak 9.113-nya di antaranya, berada di wilayah 3T dan akan diselesaikan oleh Kementerian Kominfo. Lalu ada 3.435 sisanya yang berada di wilayah non 3T. Tentunya ini akan dikonsolidasikan pada operator seluler, agar juga disediakan sinyal 4G-nya sehingga target akhir 2022 semua desa sudah terjangkau dengan sinyal 4G,” kata Anang saat dihubungi Republika, beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, saat ini Bakti sedang menunggu kepastian pembiayaan untuk merampungkan persoalan sinyal di 9.113 desa dan kelurahan yang berada di wilayah 3T dari Kementerian Keuangan RI. Pembahasan sudah intensif dilakukan antara Bakti dan Kementerian Keuangan RI.

Dari 9.113 desa dan kelurahan di wilayah 3T, ada 1.209 desa dan kelurahan yang pembangunannya sedang berjalan di 2020 ini dengan pembiayaan eksisting. Sekitar 1.209 desa dan kelurahan ini berada di 23 provinsi. 

Sementara, tersisa 7.904 desa dan kelurahan yang akan dibangun di 2021 dan 2022. Selain itu, Anang juga membahas terkait Palapa Ring. 

Ia menyebutkan, utilisasi Palapa Ring kini semakin baik. “Peningkatan utilisasi Palapa Ring Barat sudah mencapai hampir 30 persen, Palapa Ring Tengah sudah lebih 15 persen dan Palapa Ring Timur mencapai 30 persen untuk fiber optiknya dan sebagian jaringan yang menggunakan microwave sudah mencapai lebih dari 42 persen,” kata Anang.

Jadi artinya, ia melanjutkan, di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T), telah terjadi peningkatan kapasitas yang signifikan dalam konteks utilisasinya. Menurut Anang, Palapa Ring tersebut disewa oleh operator telekomunikasi, yakni operator penyelenggara seluler, seperti Telkom, dan para operator penyedia internet (ISP) yang memiliki market di daerah 3T. 

Penyediaan layanan telekomunikasi di daerah 3T tentu tak bisa dilepaskan dari dana universal service obligation (USO). Dana USO adalah hasil patungan operator seluler yang digunakan untuk membangun menara jaringan (BTS) di daerah-daerah yang belum tersentuh jaringan komunikasi.

Proyek Palapa Ring yang menjangkau 57 kota/kabupaten untuk jaringan serta optik, merupakan salah satu proyek yang didanai oleh dana USO. Selain itu, dana USO juga membiayai operasional base transceiver station (BTS) yang ada di 1.606 lokasi dan lebih dari 7.500 titik akses internet setiap tahunnya.

Anang mengungkapkan dana USO, saat ini praktis dapat dikatakan habis untuk membiayai program eksisting atau yang sudah dibangun. “Tentunya untuk program baru atau inisiatif baru ini perlu pembiayaan baru yang membutuhkan pembiayaan dari APBN dari pemerintah,” katanya.

Anang menjelaskan dikatakan habis, karna dana ini disiapkan untuk pembiayaan hingga 15 tahun. Jadi, biaya USO ini sejak 2019 lalu dipakai untuk pengembalian investasi pada badan usaha pelaksana hingga 2034. “Jadi semua potensi pendapatan dana USO, termasuk saldo kasnya ini akan digunakan untuk program-program berjalan yang di antaranya Palapa Ring,” ujarnya.

Model yang digunakan untuk proyek Palapa Ring ini adalah model kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Di sini badan usaha terpilih yang dipilih melalui proses seleksi diwajibkan untuk membiayai investasi awal hingga konstruksi Palapa Ring ini selesai. 

Rencana ini, berjalan selama 1,5 sampai dua tahun dan sudah selesai di 2019 lalu. “Selanjutnya ketika operasional, nah di sinilah Bakti memiliki hak eksklusif untuk menyewakan jaring kapasitas Palapa Ring untuk operator-operator beroperasi di daerah 57 kota dan kabupaten tersebut. Dari hasil sewanya, salah satunya untuk membiayai pengembalian investasi dari Palapa Ring,” katanya.

Selama pandemi, ada kebijakan keringanan waktu penyampaian biaya USO. Misalnya, seharusnya pembayaran April menjadi Mei atau Juni. Kewenangan ini tentunya ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republika Indonesia (Kemenkominfo RI). 

Membangun Jaringan Kala Pandemi

Teknisi Tower Bersama Indonesia Group memeriksa salah satu komponen di menara BTS Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu DKI Jakarta, Rabu (18/9). TBIG memiliki 26.713 penyewaan dan 15.344 site telekomunikasi. 15.272 menara telekomunikasi dan 72 jaringan DAS. Pada tahun 2019 perseroan menargetkan penambahan sebanyak 3.000 penyewaan. Foto yogi ardhi - (Yogi Ardhi/Republika)

SHARE    

Sementara itu, Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kemenkominfo RI, Ahmad M Ramli mengatakan ada atau tidak adanya pandemi, wilayah USO tetap melaksanakan pembangunannya. Operator telekomunikasi membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk kontribusi USO. 

Dari dana tersebut dibangunkan infrastruktur telekomunikasi dengan Bakti. Hanya saja di masa pandemi ini makin terlihat betapa pentingnya akses internet dan terlihat juga ada daerah-daerah yang kesulitan sinyal. 

Menurutnya, ada 12 ribu dari 83 ribu desa yang belum tercakup sinyal. “Makanya kita mesti menambah anggaran, karena kalau dengan anggaran yang ada mungkin pembangunannya sangat lambat, sementara kalau mengejar yang 12 ribu desa, di mana yang 9 ribunya ada di USO, ya mau tidak mau kita harus upayakan dengan model lain,” ujar pria yang biasa disapa Ramli.

Membangun infrastruktur di 12 ribu desa ini juga menjadi jalan percepatan kesetaraan sinyal selama pandemi ini. Pihaknya tidak lagi berpikir apakah daerah tersebut baik secara ekonomi untuk industri telekomunikasi. “Karena USO tidak berpikir komersial. Oleh karena itu kita bangun yang akan dibangun pada 2021. Hanya tentunya situasi keuangan juga harus menjadi pemahaman masyarakat,” ujar Ramli.

Menurutnya, saat ini Kominfo  tidak mungkin juga langsung membangun. Semua pasti bertahap dan program satu desa satu BTS harus dapat pula dimanfaatkan oleh masyarkat yang radiusnya terjangkau dari wilayah tersebut. 

Komitmen Operator Telekomunikasi

Jangkauan sinyal tak bisa dilepaskan dari bisnis operator. Sinyal yang hadir di berbagai daerah di seluruh Indonesia, merupakan keunggulan yang selalu dicari dari para konsumen layanan telekomunikasi. 

Begitu pula dengan kontribusi untuk dana USO. Group Head Corporate Communication XL Axiata Tri Wahyuningsih mengatakan operator tetap berkomitmen melakukan kewajiban pembayaran USO pada pemerintah. 

Hal ini sesuai dengan aturan dan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (Kominfo). Selanjutnya, mengenai Palapa Ring, perempuan yang akrab disapa Ayu mengungkapkan, XL Axiata sudah turut memanfaatkannya. 

Di antaranya, adalah untuk pemanfaatan jaringan tulang punggung Palapa Ring Barat untuk pengoperasian layanan 4G LTE di Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian untuk Palapa Ring Tengah, XL memanfaatkannya untuk mendukung layanan di wilayah Tentena, Kendari dan Bau-Bau.

Senada, Telkomsel juga memastikan sebanyak 1,083 unit BTS USO yang selama ini telah dikembangkan melalui kolaborasi bersama Bakti Kominfo, akan terkoneksi seluruhnya oleh jaringan broadband 4G LTE pada periode kuartal tiga 2020. 

Langkah strategis ini ditegaskan Telkomsel pada saat kunjungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) saat peninjauan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di wilayah 3T di wilayah Kabupaten Pulau Morotai, akhir Juli lalu.

Direktur Network Telkomsel Hendri Mulya Syam menjelaskan, komitmen tersebut merupakan tindak lanjut konsistensi Telkomsel untuk terus bergerak maju menghadirkan pemerataan akses jaringan broadband. Tujuannya, adalah mendukung berbagai aktivitas digital masyarakat di seluruh pelosok negeri, tanpa terkecuali di wilayah 3T. “Telkomsel bertekad untuk selalu hadir dalam setiap fase kehidupan masyarakat, dengan menggelar akses jaringan broadband yang merata dan setara mulai dari perkotaan hingga wilayah pelosok Tanah Air,” ujar Hendri.

Menurutnya, Telkomsel akan terus menjaga komitmen tersebut, termasuk mendukung percepatan adopsi layanan berbasis digital dalam beradaptasi tengah tantangan beraktivitas pada masa pandemi.

Saat ini Telkomsel telah menggelar 1.083 unit BTS USO, yang mana sebanyak 993 unit di antaranya telah berteknologi 4G LTE dan tersebar secara merata untuk melayani kebutuhan akses jaringan broadband dari populasi masyarakat di wilayah 3T dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan untuk 93 unit BTS USO lain yang sebelumnya terkoneksi 2G, secara bertahap telah dilakukan proses pengembangan teknologi dan seluruhnya segera terkoneksi jaringan broadband 4G LTE pada periode kuartal tiga tahun ini.

Terselenggaranya jaringan BTS USO berteknologi 4G LTE di seluruh penjuru Tanah Air ini juga mempertegas komitmen Telkomsel untuk mendukung perwujudan program Indonesia Merdeka Sinyal. Selain dapat mendorong penguatan ekosistem digital sebagai pendorong perekonomian masyarakat, ketersediaan jaringan broadband juga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan pengalaman masyarakat di wilayah 3T dalam menikmati akses layanan internet dan digital berkualitas yang setara seperti di kota besar.

Hingga kuartal satu 2020, secara keseluruhan, Telkomsel telah menggelar lebih dari 219 ribu unit BTS di seluruh Indonesia, Jumlah ini meningkat sebelas persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

 

Ketersediaan jaringan broadband diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan pengalaman masyarakat di wilayah 3T dalam menikmati akses layanan internet yang setara seperti di kota besar.

 

 

SHARE    

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat