RAMALLAH – Polemik ketiadaan label Palestina di peta digital Google Maps terus bergulir. Pemerintah Palestina melayangkan protes atas hal itu dan menyatakan akan mencari alternatif untuk peramban alias mesin pencari nomor wahid di dunia tersebut.

Kantor Berita Palestina, WFA melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki telah mengirimkan pesan resmi ke Apple dan Google atas ketiadaan label Palestina di peta virtual mereka. Menurutnya, hal itu semata karena tekanan Israel terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

“Penghilangan nama negara Palestina yang dilakukan kedua perusahaan melanggar hukum internasional dan merupakan hasil tekanan dan ancaman Israel. kami akan melayangkan tuntutan hukum atas mereka,” kata al-Maliki dalam wawancara dengan stasiun radio di Palestina, kemarin.

Ia menyatakan, pihak Palestina tengah mengkaji badan-badan internasional mana yang akan jadi tujuan pengajuan gugatan tersebut. Ia meyakini, Palestina punya alasan kuat melayangkan gugatan tersebut. “Mereka (Google dan Apple) jelas-jelas salah saat berurusan dengan Palestina dalam langkah politis yang kurang perhitungan ini,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Teknologi Telekomunikasi dan Informasi Palestina, Ishaq Sidr menyatakan kementeriannya akan membahas kemungkinan menggunakan pesin pencari alternatif selain Google selama tak ada nama Palestina dalam peta virtual mereka. “Ketiadaan nama Palestina adalah bias kedua perusahaan yang menunjukkan dukungan terhadap pendudukan Israel dan pelanggaran hak asasi warga Palestina,” ujarnya dilansir WAFA News.

Ia juga menyatakan kementeriannya akan mengupayakan langkah-langkah legal untuk menggugat kedua perusahaan atas hilangnya nama Palestina di peta digital. “Sementara ini kementerian telah menghubungi Google, Facebook, dan perusahaan lain sebagai bentuk tekanan agar mereka menghormati narasi Palestina. Tapi kami tak membutuhkan respon mereka,” ujarnya.

Tangkapan layar Google Maps - (Google Maps)

SHARE    

Ishaq Sidr juga mendorong peran masyarakat sipil dan perusahaan-perusahaan untuk memasukkan kedua perusahaan dalam daftar entitas yang harus diboikot dalam gerakan Boikot, Divestasi, dan Penjatuhan Hukuman (BDS). Gerakan tersebut merupakan inisiatif kelompok pendukung kemerdekaan Palestina untuk menekan perusahaan-perusahaan yang mengambil untung dari wilayah-wilayah pendudukan di Palestina.

Dalam Google Maps, hanya tertulis satu negara saja, Israel di wilayah yang disengketakan Israel dan Palestina. Pencarian untuk Palestina di Apple Maps dan Google Maps menunjukkan garis besar untuk wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat. Garis wilayah ini  membentang dari Hebron di selatan ke Jenin di utara, dan dari Yerusalem ke perbatasan Yordania. Hanya saja, tidak ada label Palestina untuk wilayah tersebut.

Laporan Independent menyatakan, klaim bahwa keberadaan Palestina sudah dihapus berasal dari posting Instagram yang viral oleh seorang pengguna bernama "Astagfirvlah" pada  15 Juli. Akun tersebut menuduh raksasa teknologi secara resmi mengeluarkan Palestina dari peta.

Setelah publik gempar dengan informasi tersebut, terjadi pembaruan informasi yang menyatakan unggahan tersebut berisi informasi palsu. Namun artikel berita dan unggahan dari akun ini telah tersebar ke media sosial lainnya. Kondisi ini pun memunculkan klaim kedua perusahan teknologi itu mendukung pendudukan Israel.

Google tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang tuduhan terbaru tersebut. Namun, situs webnya yang didedikasikan untuk menyatakan batas-batas yang disengketakan memberikan keterangan "Batas yang disengketakan ditampilkan sebagai garis abu-abu putus-putus. Tempat-tempat yang terlibat tidak menyetujui batas."

Ini bukan pertama kalinya Google dituduh menghapus nama Palestina dari layanan peta. Pada 2016, sebuah petisi //Change.org// mengklaim bahwa semua yang menyebut Palestina telah dihapus atas desakan pemerintah Israel. Keterangan petisi ini menyatakan dua pendiri Google memiliki hubungan dekat dengan Israel dan para pemimpinnya.

Tangkapan layar Google Maps - (Google Maps)

SHARE    

Petisi bernama "Google: Letakkan Palestina di Peta Anda!" hingga sekarang masih aktif. Per 19 Juli, petisi tersebut telah menerima lebih dari 900 ribu tanda tangan dan berharap mencapai target hingga 1 juta dalam waktu dekat.

"Palestina tidak muncul di peta Google. Kenapa tidak? Israel, didirikan di tanah Palestina, jelas ditunjuk. Namun tidak disebutkan Palestina. Menurut Google, Palestina tidak ada," ujar penggagas petisi tersebut, Zak Martin.

Martin menyatakan dalam keterangan petisi, menaruh nama Palestina di wilayah seharusnya merupakan bentuk mendukung kemerdekaan negara tersebut. Cara ini juga bentuk kebebasan dari pendudukan dan penindasan Israel. "Baik sengaja atau tidak, Google membuat dirinya terlibat dalam pembersihan etnis pemerintah Israel atas Palestina," ujar Martin.

Dikutip dari Washington Post, setelah lima bulan petisi tersebut dirilis, geger penghapusan Palestina juga menjadi pembahasan ramai. Bahkan kelompok jurnalisme yang berbasis di Kota Gaza mengklaim bahwa bangsa Palestina telah benar-benar dihapus dari peta Google.

"Forum Jurnalis Palestina mengutuk kejahatan yang dilakukan oleh Google dalam menghapus nama Palestina, dan menyerukan agar Google membatalkan keputusannya dan meminta maaf kepada orang-orang Palestina," ujar pernyataan dari Forum Jurnalis Palestina pada 3 Agustus 2016.

Fakta yang ada, Palestina memang tidak pernah dicantumkan sama sekali, bukan pernah ada dan dihapus keberadaannya. Hanya saja, jika pengguna mengklik nama wilayah, seperti Jalur Gaza atau Tepi Barat, maka keterangan akan menunjukan wilayah ini merupakan salah satu kota di Palestina yang dideklarasikan pada 1988. Bahasa itu telah berlaku sejak 2013, ketika Google mengikuti keputusan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat