JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menilai, Denny Siregar seharusnya tak bisa berkelit terkait pernyataan yang menuding santri sebagai calon teroris. Karena itu, ia meminta proses hukum terhadap Denny terus berjalan dengan tegas. Khususnya, setelah kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Jawa Barat dengan alasan untuk memudahkan pemeriksaan.

"Siapa pun yang melanggar hukum memang harus ditangkap. Jangan yang berseberangan dengan penguasa cepat ditangkap, yang sebaliknya lamban diusut," ujar legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut, Ahad (9/8).

Ia juga menuntut Denny meminta maaf kepada santri dan orang tuanya perihal pernyataannya tersebut. "Saran konkret saya, Denny harus meminta maaf kepada santri cilik yang ada di foto tersebut," ujar Habiburokhman. 

Habiburokhman menjelaskan, proses hukum penting ditegakkan demi mewujudkan kesetaraan di mata hukum. Ia berjanji akan mengawal kasus tersebut, agar santri yang ada dalam unggahan Denny mendapatkan keadilan.

"Sebagai wakil rakyat saya benar-benar kecewa dengan tulisan dan pembuatan foto tersebut. Saya akan kawal laporan masyarakat terhadap Denny Siregar agar persoalan ini cepat diselesaikan secara hukum," ujar dia.

Pada Jumat (7/8), Kapolresta Tasikmalaya AKBP Anom Karibianto mengatakan, pelimpahan perkara Denny ke Polda Jabar agar memudahkan pemeriksaan saksi lainnya. "Kasus ini ada beberapa tempat kejadian. Untuk mempermudah penanganan dan memeriksa saksi ahli lainnya, kita dilimpahan ke Polda," kata dia.

Denny Siregar dilaporkan oleh Pesantren Tahfidz Quran Daarul Ilmi atas dugaan SARA dan/atau penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ke polisi pada Kamis (2/7). Laporan itu merupakan respons atas pernyataan Denny dalam status Facebook-nya pada 27 Juni 2020. Dalam postingan itu, ia menulis status berjudul "Adek2ku Calon Teroris yg Abang Sayang" dengan mengunggah santri yang memakai atribut tauhid. 

Suasana aksi menuntut polisi untuk segera memroses Denny Siregar di depan Polresta Tasikmalaya, Jumat (7/8). - (Bayu Adji P/Republika)

SHARE    

Pihak pelapor sebenarnya mempertanyakan melimpahkan kasus Denny tersebut. Sebab, sebelumnya Polres Tasikmalaya meminta saksi keenam dari pihak terlapor, yaitu orang tua korban, sebelum memanggil Denny. Namun, setelah orang tua santri bersaksi pada Jumat, kasus malah dilimpahkan.

"Kurang puas. Dari awal (kami) ingin pemeriksaan di sini, akhirnya dilimpah ke Polda dengan berbagai alasan," kata Pimpinan Pesantren Tahfidz Quran Daarul Ilmi Kota Tasikmalaya, Ustaz Ahmad Ruslan Abdul Gani, Jumat (7/8). 

Menurut dia, pihaknya sudah mengikuti seluruh proses yang diminta polisi, mulai dari melapor hingga mendatangkan saksi. Ia berharap tidak ada lagi alasan polisi untuk tak memanggil Denny Siregar. 

"Apabila setalah ini tak ada juga pemanggilan Denny Siregar di Polda Jabar, kita akan bergerak lagi dengan  umat yang lebih banyak. Kita dukung polisi mengungkap tuntas kasus ini," kata dia.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Drs S Erlangga mengatakan, kasus tersebut kini ditangani Reskrimsus Polda Jabar. Namun, ia tidak menjelaskan detail bagaimana kelanjutan penanganan kasus tersebut. "Ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jabar," kata dia, Ahad (9/8).

Tak dilanjut

Kuasa hukum Denny Siregar, Muannas Alaidid, tak yakin proses hukum kliennya akan dilanjutkan kepolisian. Ia sesumbar kasus itu sejak awal sudah tidak masuk secara logika hukum.

Ia menjelaskan, Denny hanya membuat pernyataan dengan menampilkan foto anak-anak yang mengikuti aksi demonstrasi. Muannas malah beralasan anak-anak tidak dibolehkan dalam aksi demonstrasi. Padahal, yang dilaporkan adalah pernyataan Denny. "Bawa anak ke demo itu tak boleh dalam undang-undang," kata dia kepada Republika, Ahad (9/8).

Karena alasan itu pula dia menganggap pihak pesantren seharusnya dipersalahkan karena melibatkan anak dalam aksi demonstrasi. "Masak foto (anak-anak dalam aksi demonstrasi) yang jelas ada tindak pidananya itu tak diproses, tapi Denny diproses. Kan aneh," kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat