JAKARTA -- Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) berharap, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat membuat kebijakan yang meringan kan beban para pedagang. Menurut APSSI, salah satu kebijakan yang dibutuhkan saat ini adalah keringanan biaya retribusi atau uang karcis bagi pedagang pasar oleh pemerintah daerah.

Wakil Ketua Umum APPSI, Ngadiran mengatakan, saat ini para pedagang pasar tidak bisa beroperasi maksimal, bahkan ada yang terpaksa berhenti berjualan. Ia mengatakan, kebijakan retribusi saat ini tidak sama di setiap daerah dan pasar. Ada yang menetapkan kebijakan pem bayaran retribusi sebesar 50 persen jika pasar tidak beroperasi.

Namun, menurut dia, ada juga yang tetap meminta pembayaran retribusi hingga 75 persen."Ini seperti di Pasar Blok M, para pedagang protes. Karena dagang saja tidak, duit tidak ada, tapi tetap harus bayar retribusi," kata Ngadiran kepada Republika, Rabu (22/7).

Seharusnya, menurut Ngadiran, pedagang dibolehkan membayar retribusi sebesar 25 persen, setidaknya dalam waktu tiga sampai empat bulan ke depan. "Beberapa bulan kemudian baru dinaikkan lagi secara bertahap pas ekonomi pulih," ujarnya.

Keberadaan Komite Penanganan Covid-19 dan PEN memberikan harapan besar bagi para pelaku usaha. Saat ini, komite tersebut sedang merumuskan kebijakan dan strategi untuk memulihkan ekonomi.

Ngadiran menambahkan, APSSI pun menyayangkan para pedagang pasar tidak masuk dalam data penerima bantuan sosial (bansos). "Dalam situasi pasar sepi begini, biaya hidup jalan terus, hendaknya teman-teman pedagang, khususnya yang kecil masuk data bansos," katanya menegaskan.

Dia mengatakan, saat ini sebagian pedagang pasar boleh buka, tapi dengan keterbatasan, misalnya menggunakan pola ganjil genap atau bergantian berdasarkan tanggal. Ngadiran menilai, cara tersebut tidak efektif. "Ini berpengaruh ke daya beli dan income," katanya.

Ngadiran pun menyatakan, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk koperasi dan UMKM, memberikan pembiayaan modal kerja ke koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM. Namun, ia menyebut prosesnya di lapangan cukup sulit.

Ngadiran menilai, seharusnya dana tersebut langsung disalurkan ke berbagai koperasi pasar melalui Induk Koperasi Pasar (Inkoppas). Jika pemerintah langsung menyalurkan dana melalui Inkoppas, menurut dia, anggaran tersebut akan cepat berputar dan bermanfaat di kalangan pedagang pasar.

"Kalau koperasi pasar ajukan ke LPDB, prosesnya panjang dengan alasan koperasi bersangkutan belum sehat. Ya kalau belum sehat, itu tugas Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyehatkan," kata dia.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) amat membutuhkan modal kerja. Sebab, pandemi Covid-19 membuat para pelaku UMKM tidak lagi memiliki simpanan uang sehingga napas atau daya hidupnya lebih pendek dibandingkan usaha besar.

"Tujuh puluh persen UMKM di Indonesia masalah besarnya adalah modal kerja. Sebab, kalau tidak ada (modal kerja), sebanyak 50 persen UMKM yang terdampak Covid-19 secara temporary, bisa menjadi permanen dampaknya. Ini harus dihindari, apalagi UMKM menyerap banyak tenaga kerja hingga 115 juta," kata Ketua Umum Kadin, Rosan P Roeslani, dalam webinar yang digelar Orbitin ID pada Rabu (22/7).

 

Tujuh puluh persen UMKM di Indonesia masalah besarnya adalah modal kerja.

ROSAN P ROESLANI, Ketua Umum Kadin Indonesia

 

SHARE    

Selama ini, lanjut dia, UMKM bertahan menggunakan modal dari sektor informal, seperti pinjam keluarga atau teman. Namun, hal itu tidak bisa terus dilakukan.

Pemerintah melalui program PEN sudah menganggarkan dana sebesar Rp 6 triliun untuk Askrindo dan Jamkrindo, yang digunakan untuk penjaminan modal kerja bagi UMKM. Lalu sebanyak Rp 30 triliun pun telah ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna membantu UMKM. Total anggaran PEN untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun.

"Ini (persoalan UMKM) harus benar-benar dicari solusi terbaik, karena jika masalah berkepanjangan sekitar 20 persen UMKM Indonesia bisa bangkrut total, dampaknya ke penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

Rosan menyatakan, kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap bangkitnya UMKM. "Terutama bagaimana mencegah berlanjutnya gelombang PHK," kata Rosan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat