Petugas medis berpakaian Alat Pelindung Diri (APD) lengkap mengevakuasi lima warga positif Covid-19 dari rumah mereka menuju RSUD Cut Meutia Aceh Utara di Lhokseumawe, Aceh, Senin (15/6). | ANTARA FOTO/Rahmad

Kabar Utama

29 Jul 2020, 07:42 WIB

Perawat Takut tak Sanggup Tangani Lonjakan Covid

Sumber daya nakes dikhawatirkan tidak sebanding dengan lonjakan kasus Covid-19

JAKARTA -- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mengaku khawatir terkait peningkatan angka penularan SARS-CoV-2 alias Covid-19 di tengah masyarakat. Mereka takut jumlah sumber daya tenaga kesehatan yang ada tidak sebanding dengan laju pertumbuhan kasus Covid-19.

"Khawatir juga kami kalau terus meningkat karena terbatas kita punya SDM (sumber daya manusia)," kata Ketua Umum PPNI, Harif Fadhillah di Jakarta, Selasa (28/7) saat dikonfirmasi terkait kecukupan tenaga kesehatan dalam menanggulangi pandemi saat ini.

Dia mengatakan, pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit tetap harus berjalan. Sejumlah fasilitas kesehatan lain yang bukan menjadi rujukan perawatna Covid-19 juga memiliki pasien yang harus dirawat sehingga memerlukan SDM yang perlu dipertahankan.

Menurutnya, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah kembali mengedukasi masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan. Namun, hal tersebut bukan perkara mudah dan dibutuhkan konsistensi dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

photo
Data Covid per Selasa (28/7) - (covid19.go.id)

Dia berpendapat, saat ini masyarakat telah larut dalam kehidupan dengan adaptasi baru atau new normal. Dia mengatakan, kondisi itu membuat publik menganggap seakan adaptasi normal baru itu merupakan kondisi normal seperti sebelum penyebaran wabah virus Covid-19.

Dia menilai tingkat kedisiplinan masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan sangat rendah. Hal tersebut bahkan sudah terjadi sejak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebelum masa transisi.

"Tetapi kalau kembali lagi ke PSBB penuh secara konsep itu bagus, secara tujuan terhadap pencegahan penyebaran itu bagus. Tapi pertanyaannya adalah seberapa bisa kita menjalankan secara konsisten itu," katanya.

Dia mengatakan, pembatasan mobilisasi masyarakat juga diperlukan guna mencegah penyebaran virus Covid-19. Mobilitas orang dari daerah episentrum ke daerah lain atau yang bukan episentrum sangat terbuka melalui udara atau bahkan darat.

"Melalui udara pun hanya rapid tes dan kemarin ada permenkes bahwa rapid tes nggak direkomendasikan untuk diagnostik, hanya mitigasi, nah ini tidak bermakna menyatakan bahwa orang ini berisiko," katanya.

Dia mengungkapkan, PPNI mendukung kembali diberlakukannya karantina wilayah yang masih menjadi kawasan episentrum Covid-19. Meskipun diakuinya kebijakan itu akan berbenturan dengan pemulihan perekonomian nasional yang sempat terdampak wabah sebaran virus Covid-19. 

Hingga Selasa (28/7) kemarin, angka penularan kasus positif korona jenis baru di Indonesia telah mencapai 102.051 pasien. Angka itu meningkat 1.748 kasus dibanding satu hari sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, total kematian akibat Covid-19 secara nasional berjumlah 4.901. Sementara, jumlah kesembuhan 60.539 orang. 

Jawa Timur mengalami kematian kumulatif terbanyak, yaitu 1.589 orang. Selanjutnya, DKI Jakarta dengan 759 kematian, Jawa Tengah 564, Sulawesi Selatan 302, dan Kalimantan Selatan 271 orang meninggal.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam juga menyebut narasi pemerintah soal pola hidup baru sebagai awal semakin rumitnya penanganan Covid-19. Pemerintah membangun narasi new normal tanpa memperhatikan pemenuhan prasyaratnya seperti jumlah penderita yang menurun, kepatuhan masyarakat yang kuat, dan solidaritas sosial yang tinggi. 

"New normal ditetapkan 1 Juni. Di situ awal dari keruwetan yang selama ini kita rasakan akhir-akhir ini," jelas Anam dalam konferensi pers daring, kemarin. 

Kematian meningkat

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Covid-19 mencatat Jawa Timur (Jatim) menjadi provinsi dengan angka kematian tertinggi akibat Covid-19 hingga Selasa (28/7). Berdasarkan data yang dirilis hari ini, total kematian akibat Covid-19 secara nasional berjumlah 4.901.

"Jatim mengalami kematian kumulatif terbanyak yaitu 1.589, kemudian di peringkat kedua DKI Jakarta 759, ketiga Jawa Tengah 564, kemudian keempat Sulawesi Selatan sebanyak 302, dan peringkat kelima yaitu Kalimantan Selatan sebesar 271," ujar Juru Bicara Satgas Penanggulangan Covid-19 Wiku Adisasmito saat bicara di konferensi virtual di akun youtube saluran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (28/7).

Wiku menyebutkan, jumlah orang yang meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19 sebanyak 618 jiwa di pekan ini dan meningkat cukup drastis dibandingkan sepekan sebelumnya yaitu 494 jiwa. Ia mengakui, kematian akibat penularan Covid-19 secara nasional mengalami kenaikan sekitar 25 persen.

"Jadi, kita perlu berusaha keras agar dapat menekan angka kematian akibat Covid-19. Harapannya semoga jumlah kematian bisa menurun pekan ini, mari kita terutama para tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dan anggota masyarakat untuk betul-betul bekerja sama dan memperhatikan kondisi saat ini," katanya.

Tak hanya alami kematian terbanyak, Jatim lagi-lagi mencatatkan diri sebagai provinsi terbanyak alami perkembangan kasus positif Covid-19 secara pekanan. Wiku menyebutkan Jatim provinsi terbanyak mengalami penambahan kasus positif Covid-19 yaitu sebanyak 20.539 kasus.

Kemudian, dia melanjutkan, DKI Jakarta di peringkat kedua dengan 19.125 kasus. Selanjutnya, ranking ketiga adalah Sulawesi Selatan 8.881 kasus, peringkat keempat Jawa Tengah sebesar 8.412 kasus, dan terakhir atau kelima adalah Jawa Barat sebanyak 6.039 kasus.

Jumlah kasus baru di kelima provinsi tersebut, diakui Wiku, berkontribusi cukup besar pada jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia. Bahkan, ia menyebutkan kasus positif Covid-19 baru hingga pekan ini yaitu sebanyak 12.364.

"Ini perlu menjadi perhatian untuk kita semua terutama daerah penyumbang kasus positif terbanyak mingguan agar pemerintah daerah (pemda) bersama masyarakat betul-betul dapat menekan laju kasus ini dan menerapkan prtokol kesehatan dengan ketat," katanya.

Pada Senin (27/7), Satgas juga merilis 10 kabupaten/kota yang mengalami angka kematian tertinggi akibat Covid-19. Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim) masih menduduki peringkat pertama dengan angka kematian 27,22 per 100 ribu penduduk.

Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah menyebutkan 10 kabupaten/kota dengan angka kematian tertinggi akibat Covid-19 ini tersebar. Setelah Surabaya, posisi kedua yaitu Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan angka kematian 18,20 per 100 ribu penduduk, dan Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) menyusul dengan angka kematian 18,17 per 100 ribu penduduk. "Pertama yaitu Kota Surabaya 27,22 per 100 ribu penduduk," ujar Dewi.

Di peringkat keempat, dia melanjutkan, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yaitu 17,94 per 100 ribu penduduk. Kemudian peringkat kelima yaitu Kota Semarang, Jawa Tengah dengan angka kematian 17,26 per 100 ribu penduduk, keenam Jakarta Pusat, DKI Jakarta 15,67 per 100 ribu penduduk.

Ranking ketujuh, Dewi melanjutkan, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat  (NTB) dengan angka kematian 15,56 per 100 ribu penduduk. Kemudian posisi delapan, dia melanjutkan, Kota Makassar di Sulawesi Selatan dengan angka kematian 14,45 per 100 ribu penduduk.

"Posisi sembilan yaitu Kota Banjarbaru di Kalsel dengan angka kematian 13,90 per 100 ribu penduduk. Posisi terakhir adalah Kota Gorontalo di Gorontalo dengan angka kematian 9,97 per 100 ribu penduduk," katanya.

Bahkan, Kota Surabaya lagi-lagi mencatatkan diri sebagai kabupaten/kota yang alami kematian terbanyak. "Ada 803 kematian di Kota Surabaya," kata Dewi.

Kemudian, dia melanjutkan, Kota Semarang menyusul dengan kematian sebanyak 289 jiwa. Ketiga, ia menyebutkan Kota Makassar dengan kematian 214 kematian. Peringkat keempat, dia melanjutkan, yaitu Jakarta Pusat sebanyak 180 kematian. Posisi kelima, dia menambahkan, Jakarta Timur 156 kematian, kemudian dibuntuti Jakarta Selatan dengan 150 kematian, Jakarta Barat 149 kematian, Kabupaten Sidoarjo 140 kematian, posisi sembilan Kota Banjarmasin 122 kematian, dan terakhir Jakarta Utara 118 kematian.

Karena itu, Dewi meminta pemerintah daerah (pemda) harus berhati-hati. Pihaknya mencatat perkembangan hingga 19 Juli 2020 bahwa 11,88 persen atau 61 kabupaten/kota mengalami kematian diatas 10 orang.


×