Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6). | ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
08 Jul 2020, 06:21 WIB

Jokowi ‘Sentil’ Para Menteri Berkali-kali

Pandemi menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja menteri.

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan ancaman akan mencopot para menteri yang tidak bekerja cepat dalam menghadapi situasi krisis saat ini. Menurut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, peringatan Presiden kepada para menterinya ini bukan yang pertama kali.

Moeldoko menyebut, Jokowi sudah berkali-kali ‘menyentil’ para menterinya agar bekerja cepat dan lebih dari biasanya untuk menangani pandemi Covid-19. Sebab, Presiden khawatir para pembantunya justru menganggap situasi saat ini sudah kembali normal.

“Untuk itu diingatkan, ini peringatan kesekian kali. Peringatannya adalah ini situasi krisis yang perlu ditangani secara luar biasa,” kata Moeldoko di kantornya, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (29/6).

Terkini

Menurut Moeldoko, Presiden Jokowi sudah sejak lama menekankan agar jajarannya bekerja lebih keras dan mampu mengambil langkah yang efektif, efisien, serta tepat sasaran. Namun, kata dia, meskipun peringatan ini sudah disampaikan berulang kali oleh Jokowi, kerja para menteri di lapangan masih dinilai tak sesuai harapan.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6), Presiden terlihat kecewa karena jajarannya tak bisa bekerja dengan ritme extraordinary dalam penanganan Covid-19. Suasana sidang kabinet yang berlangsung tertutup dan tidak bisa diliput media itu baru diketahui publik setelah pada Ahad (28/6) pihak Sekretariat Presiden mengunggah video sambutan Presiden Jokowi tersebut.

Dalam pidatonya, Jokowi terlihat jengkel dan marah. Padahal, menurutnya, diperlukan sebuah ritme kerja yang di atas normal dan kebijakan yang ‘tak normal’ sebagai respons terhadap krisis kesehatan dan ekonomi yang terjadi.

Presiden juga tampak kesal karena sejumlah kementerian terlihat lambat dalam melakukan belanja anggaran. Padahal, anggaran penanganan Covid-19 sudah disiapkan dengan nilai triliunan. Anggaran kesehatan, misalnya, Jokowi menyebut, sudah disiapkan Rp 75 triliun. Dari angka tersebut, baru 1,35 persen yang sudah terserap.

“Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres yang signifikan. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya,” ujar Presiden.

Pakar bahasa tubuh dan mikroekspresi, Monica Kumalasari, menganalisis, Jokowi bicara spontan tanpa teks selain mungkin catatan berisi poin-poin catatan pribadi. Dari ekspresi wajah yang bersifat universal, dia menilai, raut Presiden sepanjang pembicaraan memperlihatkan banyak kesedihan yang terlihat dari gerakan alis dan bibirnya. “Kemudian, juga ada fear, rasa takut, kemudian yang paling dominan mengenai emosi marah,” kata dia.

photo
Presiden Joko Widodo (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj - (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Sementara, dari sisi konten keseluruhan, ada jeda sepuluh hari dari pelaksanaan sidang hingga diunggahnya video yang mengatakan Jokowi mungkin akan melakukan reshuffle atau membubarkan lembaga. Di mana, departemen yang banyak disinggung adalah kesehatan serta ekonomi.

“Saya menganalisis bahwa dalam waktu sepuluh hari, kemudian baru dirilis, analisis saya adalah bahwa benar bahwa beliau akan melakukan hal ini (reshuffle),” katanya.

Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira meyakini, pidato Presiden Jokowi terkait kinerja para menterinya bakal berujung pada reshuffle kabinet. Dia menilai, Jokowi telah menunjukkan ketidakpuasannya pada para pembantunya.

“Melihat gestur Presiden dalam pidato ini, tampaknya akan ada reshuffle kabinet, terutama terhadap pembantu-pembantunya yang kurang tanggap sense of crisis," kata Andreas.

Andreas menduga, reshuffle akan terjadi pada lembaga yang berkaitan dengan penanggulan pandemi Covid-19, penanggulangan dampak sosial ekonomi, dan pemulihan ekonomi.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, reshuffle adalah hal yang wajar. “Hanya kalau melihat pada masa kepresidenan Pak Jokowi yang pertama, reshuffle itu bukan lagi hal yang luar biasa,” ujar Arsul.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai, pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi Jokowi untuk mengevaluasi kinerja para menteri. Sebab, krisis saat ini menjadi ajang pembuktian menteri dapat bekerja dengan ritme yang tidak biasa.

“Jokowi sangat otoritatif me-reshuffle kabinetnya tanpa kompromi. Siapa pun yang dinilai tak memuaskan, ya dievaluasi dan diganti. Tak perlu lagi marah, langsung ganti saja,” ujar Adi.


×