BANDUNG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut subsidi upah bagi pekerja bergaji kurang dari Rp 5 juta per bulan bisa cair dalam waktu dekat. Ada sekitar 15 juta pekerja yang bakal mendapatkan subsidi upah sebesar Rp 2,4 juta. 

Jokowi mengatakan, subsidi upah berbeda dengan program kartu prakerja. Sebab, kartu prakerja diperuntukan bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun sedang mencari pekerjaan. 

"Kalau ini (subsidi upah) untuk yang masih bekerja dan yang ikut dalam BPJS Ketenegakerjaan. Insya Allah dalam satu atau dua pekan ini sudah keluar," kata Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat,. Selasa (11/8). 

Sesuai penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan, bantuan akan diberikan sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan. Sasarannya adalah pekerja di seluruh sektor industri yang namanya terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan diberikan kepada sekitar 15 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp 5 juta per bulan.

Presiden mengatakan, sebelum kebijakan untuk pemberian bantuan bagi pekerja dan buruh ini dibuat, bantuan sosial lainnya sudah banyak diberikan. Di antaranya adalah bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai, subsidi dan penggratisan listrik untuk golongan tertentu, dan stimulus ekonomi untuk usaha kecil yang diberikan lewat perbankan.

Seluruh bantuan tersebut, kata Jokowi, bertujuan mendorong daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Diharapkan, penyaluran bantuan ini mampu meningkatkan konsumsi masyarakat yang selama kuartal II 2020 mengalami kontraksi.

"Diharapkan ada daya beli di sana, konsumsi domestik kita juga akan naik. Sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi secara nasional ini akan tumbuh lebih baik dari kuartal yang kemarin," jelas presiden.

Indonesia saat berada di tepi jurang resesi lantaran pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tumbuh negatif 5,32 persen. Bila pada kuartal ketiga kinerja ekonomi kembali minus, maka Indonesia akan menyusul negara-negara lain di dunia yang lebih dulu mengalami resesi.

"Ini hati-hati. Tadi di Jawa Barat juga di kuartal II sudah berada di posisi minus 5,9. Ini hati-hati, tetapi saya optimistis di kuartal III kita akan lebih baik dari kuartal II. Kita ingin tumbuh positif, tapi memang ini perlu kerja keras," jelas Jokowi. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sebanyak 3,5 juta dari target 15 juta pekerja telah mengumpulkan data rekening untuk program subsidi gaji. Senada dengan Jokowi, Ida menyebut proses pencairan bisa dimulai pada Agustus ini. 

Ida menjelaskan, kelancaran program subsidi gaji akan sangat bergantung kepada data yang akan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dia menegaskan, semakin cepat data itu tersampaikan, maka akan semakin cepat pula perputaran ekonomi terjadi.

Berputarnya roda ekonomi menjadi salah satu tujuan dari program subsidi gaji.  Pemerintah menargetkan akan memberikan subsidi kepada 15.725.232 orang pekerja, dari yang semula hanya 13.870.496 orang berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan. Anggaran untuk subsidi juga naik menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun.

"Yang paling dibutuhkan sekarang adalah pendataan nomor rekening, karena (subsidi) langsung kepada penerima jadi tidak melalui siapa-siapa, tidak melalui perusahaan. Itu yang sedang dikerjakan teman-teman BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ida.

Ida mengatakan, alasan memakai data BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber data program subsidi gaji adalah demi mengapresiasi para pekerja yang telah setia menggunakan layanan asuransi ketenagakerjaan itu. Dengan langkah itu, Ida berharap para pekerja semakin menyadari dan merasakan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, juga mendorong kepesertaan karena data menunjukkan kurang dari separuh pekerja menggunakan layanan asuransi tersebut. 

Selain itu pemakaian data BPJS Ketenagakerjaan agar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran karena data tersebut dinilai paling akurat dan lengkap, sehingga akuntabel dan valid.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bagi masyarakat yang tidak masuk dalam kategori penerima subsidi upah, bisa menggunakan fasilitas kartu prakerja. Program ini juga menawarkan nominal bantuan serupa, yakni Rp 2,4 juta, yang diberikan secara bertahap selama empat bulan.

"Banyak orang berpendapatan di bawah Rp 5 juta dan tidak terdaftar di BPJS (Ketenagakerjaan). Ini yang kita tampung dalam Kartu Prakerja," kata Sri, kemarin. 

Sri menjelaskan, kartu prakerja juga bisa dimanfaatkan untuk mereka yang terkena PHK, dirumahkan, dan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Untuk mendapatkan insentif tersebut, masyarakat harus aktif mendaftar dan mengikuti tahapan penerimaan kartu prakerja.

Sementara, ujar Sri, subsidi gaji ditujukan untuk pekerja yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sri mengatakan, kemungkinan akan ada 13 juta sampai 15 juta pekerja yang mendapatkan subsidi gaji. "Itu menurut Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai, tujuan pemerintah untuk menyelamatkan konsumsi rumah tangga melalui subsidi gaji bagi pekerja tidak akan efektif. Hal ini dikarenakan target penerima stimulus yang kurang berkontribusi besar pada konsumsi nasional.

 

Target penerima stimulus yang kurang berkontribusi besar pada konsumsi nasional.

M RIZAL TAUFIKURAHMAN, Ekonom Indef

 

SHARE    

Rizal menjelaskan, subsidi gaji yang dicanangkan pemerintah menyasar pada pekerja dengan keterampilan (skilled worker). Padahal, menurutnya, pegawai yang paling banyak terkena dampak PHK atau tidak menerima gaji dan tunjangan secara penuh justru di kategori tenaga kerja unskilled.

Di sisi lain, jumlah tenaga kerja yang kurang terampil lebih banyak dibandingkan yang terampil. Dampaknya, Rizal mengatakan, konsumsi rumah tangga unskilled worker berperan penting. "Ketika konsumsi mereka tertekan, pertumbuhan konsumsi secara nasional pun ikut terseret ke bawah," katanya. 

Rizal menganjurkan pemerintah untuk kembali melakukan pemetaan kategori penerima bantuan subsidi dengan mempertimbangkan dua hal. Pertama, penerima harus merupakan orang yang paling membutuhkan bantuan. Kategori kedua, penerima subsidi berkontribusi terhadap penurunan daya beli masyarakat.

Selain itu, Rizal menambahkan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan positif apabila daya beli masyarakat ditingkatkan dengan mendorong pendapatan melalui produksi, bukan melalui bantuan. Sebab, bantuan melalui program subsidi gaji tidak bisa menjamin penerimanya membeli komoditas yang berkontribusi terhadap perbaikan konsumsi.

Terlebih, Rizal menekankan, konsumsi pekerja yang berpendapatan di bawah Rp 5 juta per bulan lebih banyak ditujukan ke kebutuhan pangan atau untuk membeli paket data di sektor informasi dan komunikasi yang kini menjadi kebutuhan utama saat ini. 

"Konsumsi mereka bukan ke sektor dengan multiplier effect tinggi, jadi tidak efektif (untuk mendorong konsumsi rumah tangga)," katanya.  

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat