Sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik Beesco Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/6/2020). Kemenaker meminta pengusaha merekrut kembali pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan akibat pandemi Covid-19 untuk mengurangi angka pengangguran. | Muhamad Ibnu Chazar/ANTARA FOTO
11 Aug 2020, 17:04 WIB

Menyiasati Pengangguran

Survei terhadap 2.160 responden di 34 provinsi menunjukkan angka pengangguran bakal meningkat tajam

OLEH RAKHMAT HADI SUCIPTO

Laporan kondisi ekonomi nasional akhirnya keluar juga. Yang selama ini dikhawatirkan menjadi kenyataan. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (5/8/2020) lalu mengumumkan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2020 terhadap kuartal kedua 2019 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen (y-on-y). 

Perekonomian Indonesia benar-benar terjun bebas. Angka pertumbuhan kuartal kedua 2020 jelas jauh merosot dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal pertama 2020 yang masih menyentuh level 2,97 persen. Pada kuartal kedua 2019, laju pertumbuhan ekonomi nasional bahkan bisa mencapai 5,05 persen.

Dari sisi produksi, menurut Kepala BPS Suhariyanto, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 30,84 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66 persen dan 16,96 persen.

Terkait

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua 2020 terhadap kuartal sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 29,22 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing 12,81 persen dan 14,16 persen.

Tanda-tanda buruknya ekonomi juga terlihat dari fakta enam bulan pertama 2020. Suhariyanto menjelaskan, ekonomi Indonesia pada semester pertama 2020 terhadap periode yang sama 2019 mengalami kontraksi 1,26 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,07 persen. Sementara, dari sisi pengeluaran semua komponen terkontraksi, dengan kontraksi tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,44 persen.

Pandemi virus korona, jelas Suhariyanto, terbukti tak hanya membawa masalah kesehatan, tetapi juga menciptakan masalah sosial dan ekonomi. "Ini bukan persoalan gampang. Kita bisa melihat negara pada kuartal kedua mengalami kontraksi," jelas Suhariyanto.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengungkapkan, merosotnya perekonomian nasional pada enam bulan pertama 2020 akan menciptakan dampak lanjutan. Dia memperkirakan angka pengangguran bertambah dari data pemerintah saat ini. Dia memperkirakan pengangguran bisa di atas 15 juta orang sepanjang 2020.

photo
Susana di salah satu toko fashion, beberapa waktu lalu. - (REPUBLIKA/rakhmat hadi sucipto)

Efek domino

Pertumbuhan minus ekonomi RI tersebut jelas sebagai bukti pandemi virus korona benar-benar membawa dampak negatif yang sangat luar biasa terhadap perekonomian domestik. Yang masih mencemaskan, sinyal virus korona lenyap belum juga tampak. Padahal, daya tahan masyarakat sudah mulai melemah. Bukan saja kesehatan yang terancam, tetapi daya beli masyarakat juga sudah makin merosot.

Aktivitas yang terbatas jelas memengaruhi pergerakan ekonomi masyarakat. Ada banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaan dan penghasilan secara rutin. Namun, tidak sedikit pula orang yang mengeluh karena penghasilan menyusut.

Banyak perusahaan swasta yang memotong gaji karyawan dengan alasan pendapatan operasional berkurang. Karyawan pun tak bisa protes dan berusaha memahami kondisi yang ada. Mereka pasrah saja. Ada yang mengaku bersyukur karena masih bisa memperoleh gaji bulanan meski jumlahnya berkurang.

Tanda-tanda penghasilan berkurang memang sudah terlihat sejak beberapa bulan lalu. Ketika tunjangan hari raya (THR) dicicil dua kali atau dibayar dalam dua bulan, bau tak enak sudah tercium. Jangan-jangan, perusahaan sedang menghadapi masalah dan bisa berimbas kepada seluruh karyawan.

Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja menyatakan, ada 3,05 juta orang yang terkena PHK akibat dampak nyata Covid-19 hingga awal Juni 2020. Kemenaker memperkirakan jumlahnya bisa bertambah melebihi angka 5,23 juta orang bila kondisinya masih belum berubah ke arah yang lebih baik.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga sempat memperkirakan tambahan angka pengangguran pada tahun ini bisa mencapai 4,2 juga orang. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan, angkanya bisa lebih tinggi lagi karena jumlah pencari kerja juga makin tinggi, terutama dari lulusan sekolah dan perguruan tinggi.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mempunyai estimasi yang berbeda. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM, Suryani Motik, mengungkapkan bahwa masyarakat yang menjadi korban PHK akibat Covid-19 bisa mencapai 15 juta orang. Ini terjadi karena banyak pelaku UMK yang terdampak langsung oleh kondisi tak menentu akibat pandemi korona tersebut. Apalagi, banyak pengusaha mikro dan kecil yang tak sempat melaporkan kasus PHK dan penutupan usaha mereka kepada pemerintah karena sedang mengalami masalah berat.

Melihat kondisi seperti saat ini, Suryani pun memperkirakan angka pengangguran di seluruh wilayah Tanah Air bisa membengkak lagi. Mungkin angkanya bisa mencapai 30 juta sampai 40 juta orang sepanjang 2020.

Pengusaha-karyawan terdampak

Data dari beberapa lembaga lain juga patut menjadi perhatian. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Litbang Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, serta Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pernah melakukan survei online untuk memperkirakan angka pengangguran pada 2020.

Dari survei yang dilakukan terhadap 2.160 responden berusia 15 tahun ke atas yang tersebar di 34 provinsi, diperoleh gambaran angka pengangguran bakal meningkat tajam. Survei yang berlangsung pada 24 April hingga 2 Mei 2020 tersebut menunjukkan, sebanyak 15,6 persen pekerja mengalami PHK dan 40 persen pekerja mengalami penurunan pendapatan. Tercatat 7,0 persen pendapatan buruh turun sampai 50 persen.

Survei lembaga tersebut jelas menunjukkan ada perubahan drastis terhadap ketenagakerjaan di Tanah Air, baik dari sisi pekerja, pengusaha, maupun usaha mandiri. Dari sisi pekerja, terjadi gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Masalah tersebut akan berimbas pada kelangsungan hidup pekerja serta keluarga mereka. 

Ngadi, salah satu peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, menyatakan bahwa dari sisi pengusaha, pandemi Covid-19 menyebabkan terhentinya kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha. “Hasil survei mencatat 39,4 persen usaha terhenti, dan 57,1 persen usaha mengalami penurunan produksi. Hanya 3,5 persen yang tidak terdampak,” ungkap Ngadi. 

Daya tahan pengusaha dalam menghadapi tantangan berat akibat Covid-19 juga berbeda-beda. Menurut Ngadi, pengusaha mengalami keterbatasan dalam menghadapi masalah tersebut. Hasil survei menunjukkan, 41 persen pengusaha hanya dapat bertahan kurang dari tiga bulan.

Artinya pada Agustus ini usaha mereka akan terhenti. Lalu, 24 persen pengusaha mampu bertahan selama 3-6 bulan, 11 persen mampu bertahan dalam 6-12 bulan ke depan, dan 24 persen mampu bertahan lebih dari 12 bulan.

Menurut Ngadi, dampak pandemi korona pada usaha mandiri membuat usaha menjadi terhenti dan sebagian mengalami penurunan produksi. Teridentifikasi ada 40 persen usaha mandiri terhenti kegiatan usahanya dan 52 persen mengalami penurunan kegiatan produksi. “Hal ini berdampak 35 persen usaha mandiri tanpa pendapatan dan 28 persen pendapatan menurun hingga 50 persen,” jelasnya.

 
Dampak pandemi korona pada usaha mandiri membuat usaha menjadi terhenti dan sebagian mengalami penurunan produksi.
 
 

Sektor pertanian dan nonpertanian juga terkena imbas. Ngadi menyatakan, pekerja bebas sektor pertanian dan non-pertanian atau pekerja serabutan yang bekerja jika ada permintaan bekerja, juga merasakan beban berat akibat korona.

Hasil survei menunjukkan, 55 persen pekerja bebas pertanian dan nonpertanian tidak ada pekerjaan, dan 38 persen menyatakan permintaan berkurang. Dilihat dari pendapatan, sebanyak 58 persen pekerja bebas tidak memiliki pendapatan selama pandemi dan 28 persen pendapatan mereka berkurang hingga 30 persen.

Dengan kondisi semacam itu, menurut Ngadi, diperkirakan 10 juta pengusaha mandiri akan berhenti bekerja dan 10 juta lainnya pendapatan menurun lebih dari 40 persen. Sebanyak 15 juta pekerja bebas atau pekerja keluarga juga akan menganggur. 

Pengangguran akan bertambah 25 juta orang. Jumlah ini terdiri dari 10 juta pekerja mandiri dan 15 juta pekerja bebas. “Angka kemiskinan akibat adanya penurunan upah dan tanpa pendapatan diperkirakan akan mencapai 17,5 juta rumah tangga dengan asumsi garis kemiskinan adalah 440 ribu per kapita per bulan,” ujar Ngadi.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta W Kamdani menyatakan, pandemi corona nyata imbasnya. Pengusaha yang tak kuat pun terpaksa tutup usaha. Beberapa alasan terjadi PHK, di antaranya 1) lemahnya permintaan pasar, 2) keterbatasan bantuan modal, dan 3) keterbatasan cash-flow terutama untuk membiayai gaji tenaga kerja yang merupakan komponen tertinggi biaya perusahaan.

Jelas sekali sepanjang 2020 ini Indonesia bakal menghadapi masa-masa yang penuh dengan tantangan. Pemerintah kesulitan menggenjot pertumbuhan ekonomi karena banyak faktor menghambat laju pertumbuhannya. Faktor tersebut berasal dari internal maupun lingkungan eksternal. Tanpa solusi yang matang, Indonesia bisa masuk ke jurang resesi yang lumayan mengerikan.

 
Hasil survei menunjukkan sebanyak 15,6 persen pekerja mengalami PHK dan 40 persen mengalami penurunan pendapatan.
 
 


×