SYDNEY -- Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Rabu (5/8), menyatakan bahwa membangun aliansi Indo-Pasifik dengan negara-negara yang berpikiran sama akan menjadi prioritas utama pemerintahnya. Dia memperingatkan, langkah militerisasi di kawasan belum pernah terjadi sebelumnya. 

"Kini, Indo-Pasifik adalah pusat kompetisi strategis. Ketegangan atas klaim teritorial semakin meningkat," kata Morrison kepada Aspen Security Forum secara virtual yang mempertemukan para pemimpin pemerintah dan militer bersama para pakar. 

Australia pada bulan lalu mengatakan akan meningkatkan pengeluaran pertahanan sebesar 40 persen selama 10 tahun ke depan. Anggaran itu akan digunakan untuk membeli peralatan militer jarak jauh yang akan difokuskan pada kawasan Indo-Pasifik yang menjadi wilayah persaingan Beijing dan Canberra. 

Ketegangan diplomatik antara Cina dan Australia baru-baru ini memburuk karena berbagai masalah, termasuk seruan Australia untuk penyelidikan internasional tentang asal-usul virus korona. Terlebih lagi gugatan Australia tentang penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional baru di Hong Kong.

Tangkapan citra satelit menunjukkan pulau buatan Cina di Laut Cina Selatan, beberapa waktu lalu. Pulau tersebut dikhawatirkan bertujuan sebagai pangkalan militer. - (AP Photo)

SHARE    

Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) dan Australia mengadakan pembicaraan tingkat tinggi tentang Cina. Kedua negara bersepakat perlunya menegakkan tatanan global yang berdasarkan pada peraturan, tetapi Australia menekankan hubungannya dengan Cina itu penting dan tidak berniat merusaknya. 

Morrison mengatakan, kebangkitan Cina sebagai mitra ekonomi utama telah baik bagi ekonomi global, kawasan Indo-Pasifik, dan Australia. "Namun, seiring peningkatan ekonomi, muncullah tanggung jawab," katanya. 

Morrison mengatakan, Cina dan AS bersama-sama memiliki tanggung jawab khusus untuk menghormati hukum internasional dan harus menyelesaikan perselisihan secara damai. “Ini berarti komitmen untuk interaksi ekonomi berbasis aturan. Bukan pemaksaan ataupun mundur dari sistem internasional yang akan menjadi pilihan kita,” katanya. 

Morrison tampaknya mengambil sikap lebih moderat terkait hubungan AS dan Cina. Ia berbeda pendapat dengan sejumlah pihak di AS yang menilai AS dan Cina menghadapi perang dingin era baru. "Keadaannya berbeda sekarang," ujarnya. 

Morrison mengaku optimistis dalam menghadapi sikap Cina di Laut Cina Selatan, Hong Kong, dan perbatasan India. "Saya orang yang optimistis, rakyat Australia tak kenal lelah untuk terus optimistis untuk masalah-masalah itu," katanya.

Australia dan AS memiliki sejumlah kesepakatan bilateral bidang keamanan. Australia juga menggalang kesepakatan dengan India dan Jepang melalui Quadrilateral Security Dialogue, yang dipandang  Cina secara skeptis. 

Isu LCS juga sempat membuat perang Twitter antara para diplomat Cina dan Australia, pekan lalu. Ini bermula dari dukungan Australia pada pernyataan AS yang mengatakan tidak akan mengakui klaim teritorial Cina di LCS. 

Peta klaim Laut Cina Selatan - (Wikipedia)

SHARE    

Australia memang baru saja menyepakati memorandum dengan AS yang menyatakan bahwa klaim atas LCS "tidak memiliki dasar hukum". Sikap tersebut mengundang kemarahan dari Cina. 

Komisioner Tinggi Australia Barry O’Farrell pada 30 Juli lalu dalam cicitannya mengisahkan ucapannya kepada seorang menteri India. O’Farrell mengatakan, langkah Cina "mengguncang stabilitas dan bisa memprovokasi ketegangan".  

Duta Besar Cina untuk India Sun Weidong membalas pada 31 Juli, ia menudung O’Farrell "menyangkal fakta". "Sudah jelas siapa yang menjaga perdamaian dan stabilitas dan mendestabilitas dan memprovokasi ketegangan di kawasan."

O’Farrell kembali membalas dengan menyatakan Cina seharusnya mematuhi putusan pengadilan arbitrase internasional pada 2016. Pengadilan saat ini memutuskan menyangkal sebagian besar klaim Cina atas LCS. Namun, Cina menyebut putusan tersebut ilegal dan tidak mengikat secara hukum.

Terkait Laut Cina Selatan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Mike Pompeo dan Menlu RI Retno Marsudi melakukan diskusi melalui sambungan telepon, Selasa (3/8). "Menlu Michael R Pompeo berbicara dengan Menlu RI Retno Marsudi tentang kemitraan strategis AS - Indonesia yang berkelanjutan dan kuat," ujar wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Cale Brown dalam website resmi Kementerian Luar Negeri AS, Selasa (4/8).

"Dan hal lain yang dibahas adalah tujuan bersama kedua negara atas penghormatan terhadap hukum internasional di Laut Cina Selatan," ujarnya menambahkan. Selain itu, kedua menlu juga menyoroti pentingnya peningkatan kerja sama di bidang kesehatan masyarakat dan kerja sama ekonomi untuk membangun kembali ekonomi dan menjaga kawasan itu aman.

Sementara itu, melalui akun resmi Twitter @Menlu_RI, Retno juga membenarkan komunikasi dan mengatakan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan positif dengan Menlu Pompeo. Retno dan Pompeo membahas mengenai pentingnya meningkatkan kerja sama di bidang kesehatan dan ekonomi untuk membangun kembali perekonomian pascapandemi serta menjaga kawasan agar tetap aman.

"Senang sekali berbicara sekali lagi dengan Menlu AS Pompeo hari ini (3/8). (Indonesia) menghargai bantuan AS akan ventilator," cicit Retno. "Saya mengangkat dua masalah, pertama menjajaki kemungkinan kerja sama dalam produksi vaksin dan kerja sama kesehatan lainnya serta, dan kedua upaya penguatan perdagangan dan investasi," cicitnya menambahkan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat