JAKARTA --Tahapan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 kembali dilanjutkan setelah sempat terhenti karena pandemi Covid-19. Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS 2019 sebagai tindak lanjut atas surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS 2019.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono, jadwal verifikasi data hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) dilaksanakan dari 27 hingga 30 Juli 2020. Lalu, proses dilanjutkan denganpengumuman dan daftar ulang seleksi kompetensi bidang (SKB) tanggal 1 hingga 7 Agustus 2020.

Kemudian, pencetakan kartu ujian SKB pada 8 Agustus, penjadwalan SKB pada 10 hingga 14 Agustus 2020, dan pengumuman jadwal pelaksanaan SKB dilakukan 18 Agustus. Sedangkan, pelaksanaan SKB digelar pada 1 September hingga 12 Oktober. "SKB sudah di depan mata, persiapkan diri dari sekarang," ujar Paryono melalui pesan singkatnya, Selasa (28/7).

Sebelumnya, tahapan seleksi penerimaan CPNS formasi 2019 sempat tertunda pada Maret lalu karena pandemi Covid-19. Namun, dalam surat BKN bernomor K 26-30/V 116-4/99 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, jadwal terbaru merupakan acuan pelaksanaan lanjutan penerimaan CPNS 2019.

Seorang peserta menunjukkan nomor peserta saat antre untuk mengikuti Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (20/2). - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengakui, pihaknya akan terus membatasi jumlah rekrutmen CPNS setiap tahun. Kebijakan tersebut diambil untuk menyesuaikan jumlah CPNS dengan kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Saat ini, jumlah aparatur sipil negara (ASN) sekitar 4,3 juta orang. Sebanyak 1,6 juta merupakan tenaga administrasi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"(Sebanyak) 70 persennya itu masih berada di pemda. Saya kira, dalam konteks reformasi birokrasi, mengubah pola pikir struktural ke fungsional, yang 1,6 juta ini akan terus kita update kembali," kata Tjahjo, Selasa. Ia mengungkapkan, formasi 1,6 juta tenaga administrasi ini akan dialokasikan untuk 700 ribu tenaga pengajar yang sekarang sudah dipersiapkan Kemenpan-RB, Kemendikbud, dan Kemenkeu serta Kemendagri.

"Kemudian masih kurang 260 ribu tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, maupun bidan. termasuk masih kurang 80 ribuan tenaga-tenaga penyuluh yang akan kita tempatkan di seluruh perdesaan, baik itu penyuluh pertanian, penyuluh pengairan," kata Tjahjo.

Kemenpan-RB mengakui, penyederhanaan birokrasi yang dimulai sejak 2019 tersebut memang menjadi bagian prioritas Presiden Joko Widodo dalam lima tahun pemerintahan periode 2019-2024. Tjahjo mengeklaim, proses penyederhanaan birokrasi di seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah sudah mencapai 60 persen lebih. Ia menargetkan, penyederhanaan birokrasi yang kini hanya ada dua eselon itu bisa selesai akhir tahun ini.

"Alhamdulillah, di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini, seluruh kementerian/lembaga maupun pemda per Juli ini sudah mencapai di atas 60 persen. Mudah-mudahan target mengubah pola pikir struktur ke eselon ini akan bisa selesai pada Desember 2020," ujar Tjahjo.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat