JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, dunia usaha menaruh harapan besar kepada komite tersebut.

Dengan adanya komite ini, Rosan berharap, stimulus ekonomi yang sudah diperbesar, baik di sektor kesehatan maupun dunia usaha dapat disalurkan dengan cepat. Dengan begitu, pemulihan ekonomi dapat dirasakan sesuai dengan capaian target-target yang ditetapkan. "Tentunya, kita berharap pemulihan ekonomi pada kuartal III tahun ini bisa tercapai," kata Rosan, Selasa (21/7).

Menurut Rosan, pencairan stimulus fiskal bagi dunia usaha, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat penting untuk menopang perekonomian masyarakat. Demikian juga, bagi korporasi. Stimulus akan membantu agar bisnis suatu perusahaan tidak terhenti dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Rosan menilai, langkah pemerintah untuk membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan PEN merupakan langkah yang tepat. Pasalnya, komite tersebut tidak hanya memperhatikan upaya dalam menekan laju penyebaran Covid-19, tetapi juga aspek perekonomian yang sangat penting bagi iklim usaha dan masyarakat.

Rosan menyebut, lingkungan dunia usaha sudah melakukan adaptasi dengan menerapkan protokol kesehatan. "Meski dalam masa pandemi, kegiatan perekonomian harus tetap bergerak dan semuanya tetap produktif. Sisi kesehatan dan ekonomi tetap bisa berjalan bersamaan," ujarnya.

Pedagang memindahkan barangnya di Beteng Trade Center (BTC), Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020). Beteng Trade Center (BTC) yang merupakan salah satu pusat grosir tekstil terbesar di Kota Solo ditutup sementara selama tujuh hari setelah salah satu pedagang terkonfirmasi positif Covid-19 - (MOHAMMAD AYUDHA/ANTARA FOTO)

SHARE    

Sementara itu, industri tekstil mendesak pemerintah agar memberikan insentif berupa keringanan tarif listrik. Listrik sejauh ini cukup dikeluhkan oleh pabrikan karena masih diterapkan biaya bulanan dengan rata-rata minimal pemakaian.

"Kita butuh insentif yang lebih instan. Contohnya, ada subsidi tarif listrik. Kalau bisa, ada diskon pada jam malam semisal mulai pukul 22.00 hingga 06.00," kata Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, kepada Republika, Selasa (21/7).

Jemmy mengatakan, saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak pabrikan tidak beroperasi, terutama pada April-Mei. Namun, pabrikan tetap diharuskan membayar listrik sesuai rata-rata pemakaian minimal.

Menurut dia, hal itu sangat memakan modal kerja industri yang selama ini sudah habis terpakai membayar bunga bank dan upah pekerja. Di satu sisi, perusahaan harus berupaya untuk mempertahankan karyawan agar tak terkena pemutusan hubungan kerja.

"Kontribusi listrik ke biaya produksi memang tidak bisa disamaratakan antarsubsektor. Kalau di pemintalan, penenunan, dan polimerisasi itu besar. Tapi kalau di garmen listrik itu kecil," kata Jemmy.

Di satu sisi, tekstil juga membutuhkan bantuan permodalan, salah satunya lewat keringanan bunga kredit. Ia mengatakan, sejauh ini bank sudah memberikan insentif penurunan bunga antara 0,5-1 persen. Namun, itu dirasa kurang, ia menilai, perlu ada relaksasi hingga 5-6 persen.

Akibat pandemi Covid-19 yang belum usai, ia mengatakan, industri tekstil belum bisa memikirkan pertumbuhan saat ini. Perbaikan kemungkinan paling cepat terjadi pada tahun depan. "Tahun ini bisa tidak minus juga sudah bagus. Apalagi, ekspor tekstil juga terganggu karena permintaan global melemah," katanya.

Seimbang

Pihak Istana Kepresidenan menjelaskan alasan di balik terbitnya Perpres Nomor 82 Tahun 2020 terkait pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Komite tersebut terdiri atas tiga bagian, yakni Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi.

Pembentukan satgas baru ini sekaligus menggantikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19 yang sudah beberapa bulan ini bekerja. Sebenarnya, gugus tugas tidak sepenuhnya bubar, tetapi hanya 'ganti seragam' dan bertransformasi menjadi Satgas Penanganan Covid-19. Sebagai kompensasi atas pembentukan komite baru ini, Presiden juga membubarkan 18 badan, komite, dan tim koordinasi.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyebutkan, pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan PEN ini diinisiasi Presiden Joko Widodo atas pemahaman bahwa masalah ekonomi dan kesehatan harus diatasi secara seimbang. Sebab, pandemi Covid-19 benar-benar memukul sektor ekonomi nasional sampai diprediksi tumbuh minus pada kuartal II 2020 ini.

"Belajar dari negara yang terlalu heavy dalam penanganan kesehatan, persoalan ekonominya menjadi persoalan tersendiri. Istilah Presiden, harus diatur rem dan gas. Mana yang harus diseimbangkan agar persoalan ekonomi bisa diselesaikan, persoalan kesehatan juga bisa diselesaikan," kata Pramono.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat