RAMALLAH -- Fatah dan Hamas berjanji bersatu untuk menentang rencana aneksasi atau pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. Pejabat senior dari kedua belah pihak telah melakukan konferensi pers bersama yang jarang terjadi pada Kamis (2/7). 

"Kami akan memberlakukan semua langkah yang diperlukan untuk memastikan persatuan nasional dalam upaya menentang pencaplokan (Tepi Barat)," ujar pejabat senior Fatah Jibril Rajub dalam konferensi pers di Ramallah, dikutip laman Al Araby.

Pejabat Hamas Saleh al-Arouri turut berpartisipasi melalui telekonferensi dari Beirut, Lebanon. "Hari ini kami ingin berbicara dengan satu suara," ujarnya menyambut pernyataan Rajub. 

Arouri sangat menyambut konferensi pers bersama tersebut. Dia menggambarkan konferensi itu sebagai kesempatan untuk memulai fase baru antara Hamas dan Fatah yang akan menjadi layanan strategis bagi rakyat Palestina. 

Pencaplokan sebagian besar wilayah Tepi Barat rencananya dilakukan pada Rabu (1/7) lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemudian memutuskan menunda pelaksanaannya, namun tidak berarti menghentikannya. 

"Kami mengatakan bahwa (pencaplokan) akan terjadi setelah 1 Juli,” ujarnya saat itu.

Rencana aneksasi oleh Israel ini mengundang beragam komentar dunia internasional. Salah satu desakan datang dari India yang mengatakan masalah status final dan konflik Israel-Palestina harus diselesaikan melalui negosiasi. 

Pendukung Hamas mengikuti aksi unjuk rasa di Kota Gaza, pekan lalu, menentang rencana Israel menganeksasi Tepi Barat - (AP/Adel Hana)

SHARE    

"Posisi kami dalam hal ini sangat jelas dan saya ingin menegaskan kembali bahwa masalah status final harus diselesaikan melalui negosiasi langsung antara kedua pihak," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri India Anurag Srivastava, dikutip laman Anadolu Agency. 

Keprihatinan juga datang dari Australia. Dalam keterangan tertulis yang diterima Republika Kamis, Menteri Luar Negeri Marise Payne mendesak negosiasi langsung antara Israel dan Palestina sesegera mungkin. 

"Dalam situasi ini, kami mengikuti dengan penuh perhatian langkah yang mungkin terjadi menuju aneksasi unilateral atau perubahan status wilayah di Tepi Barat," ujarnya. 

"Australia telah mengemukakan keprihatinan kami kepada Israel sehubungan dengan indikasi aneksasi, dan saya telah melakukannya secara langsung dengan rekan saya dari Israel," kata Payne menambahkan.

UNRWA krisis keuangan

Sementara itu krisis keuangan di Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) semakin dalam. Jika kondisi tak membaik, UNRWA tak akan bisa melanjutkan operasinya hingga akhir tahun ini. Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengungkapkan saat ini badan yang dipimpinnya mengalami kesenjangan pendanaan sebesar 335 juta dolar AS. 

“Kami berada dalam kegelapan dan saya tidak tahu apakah kami akan dapat melanjutkan operasi UNRWA sampai akhir tahun ini,” kata dia, dikutip laman kantor berita Palestina WAFA pada Kamis (2/7).  

Lazzarini mengatakan, selama lima tahun terakhir, kecuali pada 2018, UNRWA belum memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengungsi Palestina. Padahal UNRWA telah melakukan efisensi dan penghematan anggaran. 

“Tahun demi tahun, bulan demi bulan, UNRWA berada di tepi kehancuran finansial. Ini tak dapat dilanjutkan,” ujarnya. 

Kendati menghadapi situasi sulit, Lazzarini memilih untuk tidak terus memberi peringatan di depan umum. Hal itu agar para pengungsi Palestina tak mengalami kecemasan. 

Secara keseluruhan UNRWA merawat dan menjaga sekitar 5,6 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Layanannya meliputi pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan dan layanan sosial, infrastruktur dan perbaikan kamp serta perlindungan dan keuangan mikro. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat