Santri dan Uztas Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Mubarokah mengaji menggunakan lampu senthir di Dusun Tempel, Desa Sempu, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (21/5/2019). (ilustrasi) | Republika/ Wihdan Hidayat
10 Jul 2020, 05:00 WIB

Kemenkominfo-PLN Bergerak ke Madrasah

Pemangku kepentingan diminta secepatnya mengatasi masalah kelistrikan dan jaringan internet madrasah.

JAKARTA -- Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemnkominfo) serta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjanjikan tindakan atas laporan belasan ribu madrasah tak teraliri listrik dan tak punya akses internet. Program-program internal akan diarahkan untuk membantu mengatasi persoalan tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menjanjikan, kondisi itu akan dibenahi melalui Badan Layanan Umum (BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo yang mengupayakan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ia berharap program itu bisa menjangkau titik-titik yang belum terakses internet. 

Kemenkominfo juga mendorong sejumlah operator seluler menyelesaikan pembangunan infrastruktur TIK di wilayah non-3T (Tertinggal, Terdepan,Terluar) di Pulau Jawa. "BLU Bakti Kominfo terus mengusahakan pembangunan infrastruktur TIK di wilayah 3T dan mendorong operator seluler untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur TIK di wilayah non 3T, seperti di Pulau Jawa," ujar Johnny melalui pesan singkatnya, Kamis (9/7).

Terkait

Sementara itu, terkait akses internet di sekolah-sekolah, termasuk madrasah, Johnny mengatakan, Kominfo juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Khususnya terkait pembelajaran jarak jauh di madrasah dan pesantren ataupun sekolah di bawah naungan lembaga keagamaan, baik Islam maupun non-Islam. 

"Bagi sekolah sekolah di bawah naungan pemerintah, tentu sumber pembiayaan untuk distance learning ditampung melalui APBN, baik sektor Kemendibud maupun sektor Kemenag untuk sekolah-sekolah negeri Islam di bawah naungan Kemenag RI," ujarnya. Namun, tidak halnya dengan sekolah swasta. Pemerintah juga belum menjawab terkait solusi akses internet bagi pembelajaran jarak jauh sekolah nonnegeri.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Ditjen Pendis Kemenag) sebelumnya mencatat belasan ribu madrasah belum memiliki akses internet. Berdasarkan data Kementerian Agama, total jumlah madrasah yang tak memiliki akses internet mencapai 13.793 dari 83.412 madrasah. 

Madrasah tanpa akses internet itu paling banyak di Pulau Jawa, yakni 3.193 Jawa Timur, 2.684 Jawa Barat, 1.039 Jawa Tengah, 637 di Banten, 272 di DKI Jakarta, 83 DIY, serta sisanya di luar Jawa. Kemenag juga mencatat madrasah dengan akses internet yang buruk sebanyak 622 madrasah. 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat juga mengatakan sudah menerima laporan banyak madrasah yang belum teraliri listrik. Menurut Manager Komunikasi PLN UID Jabar, Iwan Ridwan, saat ini PLN UID Jabar terus berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenag Jabar dan pemerintah kabupaten/kota di Jabar untuk mengetahui berapa banyak madrasah yang belum teraliri listrik dari PLN. 

"Ini akan kami bantu bertahap. Kami bekerja sama dengan Baitul Mal PLN," ujar Iwan kepada Republika, Kamis (9/7). Menurut Iwan, Baitul Mal PLN selama ini menerima zakat, infak, dan sedekah dari karyawan PLN. Dana baitul mal ini akan dialokasikan untuk memasang jaringan listrik di madrasah.  

"Biasanya kan madrasah ini yang mengajukan pemasangan jaringan listriknya yayasan. Nah, kami akan bantu melalui  baitul mal yang membayarkan biaya jaringannya," kata dia. 

Soal berapa banyak madrasah yang akan dibantu, Iwan mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan 17 UPT yang ada di semua kabupaten/kota di Jabar. Mereka sedang melakukan pendataan. "Kami terus mendata ini madrasah yang belum punya listrik di mana saja dan berapa banyak. Kami terus menghimpun datanya dan berkoordinasi juga dengan Kantor Kemenag," ujar dia.

Iwan mengatakan, PLN akan memprioritaskan madrasah yang lokasinya sudah dekat dengan jaringan listrik. Karena, kalau jaringannya jauh pemasangan listriknya harus ada perluasan lagi.  "Kami akan membantu madrasah di tahap awal ini baru beberapa sambil menunggu data. Secara bertahap kami akan melakukan penyambungan," katanya.

Dari data yang diperoleh Republika dari Kemenag, daerah terbanyak dengan madrasah tak berlistrik adalah Jawa Timur (2.945 madrasah), kemudian Jawa Barat (2.522), Jawa Tengah (870), serta Banten (592). Madrasah tak dialiri listrik juga mencapai 272 unit di DKI Jakarta. Secara total, jumlah madrasah yang belum dialiri listrik mencapai 11.998 titik.

Kondisi rawan listrik tersebut berkebalikan dengan data rasio elektrifikasi yang dilansir Kementerian ESDM. Rasio elektrifikasi di masing-masing provinsi di Pulau Jawa itu dicatatkan seluruhnya 99,99 persen, terkecuali di Jawa Tengah yang mencapai 99,97 persen.

Direktur Regional Bisnis Jawa, Madura, dan Bali PLN Haryanto WS mengatakan, saat ini tim PLN di daerah, khususnya di Pulau Jawa, akan mengecek data madrasah mana yang membutuhkan aliran listrik. "Insya Allah teman-teman PLN sudah mulai jalan untuk mengecek data tersebut," ujar Haryanto kepada Republika, Kamis (9/7).

Ia juga mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama dan pemerintah daerah setempat untuk mendeteksi mana saja madrasah yang belum teraliri akses listrik. "Kami siap berkordinasi," kata Haryanto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo di Istana Bogor bahwa pemerintah akan menyalurkan stimulus dan bantuan kepada pondok pesantren dan sekolah keagamaan senilai Rp 2,6 triliun.

"Yang semoga saja mendorong pesantren atau lembaga pendidkan keagamaan agar bisa berjalan dengan baik di tengah situasi Covid-19," kata Bambang didampingi Wakil Ketua MPR Syarief Hasan seusai bertemu Presiden Jokowi, Rabu (8/7).

photo
Menteri Agama Fachrul Razi mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7). Rapat itu membahas mekanisme pembatalan keberangkatan jemaah haji dan evaluasi kinerja dan anggaran program penanggulangan Covid-19 di madrasah dan pesantren. - (Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)

Dalam siaran pers yang diunggah Kementerian Agama dalam situs resminya, memang disebutkan bahwa Komisi VIII DPR menyetujui usulan pemerintah terkait penambahan anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 di pondok pesantren dan lembaga keagamaan Islam senilai Rp 2,6 triliun.

Dalam rapat tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan bahwa anggaran senilai Rp 2,6 triliun tersebut akan dibelanjakan untuk empat hal. Pertama, untuk bantuan operasional pada 21.173 pondok pesantren. Kedua, bantuan operasional pada 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT).

Kemudian, pos belanja ketiga, untuk penyaluran bantuan operasional pada 112.008 Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ). Terakhir, bantuan pembelajaran daring kepada 14.906 pondok pesantren.

Listriki seluruh madrasah

Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) berharap, para pemangku kepentingan terkait dapat secepatnya mengatasi masalah kelistrikan dan jaringan internet madrasah. Fasilitas dasar madrasah mesti ditingkatkan karena madrasah memiliki peranan penting dalam pendidikan Islam di Tanah Air.

 
Jadi pemerintah harus turun tangan dan DPR jangan hanya menyalahkan Kemenag. Bantu dengan anggaran.
SYAMSUDDIN, Ketua Umum DPP PGMI
 

Ketua Umum DPP PGMI, Syamsuddin, juga berharap Menteri Agama Fachrul Razi bisa bekerja secara progresif untuk mengatasi persoalan listrik madrasah. Ia cukup yakin, Menag Fachrul bisa bergerak cepat karena memiliki latar belakang TNI. "Sehingga bisa menerobos hambatan selama ini, yang menyebabkan Kemenag lambat bergerak," katanya, Kamis (9/7).

Syamsuddin mengatakan, PGMI sejak awal sudah memperkirakan ada begitu banyak madrasah di perdesaan yang tidak memiliki jaringan listrik dan akses internet. Menurut dia, permasalahan ini bisa diantisipasi lebih awal lewat kerja sama dengan instansi terkait.

Ia menyebutkan, anggaran Kemenag sejak dulu sangat terbatas. Kemenag pun tidak bisa bekerja sendirian dalam meningkatkan kualitas madrasah di Tanah Air. Apalagi, menurut dia, sebanyak 80 persen lebih madrasah berstatus swasta dan mayoritas muridnya merupakan golongan ekonomi bawah.

"Jadi pemerintah harus turun tangan dan DPR jangan hanya menyalahkan Kemenag. Bantu dengan anggaran," katanya.

PGMI pun berharap, pemerintah pusat membangun lebih banyak madrasah negeri. Menurut Syamsuddin, keberadaan madrasah negeri perlu diperbanyak agar tercapai keadilan dalam pendidikan Islam melalui jenjang madrasah.  

Syamsuddin mengungkapkan, di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, kondisi sekolah-sekolah madrasah semakin memprihatinkan. Selain membutuhkan aliran listrik, menurut dia, fasilitas internet juga menjadi kebutuhan yang tak kalah pentingnya.


×