Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) Long Xing 629 tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (8/5/2020). Sebanyak 14 WNI ABK yang diduga mengalami eksploitasi di kapal berbendera China tersebut tiba di | Hasnugara/ANTARA FOTO

Jawa Tengah

17 Jul 2020, 18:57 WIB

Solo Pertimbangkan Karantina Lokal

Ada kasus pengembangan dari penelusuran dan kasus mandiri di Solo.

SOLO -- Jumlah kasus Covid-19 di Kota Solo mengalami lonjakan terutama dalam beberapa hari terakhir. Pada Selasa (14/7) tercatat penambahan 18 kasus baru, kemudian pada Rabu (15/7) ada penambahan 29 kasus baru.

Penambahan kasus tersebut terbagi menjadi beberapa klaster, meliputi klaster pedagang tahu kupat, klaster Pasar Harjodaksino, klaster Penumping-Karangasem, dan klaster tenaga kesehatan RSUD dr Moewardi.

Selain itu, ada kasus pengembangan dari penelusuran dan kasus mandiri. Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengatakan Pemkot pertimbangkan opsi karantina lokal di wilayah temuan kasus Covid-19 dari klaster-klaster tersebut.

Dia mencontohkan, klaster pedagang tahu kupat yang berlokasi di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan. Opsi karantina wilayah juga dipertimbangkan bagi kelurahan dengan jumlah kasus tertinggi, seperti Jebres dan Mojosongo. Menurutnya, karantina wilayah hanya bisa menyasar lingkungan RT/RW, bukan seluruh wilayah kelurahan karena terlalu luas.

Meski demikian, karantina seluruh kelurahan bisa dilakukan dengan syarat jumlah kasusnya sangat tinggi. Saat ini Pemkot memetakan wilayah yang akan dilakukan karantina wilayah. "Kelurahan Jebres, Mojosongo, dan Purwosari nanti akan kami cek, gabungan RT/RW diisolasi agar tidak menyebar virusnya," kata Rudyatmo kepada wartawan, Kamis (16/7).

Wali Kota menyatakan, Pemkot sudah pernah melakukan kebijakan karantina wilayah di Kelurahan Joyo takan saat terdapat klaster penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut. Karantina wilayah di Joyotakan dinilai berhasil karena enam orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dinyatakan sembuh.

Selain itu, rantai penyebaran Covid-19 di Joyotakan terputus. Selain itu, juga dilakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) untuk mendukung keberhasilan karantina wilayah. "Tapi, kegiatan yang paling penting untuk mengiringi karantina itu, ya, tracing yang dilanjutkan uji swab untuk kontak erat dan kontak dekatnya," kata Wali Kota.

Dia menyebut, munculnya klaster-klaster baru itu tidak semuanya murni transmisi lokal. Salah satunya Kluster Penumping-Karangasem yang merupakan pengembangan dari pasien anak asal Semarang yang berkunjung ke Solo.

"Kasus impor kemudian berkembang menjadi lokal merupakan risiko karena Solo menjadi simpul titik sentral enam kabupaten/kota di sekitarnya. Belum lagi dari kota besar lain. Tidak mungkin lockdown kota seluruhnya. Terlalu besar," ungkap Rudyatmo.

Karenanya, Wali Kota menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan agar klaster-klaster penyebaran Covid-19 tidak bertambah. Selain itu, Gugus Tugas terus menolak memberikan izin kegiatan yang kemungkinan mendatangkan kerumunan, misalnya, hajatan di rumah, ijab kabul di rumah, dan kegiatan lainnya.

 
Kasus impor kemudian berkembang menjadi lokal merupakan risiko karena Solo menjadi simpul titik sentral enam kabupaten/kota di sekitarnya
FX HADI RUDYATMO
 

Masker harga mati

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih, menyatakan, Kota Solo masuk zona oranye risiko penyebaran Covid-19. Hal itu berdasarkan angka indeks kesehatan masyarakat di Kota Bengawan. "Kalau indeks kesehatan masyarakat saya hitung baru hitungannya 2,115 itu oranye," kata Siti kepada wartawan, Rabu (15/7).

Menurut Siti, masuk zona apapun, kuning, oranye apalagi merah, masyarakat belum bisa beraktivitas normal. Wilayah dengan zona kuning pun masyarakat belum bisa beraktivitas normal.

"Karena potensi menularnya banyak, masih tinggi. Oranye apalagi, sangat potensi untuk menular dan masih infeksius. Kita oranye. Masyarakat harus hati-hati. Masker itu harga mati," ujarnya.

Meski demikian, dia menilai, sektor ekonomi dan kesehatan harus berjalan bersamaan. Sebab, masyarakat tidak bisa dikarantina terus, masyarakat juga perlu hidup. 


×