RIYADH -- Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari kelompok negara G-20 bersepakat untuk bergotong royong memulihkan perekonomian global yang terpukul akibat pandemi Covid-19. G-20 menyatakan bakal menggunakan semua instrumen kebijakan yang tersedia karena prospek perekonomian masih penuh ketidakpastian. 

Pertemuan yang digelar secara virtual pada Sabtu (18/7) tersebut menghasilkan 16 poin komunike. Salah satunya mengusulkan agar kebijakan penangguhan utang jangka pendek bagi negara-negara miskin diperpanjang. Rekomendasi itu diserukan kepada kreditur bilateral agar negara-negara miskin tidak kian terpuruk di tengah pandemi. 

Para pejabat keuangan G-20 mengatakan, sebanyak 42 dari 73 negara termiskin di dunia telah meminta pembekuan pembayaran utang bilateral resmi hingga akhir tahun ini. Sudah ada sebanyak 5,3 miliar dolar AS pembayaran kewajiban yang ditangguhkan.

Rekomendasi itu dikeluarkan karena ada kekhawatiran yang mengemuka bahwa Cina sebagai anggota G-20 dan kreditor terbesar bagi negara-negara berkembang tidak berpartisipasi sepenuhnya dalam mengimplementasikan program bernama Debt Service Suspension Initiative (DSSI) atau Inisiatif Penangguhan Pembayaran Utang. Kendati demikian, G-20 tak menyebutkan secara spesifik bahwa Cina tak ambil bagian dalam program tersebut. 

G-20 juga sangat mendorong kreditur swasta untuk berpartisipasi dengan persyaratan yang sebanding. Rencananya keputusan mengenai perpanjangan penangguhan pembayaran utang akan dikeluarkan pada semester II tahun ini.

"Kami mendorong investor sektor swasta untuk berpartisipasi dalam ini, tetapi kami harus sangat berhati-hati untuk tidak mengganggu perjanjian swasta," kata Menteri Keuangan Saudi Mohammed al-Jadaan dalam konferensi pers di akhir pertemuan. Arab Saudi adalah ketua G-20 saat ini.

Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 14,14 juta orang dengan 596.576 kematian. Amerika Serikat, ekonomi terbesar dunia, menempati urutan teratas dalam daftar kematian. Shutdown yang bertujuan menghentikan penyebaran penyakit telah menyebabkan gangguan besar pada ekonomi global dan menghantam negara-negara termiskin di dunia yang paling sulit. Atas alasan itulah, kerja sama untuk memulihkan ekonomi global perlu diperkuat. Bahkan, hal tersebut menjadi poin pertama dari 16 poin komunike yang dihasilkan. 

"Kami bertekad untuk terus menggunakan semua alat kebijakan untuk melindungi kehidupan, pekerjaan, dan pendapatan masyarakat, mendukung pemulihan ekonomi global, dan meningkatkan ketahanan sistem keuangan," demikian bunyi poin pertama komunike tersebut. 

Kepala Grup Bank Dunia David Malpass turut menyampaikan pentingnya G-20 untuk memperpanjang waktu dari program penangguhan pembayaran utang. Malpass menyebut hal itu sebagai salah satu faktor kunci dalam memperkuat pemulihan global.

"Saya mendesak Anda memperpanjang kerangka waktu DSSI hingga akhir 2021 dan berkomitmen untuk memberikan inisiatif seluas mungkin," kata Malpass. 

Malpass mengatakan, pandemi telah memicu resesi global terdalam dalam beberapa dekade. Kemiskinan pun meningkat dengan cepat di negara-negara miskin. "Beban utang yang sudah tidak berkelanjutan untuk banyak negara meningkat ke tingkat krisis."

Terkait kondisi utang dalam negeri, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyatakan, utang pemerintah masih dalam batas aman. Jadwal penerbitan surat utang pun masih sesuai dengan perencanaan.

"Alhamdulillah masih on the track. Kita akan selalu melihat kondisi/market maupun kebutuhan APBN. Target penerbitan SBN adalah disesuaikan dengan defisit APBN," kata dia.

Terakhir, Kemenkeu baru saja menerbitkan SBN valas dalam bentuk samurai bond awal Juli 2020. Ke depannya, di tengah kondisi yang masih tidak pasti dan bergejolak, pemerintah masih menerapkan strategi oportunistik, fleksibel, dan prudent.

Bank Indonesia sebelumnya merilis bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 sebesar 404,7 miliar dolar AS atau Rp 5.984 triliun. Nilai tersebut tumbuh 4,8 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (yoy). Juga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 yang sebesar 2,9 persen (yoy). ULN terdiri atas ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 194,9 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,9 miliar dolar AS. 

Peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan tren ULN Indonesia masih akan meningkat hingga akhir 2020. Kenaikan ini karena pemerintah membutuhkan pembiayaan untuk menutup defisit APBN selama masa pandemi. "Permasalahannya ada di apetite atau daya tarik investor bisa menurun karena suku bunga turun berpengaruh terhadap rate bunga utang," katanya, kemarin. 

Menurut dia, ada risiko investor mengurangi kepemilikan SBN. Sementara, negara lain sedang berlomba untuk mencari sumber pembiayaan baru. "Kondisi ini bisa ciptakan debt overhang, utang yang terlalu besar akan hambat pertumbuhan ekonomi. Ada efek crowding out juga ke perbankan."

Bhima menyatakan, daripada agresif menerbitkan pembiayaan baru, sebaiknya pemerintah mulai aktif renegosiasi utang dengan kreditur. Pembahasan di G-20 sendiri sudah mulai masuk pada kemungkinan debt relief atau pengampunan utang. Indonesia bisa mencoba agar beban kewajiban utang bisa turun. "Optimistis kita bisa debt relief di tingkat Rp 200 triliun-Rp 300 triliun jika pemerintah aktif lakukan dorongan untuk pengampunan utang," katanya.

Per Mei 2020, total pinjaman pemerintah ke lembaga bilateral dan multilateral mencapai 21,4 miliar dolar AS dan 30,3 miliar dolar AS. Jadi, ada total 51,7 miliar dolar AS atau setara Rp 759 triliun yang bisa dimasukkan dalam potensi debt relief. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat