JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyatakan telah meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk secepatnya menyalurkan bantuan pendanaan bagi pesantren. Percepatan penyaluran penting dilakukan untuk meningkatkan kesiapan pesantren di tengah pandemi Covid-19. 

Kiai Ma'ruf menjelaskan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun bagi 21 ribu pesantren. Bantuan tersebut terdiri atas bantuan operasional sebesar Rp2,38 Trilliun dan bantuan dukungan internet senilai Rp 317 miliar.

"Dananya sudah dikantongi Pak Menag dan harus segera selesai dalam satu atau dua bulan ini," kata Ma'ruf dalam keterangan yang dirilis Sekretariat Wakil Presiden saat Wapres bertemu dengan tokoh agama dan ormas Islam, Ahad (19/7).

Selain membantu pendanaan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di pesantren, yakni tempat wudlu, wastafel, dan MCK.

Namun demikian, bantuan perbaikan sarana prasarana pesantren ini baru terbatas di 10 provinsi. Provinsi yang diprioritaskan ialah provinsi yang memiliki jumlah pesantren terbesar. "Disesuaikan dengan keterbatasan waktu dan ketersediaan sumber dayanya," kata Kiai Ma'ruf.

Ia menambahkan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan kesehatan madrasah diniyah, lembaga pendidikan Alquran, dan bantuan anggaran pelajaran melalui daring. Bahkan di luar bantuan operasional itu, ada anggaran untuk insentif untuk ustaz atau pengajar. Bantuan akan menggunakan skema penyaluran bantuan sosial melalui melalui Kementerian Sosial dan Kementerima desa di luar yang tadi itu, ada insentif untuk ustaz ustad.

"Ada juga dukungan pemeriksaan kesehatan sarana kesehatan untuk memenuhi protokol kesehatan oleh gugus tugas, BNPB, BPBD, dan dinas kesehatan daerah," kata Kiai Ma'ruf.

Kiai Ma'ruf menjelaskan, alokasi bantuan ke pesantren bertujuan mendukung pencegahan penularan Covid-19 di pesantren dan lembaga pendidkan berbasis asrama. Sebab, pesantren yang akan memulai kegiatan belajar mengajar harus memenuhi syarat protokol kesehatan. Sementara, banyak pesantren tidak memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung pencegahan Covid-19.

Oleh karena itu, kata dia, bantuan diharapkan dapat membantu mengurangi risiko penyebaran virus Covid-19. "Karena pesantren ini kan kalau tidak dipersiapkan, ini bahaya, datang anak, kemudian ada yang terpapar, itu bisa jadi klaster baru, karena kan tempatnya dempet-dempet, satu kamar misalnya harusnya lima orang diisi 15 orang," katanya.

Ia juga mengingatkan semua pihak terkait untuk menyiapkan  sarana dan prasarana dengan baik yang mendukung protokol kesehatan sebelum dimulainya pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar di pesantren.Ia tidak ingin jika pembukaan pesantren justru menjadi pusat penularan baru Covid-19.

"Pesantren ini kalau tidak dipersiapkan, datang anak, kemudian ada yang terpapar, itu bisa jadi klaster baru. Ini karena tempatnya dempet-dempet, satu kamar misalnya harus lima orang diisi 15 orang, saya kan alumnus pesantren, jadi tau," kata Ma'ruf dalam keterangan yang dirilis Sekretariat Wakil Presiden melalui akun Youtube, Ahad (19/7).

Menurut dia, ada beberapa langkah yang harus dipastikan sebelum dimulainya kegiatan belajar mengahar di pesantren. Pertama, semua santri dan pengajar pesantren harus menjalani pemeriksaan untuk memastikan bebas dari virus Covid-19. Setelah itu, protokol kesehatan harus dijalankan di lingkungan pesantren, yakni menggunakan masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan.

Kiai Ma'ruf juga meminta agar dilakukan pembatasan pergerakan ke dalam maupun ke luar pesantren untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. "Kalau sudah disiapkan dengan baik, pesantren paling aman. Sebab dia dikarantina, kemudian dikawal jangan sampai dia keluar dan jangan ada yg masuk. Maka dia lebih aman daripada orang sekolah biasa," katanya. 

Rabithah Ma'ahid al Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) menyambut baik keputusan untuk menyalurkan dana bantuan operasional dan pembelajaran daring bagi pondok pesantren. Ketua RMI NU KH Abdul Gaffar Rozin menilai, bantuan tersebut menunjukkan iktikad baik pemerintah terhadap pesantren di tengah pandemi Covid-19. 

Kendati demikian, ia sampai saat ini belum mengetahui secara detail tentang perbedaan nominal dana bantuan berdasarkan kategorisasi pesantren kecil, sedang, dan besar. 

"Kami belum tahu detail kategorisasi kecil, sedang besar yang disebut Kemenkeu. Apakah dari segi jumlah santri atau yang lain, mengingat disparitas pesantren sangat besar, ada yang 50 santri tapi juga ada yg 21 ribu santri," kata dia kepada Republika, kemarin. 

Ia mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan validitas data pesantren dalam menyalurkan bantuan. Sementara terkait bantuan pembelajaran daring, ia menilai sebaiknya bukan hanya pesantren yang memperoleh bantuna, tapi juga para santrinya. 

Ia pun berharap agar pemerintah segera merealisasikan ruang kesehatan di pesantren.  Menurut dia, ruang kesehatan sangat penting untuk diperhatikan pemerintah. 

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyetujui usulan Kementerian Agama mengucurkan dana bantuan operasional dan pembelajaran daring bagi Pondok Pesantren. Dana bantuan itu diberikan sesuai kategori pesantren berdasarkan jumlah santri. Untuk pesantren kecil atau kurang dari 500 santri akan memperoleh bantuan sebesar Rp 25 juta. Untuk pesantren sedang dengan jumlah 500-1500 santri memperoleh bantuan Rp 40 juta. Sedangkan untuk pesantren besar atau dengan jumlah santri lebih dari 1500 santri memperoleh bantuan Rp 50 juta. 

Sejumlah santri yang mengenakan masker memasuki ruangan kelas di SMP Islam Takhassus Tahfidzul Quran Simbang Kulon, Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (9/7). Sekolah Menengah Pertama yang juga Pondok Pesantren Al Khoirot Terpadu tersebut menerapkan protokol kesehatan di normal baru saat memasuki proses belajar guna mencegah penularan Covid-19. - (Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)

SHARE    

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono menilai pesan yang disampaikan Wapres sebagai peringatan bagi dunia pesantren untuk lebih berdisiplin memperhatikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. Waryono yakin pesantren bisa menerapkan protokol kesehatan dalam masa penerimaan santri baru, sekaligus menyambut kedatangan santri lama yang sebelumnya dipulangkan dan harus belajar di rumah karena pandemi Covid-19. 

"Pak Wapres bukan orang yang pertama menyampaikan itu. Dan itu sebenarnya semacam early warning kepada dunia pesantren bahwa protokol kesehatan itu suatu yang niscaya untuk diperhatikan jadi bukan semata mata mengutamakan belajar," kata Waryono kepada Republika, Ahad (19/7). 

Terkait pembelajaran daring, ia mengakui sistem tersebut belum bisa dijalankan di seluruh pesantren. Terdapat banyak kendala yang dihadapi pesantren,seperti sulitnya memperoleh jaringan internet.

Sebab itu, menurut Waryono, Kementerian Agama telah membuat surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memfasilitasi jaringan internet, terutama bagi pesantren yang berada di daerah-daerah terdalam, terluar, dan terdepan.  "Indonesia ini luas tidak semuanya ada di kota dan karena itu kami kemarin buat surat ke Kominfo untuk memfasilitasi ini di daerah 3 T," katanya.

Waryono mengatakan pesantren sejauh ini telah mengikuti pola penanganan Covid-19 sesuai pemerintah daerah masing-masing. Waryono berharap pesantren bisa terus berdisiplin dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat